Dalam berbagai perjalanan, penulis kerap mengamati banyak banjir bandang merendam sejumlah wilayah kalimantan menjadi ancaman bagi Kalimantan secara masif, sistematis dan terstruktur pada tahun 2021.
Selain peningkatan curah hujan yang sangat ekstrem Kalimantan mengalami deforestasi atau penebangan hutan untuk kepentingan perekonomian Indonesia menjadi penyebab ancaman banjir 2021 dan telah terbukti.
Hutan Kalimantan Berkurang Signifikan Hingga 75 Persen
Berdasarkan World Wildlife Fund, Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di planet ini. Sekitar setengah dari hutan alam Kalimantan telah hilang dan kehilangan terus berlanjut dengan cepat.
Terlihat perubahan antara 1950 dan 2020 Kalimantan kehilangan rata-rata 850.000 hektar hutan setiap tahun. Jika tren ini berlanjut, tutupan hutan akan turun menjadi kurang dari sepertiganya pada tahun 2020.
"Jika kita bandingkan dengan kejadian hujan sebelumnya dengan kekuatan tidak sama, dengan penurun keberadaan pohon pada tahun 2020 mencapai jumlah sekitar 75 persen sehingga kemungkinan ancaman banjir susulan dari tahun ke tahun di Kalimantan" Ucap Abdurrofi A. Azzam
Peringatan tersebut dilayangkan World Wildlife Fund, bahwa Hutan Kalimantan diyakini bakal menyusut sebanyak 75 persen pada 2020 jika laju deforestasi tidak dihentikan oleh para flora dan fauna.
Maka, inilah saatnya kita mengambil peranan untuk memperbaiki ekosistem yang tidak seimbang dengan menanam kembali pohon di pulau ini dan menjaga pulau ini seperti anak sendiri.
Menurut Abdurrofi Abdullah Azzam perbedaan regional ini menyoroti kebutuhan manusia hingga ancaman manusia seperti banjir pada awal tahun 2021.
Tetapi, pada saat yang sama perjalanan banjir itu juga menyimpan sejumlah keyakinan bagi yang lain. Betul, deforestasi seakan-akan suatu dosa deforestasi sebagai penyebab azab ekologis dari alam untuk pulau ini.
Jadi apapun yang telah terjadi, pilihan deforestasi sepertinya akan selalu menjadi pilihan utama. Bahkan bagi keseluruhan pemimpin Indonesia, perjalanan penebangan hutan menjadi prioritas yang tidak tergantikan karena "Peningkatan Populasi dan Kebutuhan Deforestasi".
Kalimantan diprediksi penulis akan mengalami banjir beberapa tahun ke depan karena pendorong utama deforestasi secara regional yakni populasi nasional yang meningkat dan konsumsi makanan yang meningkat.
Hidup di negara kepulauan dengan kepadatan populasi yang tinggi memang memiliki tantangan tersendiri. Ini telah menyebabkan banyak hutan diubah menjadi pertanian komersial dan perkebunan yang luas di Indonesia.
Coba kita tengok Indonesia mengembangkan program food estate diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024.
Menurut Abdurrofi Abdullah Azzam pertumbuhan lumbung pangan baru yang meningkat signifikan membuat permintaan pangan luar pulau jawa terpenuhi sehingga perlu deforestasi untuk lahan pertanian di Indonesia.
"Jika kita bandingkan Indonesia terus mengalami kenaikan penduduk pada tahun 2024, Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk hingga mencapai 281,64 juta jiwa sehingga alih fungsi hutan untuk lahan pertanian relevan," Ucap Abdurrofi A. Azzam
Dikutip dari rilis PUPR, Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024. Di Kalimantan, pembangunan pusat pengembangan tanaman pangan ini sebagai tahapan awal Indonesia kan mulai memperbaiki jaringan irigasi pada lahan potensial seluas 165 ribu hektare yang merupakan kawasan aluvial.
Kawasan bukan gambut? kok dijadikan lumbung padi sehingga lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang berada di Kalimantan akan direhabilitasi melalui irigasi. Rehabilitasi jaringan irigasi ini akan dikerjakan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2022.
Perlu diketahui bahwa ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian serius dalam menghadapi perkembangan ketersediaan dan harga pangan saat ini di Indonesia namun kondisi melihat tanah aluvial adalah jenis yang mudah ditemukan di hampir semua wilayah Indonesia.
Praktisnya, hasil deforestasi membuat hasil erosi dari tanah di kawasan tinggi yang terbawa oleh aliran air sungai karena sifatnya yang mudah menyerap air disebut tanah aluvial sehingga banyak mineral yang masuk dan bisa menjadi cadangan untuk tanaman di atasnya cocok untuk pertanian padi.
Nah, Perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula hutan menjadi fungsi pertanian menjadi kebutuhan pangan terhadap lingkungan dan potensi bencana itu sendiri sudah dibuktikan oleh erosi pertanahan dari wilayah tinggi ke wilayah rendah.
Disisi lain, karena kebutuhan pangan juga meningkat, sebagai salah satu contoh adalah peningkatan kebutuhan beras. Belum lagi terdapat sebuah "Ancaman Krisis Pangan Global" beberapa tahun ke depan.
