Undang-undang ini dalam negara kapitalisme merupakan kontribusi penting untuk mendorong investasi swasta dan juga mewujudkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (suistanbility economy) dan mengingat penciptaan lapangan kerja untuk kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab Negara untuk menetapkan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja ekonomi negara dengan mempromosikan dan mendorong investasi sifat pribadi sebagai faktor penentu untuk menghasilkan kekayaan dan penciptaan lapangan kerja, yang merupakan aspek penting untuk perbaikan standar kehidupan masyarakat.
Dengan demikian kapitalisme adalah paham penting bahwa produk hukum dibentuk lembaga legislatif (DPR RI) untuk mendukung investasi dalam negeri dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih dipercepat dari struktur paham ekonomi lainnya.
Pencabutan Subsidi Sebagai negara kapitalis
Subsidi Pemerintah bagi pemerintahan non kapitalis membuat harga bbm murah, biaya gas LPG, biaya listrik dan air  murah. Demi kesejahteraan sosial semuanya  disubsidi oleh pemerintah.Â
Subsidi menjanjikan keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan tidak membangun daya saing dan kemandirian masyarakat. Subsidi juga menjadi  hambatan utama terhadap belanja publik yang efisien dan efektif dan. Kenaikan subsidi akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ditengah berkurangnya total sumber daya anggaran.Â
Sampel kasus kehancuran ekonomi negara Venezuela karena memberikan subsidi kepada warga negara. Negara ini memberikan rekomendasi subsidi untuk meningkatkan kualitas belanja dalam mencapai kebahagiaan warga.Â
Subsidi dilakukan pemerintah Hugo Chavez karena keuntungan bisnis minyak namun venezuela terkena dampak krisis karena harga minyak jatuh.Â
Dengan demikian subsidi membantu seluruh masyarakat baik kebutuhan harga bbm murah, biaya gas LPG, biaya listrik dan air  murah. Namun, subsidi dengan kesetaraan menjadi masalah utama jangka panjang di Venezuela.
Subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Ketika Mereka memiliki kualitas dan daya saing sehingga memiliki profesi berpenghasilan besar sehingga negara bisa menarik pajak dari mantan orang-orang tidak mampu tersebut.
