Negara-negara mulai menjadwal ulang pemilihan umum setelah banyak yang ditunda karena virus corona dan Indonesia masuk negara melakukan penundaan pemilu tanpa batas waktu berdampak jabatan Presiden dan wakilnya seumur hidup hingga pandemi usai.
Ketika Pemerintah Malaysia putuskan akan mulai fase endemi Covid-19 di awal April 2022 hingga dalam data International Institute For Democracy And Electoral bahwa malaysia bisa melaksanakan pemilu namun Pemerintah Indonesia belum mulai fase endemi Covid-19.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan pihak yang mendukung usulan penundaan pemilu 2024 harus ditinggal sebagian pemilihnya karena mereka ingin mengangkat Jokowi sebagai Presiden RI dan Maruf sebagai wakil Presiden RI seumur hidup.
Jika terealisasi dukungan penundaan pemilu tanpa batas, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sebab berpotensi presiden sumur hidup karena ingkar pada komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi untuk regenerasi kepemimpinan.
Virus corona berbagai macam varian telah memengaruhi demokrasi seluruh dunia menciptakan krisis politik yang mendalam sementara warga negara berbesar hati mematuhi vaksinasi, menjauhi kerumunan, dan protokol kesehatan namun warga tidak bisa mematuhi konstitusi mengenai regenerasi kepemimpinan.
Regenerasi kepemimpinan dalam demokrasi ibarat popok bayi, kapan harus mengganti popok dan cenderung membiarkan bayinya memakai popok terlalu lama karena banyak kotoran-kotoran pada popok dan  menggantikan popok pada bayi baru lahir bukan sesuatu yang merepotkan lagi.
Regenerasi kepemimpinan dalam sebuah sistem penyaluran suara melalui kotak suara mengundang kerumunan sehingga penyaluran suara menggunakan media elektornik, dimana dapat mempercepat pengumpilan data berupa suara, serta dapat memperkecil biaya dan mencegah pemilih yang tidak berhak disebut E-Voting.Â
Penggunaan E-Voting dalam pemilihan umum langsung diharapkan dapat menyempurnakan proses pemilihan umum secara digital sehingga pemilu mencegah penularan virus corona dan mencegah jabatan presiden sumur hidup bertentangan konstitusi Indonesia.
Pembuatan aplikasi e-voting cukup hampir  satu tahun sebagaimana mudahnya pembuatan aplikasi peduli lindungi yang selesai pada tanggal 27 Maret 2020 pada sejak kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020.
Memang pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi Indonesia belum membaik, & pertimbangan situasi global seperti konflik antara Rusia-Ukraina, namun besarnya biaya pemilu mencapai Rp 190 triliun untuk aplikasi e-voting, serta banyak program pembangunan internet inklusif untuk pengembangan metaverse.
Sekarang masih 2022 sehingga terdapat 2 tahun lagi menuju 2024 untuk pembuatan E-Voting pada era reformasi sebagai pembeda antara Indonesia pada era Orde lama dan Orde baru karena era reformasi  tidak ada kekuasaan abadi di Indonesia karena yang abadi adalah output dan outcome dalam kinerja dua periode.
KPU menegaskan sudah melakukan digitalisasi dalam pemilu, kecuali untuk pemungutan suara elektronik atau e-Voting agar masyarakat menimbulkan kerumanan ke tempat pemungutan suara yang menjadi budaya Indonesia.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan bahwa digitalisasi dalam pemilu adalah sebuah keniscayaan namun e-voting tidak prioritas menjadi pertanyaan kritis, Apakah KPU ingin membuat kerumunan lagi hingga terjadi cluster covid19 pada pemilu 2024?
KPU seharusnya melakukan inovasi dalam organisasi adalah suatu hal baru berupa apapun yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi agar mencegah cluster covid19 pada pemilu 2024 hingga KPU tidak ada itikad baik mengenai e-Voting dan KPU bisa kerjasama dengan pos Indonesia dengan tatakelola kolaborasi (collaborative governance).
Kebanyakan rakyat Indonesia menolak usulan penundaan pemilu tanpa batas waktu yang ditentukan karena berpotensi kotornya demokrasi Indonesia yang tidak mengalami regenerasi kepemimpinan ibarat popok bayi ditunda diganti padahal banyak kotoran menjadi sumber penyakit pada bayi.
Selain itu, masyarakat sudah terbiasa dalam pekerjaan Work From Home, sekolah online, belanja online, dan puncaknya pemilu juga harus online dengan aplikasi e-Voting atau pengiriman suara menggunakan pos Indonesia seperti pencoblosan Pilpres AS 2020  dilakukan via pos karena pandemi Covid-19.
Dengan demikian jangan mencari justifikasi untuk penundaan pemilu tanpa batas waktu di Indonesia apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah G20. Mau ditaruh dimana mukamu dihadapan sejarah, dan timbul pertanyaan anak cucu kok era reformasi minim inovasi?
Tim Penulis Axel Manajemen
