1. Pernyataan Prabowo Pada Pilpres 2019
Pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto bolehkan korupsi kalau enggak seberapa pada tahun 2019. Edhy Prabowo paham instruksi korupsi jangan banyak-banyak sehingga ia masuk ke pusaran korupsi pada jabatan menteri kelautan dan perikanan pada tahun 2020. Â Ini dianalisis dengan ilmu bahasa.
Ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan kemampuan mengubah instruksi tidak langsung (Indirect Instruction) menjadi tindakan  langsung dengan model (Direct Action). Hal ini dikarenakan model  langsung untuk korupsi sangat dibenci masyarakat Indonesia sehingga mereka mengarahkan politisi untuk saling bekerja sama dalam kelompoknya guna menyelesaikan tugas korupsinya.
2. Edhy Prabowo Pelaksana Korupsi Tercerdas
Edhy Prabowo cerdas karena ia berhasil dalam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ini membuktikan loyalitas Edhy Prabowo sebagai kader Partai Gerindra dinilai paham instruksi korupsi sampai rakyat Indonesia geleng-geleng kepala.Â
Pembahasan korupsi disebab kan dua faktor yakni aktor politik dan sistem Indonesia masih membuka celah untuk korupsi.
Sistem komando militer diterapkan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto dalam partai politik Gerindra. Dalam hal ini kader politik partai Gerindra didik seperti tentara tidak boleh melakukan apapun tanpa komando dari Jendral atau Ketua Umum Partai. Setiap ucapan ketua umum yang harus ditaati oleh kader  adalah terkait sikap Edhy Prabowo sangat tepat meskipun tujuan korupsi itu salah.
3. Pendanaan Pemilu Indonesia Mahal
Kita setuju tidak ada korupsi tapi kalo tidak ada korupsi sulit untuk balik modal pembiayaan pemilu dari oposisi yang menang atau petahana untuk memodali pembiayaan pemilu 2019. Hal ini senada disampaikan mantan ketua KPK Agus Raharjo berpendapat mustahil pejabat balik modal tanpa korupsi.
Untuk periode ini korupsi tidak apa-apa kalo enggak seberapa karena kampanye triliunan  sedangkan gaji pejabat hanya puluhan juta. Kecuali, mereka memperoleh modal sosial yang mendukung pembiayaan dan modal kampanye dari APBN.
Mekanisme pembiayaan dari APBN dapat mengikuti pembiayaan kampanye pilpres 2019  belum diatur. Mekanisme pembiayaan dari APBN yang baru diatur itu  diperuntukan bagi pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut untuk bawaslu, kpu, dkpp, tni dan polri.
4. Pembuatan Regulasi Jelas Untuk Pendanaan Pemilu
Jadi menurut pendapat saya kita harus buat regulasi pembiayaan pemilu  melalui regulasi yakni regulasi mengenai pendanaan dari relawan yang mengakomodir pembiayaan pemilu dan APBN negara Indonesia.
Menurut (connor : 2012) dalam buku The Volunteer Management Handbook Leadership Strategies for Success bahwa relawan memiliki fungsi pencapaian penghematan biaya atau efektivitas biaya, perluasan kemampuan organisasi (parpol), peningkatan hubungan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan.
Relawan yang melakukan pembiayaan bisa dipermudah untuk proyek pembangunan  berbasis money follow program agar, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa guna mempercepat program prioritas pembangunan, sistem perijinan dengan "Online Single Submission (OSS).Â
Terakhir skema keterbukaan dalam hal penyelenggaraan negara menurut saya kegiatan pemerintah dan pengelolaan negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik mengenai instruksi korupsi yang tidak sengaja diliput media massa.
