Prabowo-Gibran Harus Terapkan Low-cost Governance

Dalam situasi dunia yang penuh tantangan seperti sekarang, setiap pemerintahan harus bisa bergerak cermat dan efisien. Kabinet Prabowo-Gibran, yang dikenal sebagai "Kabinet Merah Putih," diharapkan membawa perubahan besar dan solusi nyata untuk Indonesia. Namun, ada satu hal penting yang perlu mereka pertimbangkan dengan serius: penerapan low-cost governance atau pemerintahan yang hemat biaya. Mengapa ini penting? Karena tantangan ekonomi saat ini membutuhkan pemerintahan yang lebih efisien dan fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar struktur yang gemuk dan boros.

 

Tantangan Ekonomi Global dan Krisis yang Memengaruhi Indonesia

Di panggung internasional, dunia tengah diguncang oleh berbagai krisis yang saling bertaut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, konflik yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, serta ketidakstabilan di kawasan Teluk memberi dampak signifikan pada perekonomian global. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada harga energi, pangan, dan berbagai komoditas lainnya. Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi global, merasakan dampak ini dengan meningkatnya harga-harga barang, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Dampak dari krisis global ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan bisnis besar, tetapi juga oleh masyarakat kecil yang setiap hari berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian. Rakyat kecil merasakan beban langsung dari kenaikan harga kebutuhan pokok, energi, dan biaya hidup lainnya. Dalam situasi seperti ini, pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat, bukan justru memperbesar struktur birokrasi yang menyedot anggaran besar.

Kinerja BUMN yang Terpuruk dan Beban Anggaran

 

Situasi ini semakin diperparah oleh kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jauh dari harapan. Beberapa BUMN besar yang seharusnya menjadi andalan negara untuk menghasilkan pendapatan justru mengalami masalah keuangan dan berisiko menyedot lebih banyak anggaran negara. BUMN di sektor energi, transportasi, hingga konstruksi sering kali menghadapi masalah keuangan akibat manajemen yang kurang efektif dan ketidakmampuan beradaptasi di tengah tantangan global.

BUMN yang seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi nasional malah menjadi beban, karena membutuhkan dana talangan dan dukungan anggaran yang besar. Dengan kondisi BUMN yang tidak optimal, anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat malah tersedot untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini. Ini adalah situasi yang tidak ideal di tengah kondisi anggaran yang ketat dan krisis ekonomi global.

Ekonomi Rakyat yang Terpuruk dan Kebutuhan akan Kebijakan Hemat Biaya

Di sisi lain, ekonomi rakyat---terutama usaha kecil dan menengah (UKM)---sedang menghadapi tekanan luar biasa. UKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional mengalami kesulitan karena kenaikan biaya bahan baku, akses modal yang terbatas, dan rendahnya daya beli masyarakat. Di saat UKM seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk tumbuh, mereka malah berjuang sendiri tanpa kebijakan yang nyata-nyata membantu mereka bertahan dan berkembang.

Dalam kondisi seperti ini, anggaran negara seharusnya diarahkan untuk program-program yang bisa meringankan beban ekonomi rakyat, bukan sekadar untuk menopang birokrasi yang besar. Kebijakan yang hemat biaya atau low-cost governance akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Mengapa Kabinet Prabowo-Gibran Harus Terapkan Low-Cost Governance?

Dalam kabinet yang gemuk seperti Kabinet Merah Putih saat ini, potensi pemborosan anggaran cukup besar. Posisi menteri yang jumlahnya banyak, ditambah dengan badan-badan khusus, berpotensi meningkatkan biaya operasional, gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Situasi ini bisa jadi menghambat tujuan besar untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Penerapan low-cost governance di kabinet ini bisa menjadi solusi untuk merampingkan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil meliputi digitalisasi layanan publik, mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Digitalisasi, misalnya, memungkinkan kementerian untuk mengurangi biaya operasional dengan mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada administrasi manual. Selain itu, setiap kementerian bisa menjalankan audit untuk memangkas pos anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.

Mengapa Hemat Biaya adalah Solusi yang Tepat?

 

Low-cost governance tidak hanya tentang mengurangi anggaran, tetapi juga tentang meningkatkan efisiensi dan fokus pada hasil nyata. Pemerintahan yang hemat biaya memungkinkan anggaran yang ada digunakan secara optimal untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam situasi sulit ini, rakyat butuh kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.

Mengurangi pemborosan di dalam kabinet dan badan pemerintah tidak hanya membantu menekan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintahan ini benar-benar fokus pada kesejahteraan mereka, bukan sekadar mempertahankan jabatan atau menjalankan agenda politik. Penerapan low-cost governance adalah langkah strategis untuk menghadirkan pemerintahan yang tangguh di tengah krisis global dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kabinet Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang sulit. Dengan mengadopsi prinsip low-cost governance, kabinet ini bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif dalam melayani rakyat. Pemerintah perlu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Penerapan low-cost governance akan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, memperbaiki kinerja BUMN, dan menanggapi dampak krisis global secara bijaksana.