Pembangunan lumbung pangan ini menjadi penting karena jaringan global melawan krisis pangan berupaya untuk menghubungkan, mengintegrasikan, dan memandu inisiatif, kemitraan, program, dan proses kebijakan yang ada untuk mengatasi akar penyebab krisis pangan.
Menurut penulis krisis pangan menjadi urgensi deforestasi lahan untuk mencegah krisis pangan. Yang penting, pada setiap terjadi bencana, jangan lupa tetap memasang alat deteksi dini bencana untuk evakuasi masyarakat.
"Sebuah dilema antara perubahan iklim dan krisis ancaman pangan global sehingga makanan sebagai kebutuhan fundamental diperioritaskan kemudian berpikir sama-sama atasi perubahan iklim di Indonesia, Insya Allah ada jalan.." Ucap Abdurrofi Abdullah Azzam
Berdasarkan Food and Agriculture Organization, Country Programming Framework (CPF) menyatukan praktik terbaik internasional yang inovatif dan standar global dengan keahlian nasional dan regional selama lima tahun.
Persiapan Country Programming Framework (CPF) dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui konsultasi dan kesepakatan yang erat dengan Kementerian Pertanian dan lembaga nasional lainnya.
- 11 - 15 Jan 2021. FGD dan Wawancara Studi Gender
- 13 Jan 2021. Transformasi Sistem Pangan untuk Pola Makan Sehat yang Terjangkau: Strategi Global dan Nasional
- 13 - 15 Jan 2021. Lokakarya evaluasi dan perencanaan Rencana Peningkatan Kesehatan Unggas (PHIP) untuk tahun 2021
- 18 - 20 Jan 2021. Dukung Pelatihan Bioinformatika untuk ASEAN
- 18 - 29 Jan 2021. Pelatihan Pemetaan Risiko
- 19 Jan 2021. Peluang pengelolaan lahan gambut dan mata pencaharian basah di Indonesia
- 20 Jan 2021. Workshop Pengembangan Antimicrobial Stewardship Program di bidang kesehatan hewan
Ancaman banjir juga berkelanjutan disebabkan penutupan lahan hutan menjadi non hutan untuk lahan pertanian sudah pasti sehingga anggara efek bencana harus dimasukan dalam pembelanjaan daerah.
Perubahan penutupan lahan tersebut mengakibatkan terjadinya deforestasi baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan itu sama pentingnya adalah di bagian kelangsungan hidup yang sangat ketat.
Selain pertanian, Kalimantan memiliki kandungan mineral dan batu bara. Perlu diketahui deforestasi di Kalimantan untuk memudahkan proses pertambangan di sini. Pertambangan dan deforestasi Kalimantan memang tidak dapat dikatakan bisnis ecek-ecek.
Itulah mengapa pemerintah provinsi di Kalimantan belum serius mengimplementasikan moratorium perizinan tambang yang seharusnya diterapkan dengan melihat daya dukung lingkungan.
Padahal menurut penulis untuk meminimalisir deforestasi ada baiknya konsisten dalam menerapkan kebijakan satu peta pembangunan berkelanjutan dan pencegahan deforestasi hutan sesuai regulasi tapi pada implementasi memang sulit.
"Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur regulasi namun over-eksploitasi merusak alam itu sendiri. Perusahaan tambang yang tidak taat pada beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian harus menerima sanksi," Ucap Abdurrofi Abdullah Azzam
Penulis pernah terjun langsung ke pertambangan melihat sejauh mata memandang begitu banyak lubang-lubang bekas tambang beragam ukuran sehingga lubang sisa aktivitas tambang.
Sebuah kegiatan telah “over-eksploitasi ” menyebabkan air saat musim kemarau hilang namun mengirim limpahan air saat musim hujan yang menyebabkan kebanjiran pada tahun 2021.
Beberapa sasaran makro ini tak jarang berimplikasi pada tingginya bencana alam di Kalimantan terutama pada saat perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Demikian kebijakan makro ini lebih didorong pada kemakmuran tanpa melakukan perhatian khusus pada ekologi (sustainability).
Jangan heran kita melihat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan minim risiko bencana dan perubahan iklim dengan sasaran utama penanggulangan kemiskinan dan kelestarian lingkungan melalui "Kembalikan Ekosistem Seimbang di Kalimantan, bukan?"
Kembalikan ekosistem dengan seimbang merupakan upaya dari gerakan orang-orang yang menginginkan solusi berbasis tindakan untuk mengatasi percepatan perubahan iklim di pulau Kalimantan.
Eksploitasi alam itu praktis, cara praktis untuk lahan yang terdegradasi oleh manusia namun kita bisa kembalikan ekosistem agar seimbang oleh dari dan untuk kita melalui reforestasi atau pembentukan kembali hutan yang pernah gundul, secara alami maupun buatan.
