Prabowo-Gibran Harus Terapkan Low-cost Governance

Dalam kondisi seperti ini, anggaran negara seharusnya diarahkan untuk program-program yang bisa meringankan beban ekonomi rakyat, bukan sekadar untuk menopang birokrasi yang besar. Kebijakan yang hemat biaya atau low-cost governance akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih fokus mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Mengapa Kabinet Prabowo-Gibran Harus Terapkan Low-Cost Governance?

Dalam kabinet yang gemuk seperti Kabinet Merah Putih saat ini, potensi pemborosan anggaran cukup besar. Posisi menteri yang jumlahnya banyak, ditambah dengan badan-badan khusus, berpotensi meningkatkan biaya operasional, gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Situasi ini bisa jadi menghambat tujuan besar untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Penerapan low-cost governance di kabinet ini bisa menjadi solusi untuk merampingkan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Beberapa langkah konkret yang bisa diambil meliputi digitalisasi layanan publik, mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Digitalisasi, misalnya, memungkinkan kementerian untuk mengurangi biaya operasional dengan mempercepat proses dan mengurangi ketergantungan pada administrasi manual. Selain itu, setiap kementerian bisa menjalankan audit untuk memangkas pos anggaran yang tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.

Mengapa Hemat Biaya adalah Solusi yang Tepat?

 

Low-cost governance tidak hanya tentang mengurangi anggaran, tetapi juga tentang meningkatkan efisiensi dan fokus pada hasil nyata. Pemerintahan yang hemat biaya memungkinkan anggaran yang ada digunakan secara optimal untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam situasi sulit ini, rakyat butuh kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.

Mengurangi pemborosan di dalam kabinet dan badan pemerintah tidak hanya membantu menekan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan melihat bahwa pemerintahan ini benar-benar fokus pada kesejahteraan mereka, bukan sekadar mempertahankan jabatan atau menjalankan agenda politik. Penerapan low-cost governance adalah langkah strategis untuk menghadirkan pemerintahan yang tangguh di tengah krisis global dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kabinet Prabowo-Gibran menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi global yang sulit. Dengan mengadopsi prinsip low-cost governance, kabinet ini bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif dalam melayani rakyat. Pemerintah perlu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Penerapan low-cost governance akan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, memperbaiki kinerja BUMN, dan menanggapi dampak krisis global secara bijaksana.