Kita geger melihat video rekaman di whatsapp mengenai Prabowo-Puan untuk 2024 mengalami hambatan karena Jusuf Kalla diduga membongkar mafia lobster. Uang keuntungan lobster untuk modal kampanye pilpres 2024 begitu mahal diprediksi mencapai 10 triliun. Ini sangat merugikan Jusuf Kalla atas rekaman video tersebut.
Jusuf Kalla pun melaporkan atas isu ia yang merugikan nama baiknya mengenai video mafia lobster untuk kepentingan Prabowo-Puan 2024. seperti dikutip suara.com.Â
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menunda proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik  Jusuf Kalla atas rekaman video karena Pilkada Serentak dan sibuk menjaga netralitas Polri.
Pelaporan tersebut terkait isi rekaman yang diduga menuding dan mengaitkan Jusuf Kalla  sebagai dalang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Jusuf Kalla bisa dibilang cepu dalam ke pemerintahan Jokowi periode kedua karena tidak menjadi wakil presiden lagi. Cepu sendiri merupakan sebuah tindakan pengkhianat atau orang yang menusuk dari belakang agenda Prabowo -Puan untuk 2024 sehingga Jusuf Kalla rawan jadi korban fitnah dan juga kriminalisasi.
Menurut JK dikutip berita satu, kriminalisasi apabila ada orang yang dianggap tidak bersalah kemudian diajukan ke polisi. Nah itu kriminalisasi. Tetapi, kalau ada orang punya data, fakta dan mengusulkan seseorang bersalah. Kemudian, orang itu diperiksa, itukan namanya penyidikan.
Strategi Wiranto dan Prabowo Subianto singkirkan Jusuf Kalla melalui kriminalisasi sulit dilakukan mereka, Jusuf Kalla cerdas melaporkan fitnah dalam rekaman video tersebut sehingga data dan fakta memenuhi unsur penyidikan. Politisi harus cerdas seperti Jusuf Kalla agar tidak dijebak meskipun dianggap cepu.
Barangkali misi Jusuf Kalla selain dukung Anies di Pilkada DKI tapi Jusuf Kalla mendukung Anies Baswedan menggapai cita-cita mulia untuk menjadi Presiden Indonesia dan mereka ingin menyingkirkan pelanggar HAM yang duduk manis di Istana Negara seperti Wiranto dan Prabowo Subianto.
Kita mengetahui kasus pelanggaran HAM terakhir terbunuhnya 6 Â pendukung Muhammad Rizieq Shihab. Kita harus relevan dan bisa mengantisipasi itu semua untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut semakin sulit, menjadi kewajiban negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
