Kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama Harvey Moeis dan beberapa terdakwa lainnya telah menjadi perbincangan hangat, terutama di dunia maya.
Vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Moeis mendapat kritik tajam dari netizen, yang menyebut hukuman ini terlalu ringan dibandingkan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 271 triliun.
Namun, di tengah hiruk-pikuk opini publik, apakah kita telah benar-benar memahami inti persoalan? Adakah vonis ini mencerminkan keadilan, atau sekadar terlihat ringan karena tekanan opini publik?
Mengurai Kesalahpahaman
Salah satu masalah utama dalam kasus ini adalah persepsi publik terhadap angka Rp 271 triliun. Banyak yang mengira ini adalah jumlah uang yang dikorupsi, tetapi kenyataannya angka tersebut mencakup potensi kerugian, termasuk dampak ekologis jangka panjang dari tata niaga timah yang tidak sesuai aturan.
Ini bukan uang yang dicuri langsung oleh para terdakwa, melainkan estimasi biaya pemulihan dan kerusakan lingkungan.
Lebih lanjut, peran Harvey Moeis dalam kasus ini tidak sebagai pelaku utama. Berdasarkan Pasal 55 KUHP tentang Deelneming atau Penyertaan, hakim mengkategorikan Harvey sebagai penyerta (medeplichtige), yang berarti ia tidak merancang atau memutuskan kebijakan, tetapi hanya terlibat secara tidak langsung.
Hal ini berimplikasi pada hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama, seperti direktur perusahaan yang divonis 8 tahun penjara.
Trial by Netizen dan Ketidakadilan Persepsi
Media sosial telah menjadi ruang peradilan alternatif di mana opini netizen sering kali lebih memengaruhi persepsi publik daripada fakta hukum.
Dalam kasus ini, banyak yang fokus pada nama besar seperti Harvey Moeis, sementara peran masing-masing terdakwa diabaikan. Kritik bahwa vonis 6,5 tahun terlalu ringan sering kali muncul tanpa memahami pembagian tanggung jawab yang ditetapkan dalam persidangan.
