Kegiatan pemerintah dan pengelolaan Jakarta  harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik. Dalam makna luas, warga jakarta menentang legitimasi ekstensif kerahasiaan provinsi Jakarta dan kelahirannya ini dapat dilacak mulai Abad Pencerahan di Eropa dan lahirnya demokrasi.Â
Capaian pengelolaan DKI Jakarta dengan  sumber terbuka menjadi  salah satu dari perkembangan terbaru dan penerapan filsafat gerakan perangkat lunak bebas pada prinsip demokrasi untuk memberdayakan warga. Capaian tersebut adalah bentuk dari komitmen DKI Jakarta dalam menjadikan pemerintahan yang terbuka.
5. Jakarta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Pelayanan dan birokrasi bersih menjadi  sesuatu yang mendasar di dalam kehidupan di kantor DKI Jakarta.  Dengan  kata  lain,  ada  pemikiran  bahwa  yang  disebut birokrasi  adalah  orang-orang  berprofesi ASN yang  sudah memiliki  kredibilitas dan kapasitas pelayanan  sepenuhnya  di  bawah  kendali  Gubernur DKI Jakarta, dan menganggap istilah "birokrasi" sebagai kemuliaan yang melayani warga Jakarta.
Anies Baswedan menasihati  bahwa pengabdian seorang Aparatur Sipil negara (ASN) seharusnya fokus pada pelayanan masyarakat. Ia mengatakan sebagai pelayan publik, tugas pokoknya ialah melayani bukan untuk mencari keuntungan seperti pengusaha.
6. Penghargaan dari Presiden Jokowi Universal Health Coverage  JKN-KIS Award
Presiden Joko Widodo dinilai tepat memberikan penghargaan kepada Anies Baswedan karena layanan kesehatan di DKI Jakarta lebih difokuskan pada program-program promotif dan preventif. Sebab, saat ini provinsi lain di Indonesia masih banyak dilakukan dengan pola kuratif dan rehabilitatif.
Tanggung jawab negara dalam pelayanan sosial bidang kesehatan semakin ringan karena  Anies Baswedan secara kerangka pemenuhan hak atas kesehatan. Kesehatan telah diimplementasikan Gubernur DKI Jakarta sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.