"Awal bencana banjir di Kalimantan adalah awal mendefinisikan ulang pembangunan Indonesia ke depan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus seimbang dengan ekologi agar ekosistem kembali seimbang terutama di pulau Kalimantan,"Ucap Abdurrofi Abdullah Azzam
Misi ekosistem kembali seimbang pada ujungnya melibatkan komunitas lokal, regional, nasional, dan global membangun pulau Kalimantan yang mengubah lanskap yang rusak menjadi ekosistem yang subur, berlimpah, dan memberi kehidupan yang damai tanpa ancaman banjir.
Ini sebuah harapan dari perubahan iklim yang tidak pernah berhenti di Indonesia, oleh karena itu untuk bekerja bersama-sama atau gotong royong demi mencapai suatu hasil ekosistem yang seimbang.
Saya selalu yakinkan diri sendiri dan pembaca bahwa kondisi seimbang harus terjadi di Kalimantan secara umumnya dan Indonesia khususnya sehingga keadaan seimbang atau berada pada porsi yang seharusnya baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan.
"Apakah tidak pernah mengalami rasa takut ketika cuaca buruk ataupun di saat terjadi bencana alam lebih dahsyat tahun 2022?" Tanya Abdurrofi Abdullah Azzam.
Nah, pada tahun 2021 tidak kalah menariknya, awal masyarakat Kalimantan dan Indonesia berkomitmen untuk melestarikan pulau kita untuk generasi mendatang. Bagaimana kita semua sudah berbagi rasa urgensi ini cuaca sangat ekstrem, hujan kebanjiran dan kemarau kekurangan air.
Apalagi yang mengidap agenda seluruh umat manusia dunia dalam keterampilan dan kerangka kerja yang diperlukan untuk terlibat dalam keseluruhan desain sistem untuk keberlanjutan dan regenerasi manusia dari waktu ke waktu secara kolaborasi dengan manajemen yang baik.
Bagaimana Manajemen Perbaikan di Kalimantan?
Manajemen perusakan yang kita ketahui diawali deforestasi dilanjutkan industri pertanian dan pertambangan. Serta penggembalaan berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada padang rumput serta penculikan satwa untuk kebun binatang dan penjualan ilegal flora dan fauna.
Manajemen perbaikan yakni dengan memperbaiki ekosistem yang terganggu melalui campur tangan manusia. Ini perlu merumuskan tujuan proyek seberapa kuat anggaran untuk menentukan target pulau yang dipulihkan sesama.
Dalam manajemen perbaikan diperlukan untuk menghilangkan sumber gangguan agar restorasi hutan berhasil, kekuatan gangguan mungkin perlu dihilangkan ialah ego dan menimbulkan eco.
Ini diperlukan, praktisi dapat mengunjungi situs referensi serupa, lingkungan terdekat dalam kondisi alami manusia dalam ego dan / atau berkonsultasi dengan ekologi lingkungan.
Sasaran juga dapat mencakup pertimbangan tentang spesies apa yang paling cocok untuk kondisi iklim saat ini atau masa depan membedakan antara jenis manusia memiliki egologis dan ekologis.
Memang egologis disini menjelaskan hubungan manusia dengan alam maupun lingkungan lebih dominan, dimana manusia di zaman sekarang lebih mengutamakan kepentingan dirinya tanpa memikirkan dampak dari apa yang ia lakukan.
Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan pertanian berwawasan ekologisdan pertambangan dalam rangka memikirkan dampak dari apa yang ia lakukan.
Sebelum ancaman bencana banjir semakin parah tahun 2022 momentum reorientasi kebijakan berbasis ekologis dan ekonomis sehingaa mencapai titik keseimbangan ekosistem di Indonesia terutama di pulau Kalimantan.
Indonesia sebuah organisasi pemerintahan melalui proses perencanaan menjalin kerjasama secara vertikal, horizontal baik kepada swasta dan rakyat untuk pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien.
Dalam kasus penebangan hutan di Kalimantan terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian atau head hingga jajaran top manager sebagai Kepala SKPD dalam perangkat Pemerintah Daerah.
Nah disini, mereka diminta bertanggung jawab atas pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koridor pekerjaan. Oleh karena itu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran mengenai perbaikan hutan dan membolehkan analisis pencapaian kemakmuran.
Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta bisa memahami eksistensi dan makna pengawasan secara utuh mengenai perbaikan ekologi dan ekonomi akibat bencana banjir.
Untuk menekan potensi pelanggaran kinerja oleh SKPD, Abdurrofi Abdullah Azzam memberi saran menerapkan aplikasi konsultasi yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang masing-masing.
"Setiap kesalahan (eksploitasi) di masa lalu pun tidak bisa diubah. Menurut saya warisan bencana faktual memberikan kesedihan mendalam. Kalau hari ini kita nggak sayang pulau ini apa yang terjadi pada pulau bagi generasi ke depan?" Tutup Abdurrofi Abdullah Azzam
Secara teknis, yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang sangat mudah dalam manajemen perbaikan ekologi dan ekonomi di pulau Kalimantan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dengan demikian manajemen perbaikan sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan keseimbangan ekosistem di Kalimantan.
Salam Excellent,
Abdurrofi Abdullah Azzam
