Pada abad ke 19 sampai awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kesempatan yang luas kepada penduduk pribumi untuk pendidikan sehingga K.H. Ahmad Dahlan membangun sistem pendidikan dengan sistem Barat, memakai meja, kursi, dan papan tulis hingga sistem ini digunakan Pemerintah Indonesia.
Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah berada di luar pemerintahan karena gerakan  K.H. Ahmad Dahlan bersifat non-politik apalagi Muhammadiyah tidak mendesain anggota organisasi menjadi calon Presiden Indonesia seperti Gus Dur.
3. Persatuan Islam
Persatuan Islam atau dikenal Persis didirikan oleh K.H. Zamzam dan K.H. Muhammad Yunus pada 12 September 1923 M di Kota Bandung memiliki anggota 10 juta pada tahun 2022.
Persatuan Islam memiliki afiliasi Islam Sunni atau lebih dikenal atau Ahlus-Sunnah wal Jama'ah atau disingkat ASWAJA untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui Bandung lautan api.
Bentrokan bersenjata antara Inggris dan santri Persis. Akibatnya, musyawarah Kolonel A.H. Nasution dan ulama Persis untuk pembumi-hangusan kota Bandung dikenal Bandung lautan api.
Persatuan Islam (Persis) seperti Muhammadiyah berada di luar pemerintahan karena gerakan  K.H. Zamzam dan K.H. Muhammad Yunus bersifat non-politik apalagi Persatuan Islam  tidak mendesain anggota organisasi menjadi calon Presiden Indonesia seperti Gus Dur.
4. Persatuan Ummat Islam
Persatuan Ummat Islam (PUI) didirikan oleh K.H. Abdul Halim di Kabupaten Majalengka pada Senin tanggal 17 Juli 1911 M sedangkan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) didirikan oleh K.H. Ahmad Sanusi dari Kota Sukabumi pada Selasa tanggal 1 Februari 1944 M.
Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 1917 diperingati sebagai Hari Lahir PUI dan pada hari Sabtu tanggal 5 April 1952 diperingati sebagai Hari Fusi PUI meningkatkan 2 juta anggota pada tahun 1952 dan PUI pada tahun 2022 berjumlah 50 juta anggota di usia 105 tahun.
Persatuan Ummat Islam (PUI) memiliki afiliasi Islam Sunni atau lebih dikenal atau Ahlus-Sunnah wal Jama'ah atau disingkat ASWAJA untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui BPUPKI.
Raden Syamsuddin bergabung sebagai anggota PUI kemudian didelegasikan K.H. Ahmad Sanusi dan K.H. Abdul Halim untuk berjuang kemerdekaan melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, lebih dikenal sebagai BPUPKI.