Opini oleh: Abdurrahman, inisiator Cahaya Timur Institute
Pilihan; Golkar dan PAN bubarkan KIB dengan masuk koalisi lainya sebagai pelengkap atau meneruskannya dengan peluang besar keluar sebagai pemenang Pemilu?
A. Preposisi Nilai Kekuatan Koalisi Menuju Pendaftaran Pasangan Capres-Cawapres
19 Oktober 2023, sampai dengan 25 November 2023 adalah pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden berpasangan yang diajukan oleh partai atau gabungan partai politik. Tinggal sekitar 92 hari (saat artikel ini ditulis) atau 3 bulan lagi pendaftaran pasangan Capres-Cawapres dari koalisi gabungan partai pengusung.
Secara peta koalisi sangat memungkinkan terjadi 4 (empat) koalisi dengan kemungkinan 4 (empat) pasang calon capres-cawapres. Sebab ada 'Presidensial Threshold' 20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional. Jika kursi, berarti butuh 115 kursi DPR.
Koalisi gabungan partai sampai detik ini ada Nasdem (59 kursi), Demokrat (54 kursi), dan PKS (50 kursi), jadi total 163 kursi atau 28,3% kursi DPR. Tiga partai sepakat mengusung AB (Anis Baswedan) sebagai Capres, kemungkinan Cawapres bulat pada AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Idiom gabungan partai ini "Koalisi Perubahan untuk Persatuan" disingkat KPP.
Kenapa AHY, sebab penunjukkan AB oleh Nasdem secara segmentasi tidak jauh beda dengan PKS, pemilihnya. Jadi logis AHY diharapkan dapat meraup suara di luar segmentasi Nasdem dan PKS untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres mereka. Selain itu keduanya secara pribadi juga punya segmentasi dominan tersendiri, sebagai efek ekor jas pada tiga partai.
Selanjutnya koalisi gabungan partai Gerindra (78 kursi) dan PKB (58 kursi), total 136 kursi, 23,7% kursi DPR. Bisa dikatakan ini adalah koalisi pertama untuk menuju Pilpres 2024, kesolidannya bisa diakui walaupun banyak isu dan wacana menggoyahkan koalisi ini dari luar. Menyebut koalisi ini dengan akronim KKIR atau "KIR" saja (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya).
Mengusung PS08 (Prabowo Subianto Djojohadikusumo) sebagai Capres, sangat logis juga jika mengusung Cak Imin (Muhaimin Iskandar) Ketum PKB. Belakangan Yusril Ihza Mahendra Ketua PBB siap bergabung dengan koalisi ini, partai peserta Pemilu 2019 non-parlemen. Sebelumnya juga elit Gelora non peserta Pemilu 2019 mewacanakan mendukung PS08. Kedua partai dan tokoh usungan Capres-cawapres punya segmentasi pemilih yang kontras, tapi saling melengkapi, walaupun identik sama-sama pemilih tradisional kedua partai ini.
Selanjutnya, PDIP (128 kursi), PPP (19 kursi), dan ditambah partai peserta 2019 non-parlemen yakni Hanura dan Perindo. Total kursi 147, sekitar 25,6% kursi DPR. Deklarasi Capres mengusung GP (Ganjar Pranowo), dengan Cawapres sangat logis jika Puan Maharani dari PDI-P atau Sandiaga Uno dari PPP sebagai Cawapres. Gabungan partai ini mengusung tagline yang kemungkinan akan jadi nama koalisi, yakni "Gerak Cepat Indonesia Maju" sebut saja 'GCIM'.
Senter PSI peserta Pemilu 2019 non-parlemen juga bergabung dengan koalisi GP ini, tapi belakangan masih menunggu dan melihat. Padahal PSI bisa dikatakan adalah sebagai partai pertama kali yang terang-terangan mendeklarasikan GP sebagai Capres, jauh sebelum PDI-P, PPP, Hanura, dan Perindo.
Empat partai pengusung GP ini sudah melakukan aktivitas bareng membangun relawan, yakni PDI-P, PPP, Hanura, dan Perindo, menyelenggarakan bareng pelatihan Jurkam (juru kampanye) Ganjar Pranowo, PSI tidak terlibat disitu. PSI adalah partai rasional sebab banyak anak muda disitu yang selalu penuh inisiatif tidak terduga, kita menunggu posisi inisiatif PSI selanjutnya. Segmentasi kedua partai sangat ideologis, jadi memang pantas PDI-P dan PPP berkoalisi sebab secara karakteristik pemilih bisa dikatakan sama tapi beda.
