3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Gubernur;
6. Bupati/Walikota.
Menurut Presiden Megawati (2003) Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian dalam kerangka e-Government sesuai kemampuan lembaga-lembaga Indonesia.
Pandangan Megawati bahwa pemerintahan perlu suatu wadah digital untuk memudah kerjasama dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia baik WNI ataupun WNA di Indonesia.
Tahap pertama kemunculan E-Government menurut Abdurrofi Abdullah Azzam masih sederhana dengan lembaga menyajikan berbagai informasi tentang pemerintahan Indonesia dan tahap pemutakhiran sehingga muncul e-participation dua arah di e-Government.
Perjuangan Megawati kemudian dilanjutkan tahap transaksi oleh legislatif Indonesia mengenai transaksi  RUU ITE yang terkoneksi atau disebut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008.
Dalam fase ini berkembang organik dan natural tanpa permasalahan media sosial karena masyarakat belum sepenuhnya memasuki komunikasi media sosial namun semenjak COVID-19, permasalahan sosial pindah ke media sosial sehingga perlu lahir polisi virtual.
Kabareskrim sebagai  jabatan paling prestisius di kepolisian setelah Kapolri dalam mengelola ruang digital yang tertib berdasarkan UU ITE sehingga tujuan E-Government dalam pelayanan publik semakin baik.
SDM Indonesia kurang baik cenderung menjadi sumber masalah dalam dunia sosial baru karena rendah pendidikan dan daya nalar di tengah kemajuan teknologi sehingga polisi virtual menggunakan edukasi sampai diselesaikan dengan cara restorative justice, yang pertama pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan dan lain-lainnya.
