Pembentukan Badan Penyelenggara Haji yang baru  di luar struktur Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandai sebuah babak baru dalam pengelolaan haji di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memisahkan tanggung jawab pengelolaan keuangan haji dan operasional penyelenggaraan ibadah haji yang sebelumnya berada dalam naungan satu lembaga. Meskipun pemisahan ini dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, kehadiran badan baru ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting mengenai pembagian wewenang dan potensi tumpang tindih kepentingan dalam pengelolaan dana haji.
Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, setiap tahunnya menghadapi antrian panjang calon jemaah yang mencapai jutaan orang. Dalam prosesnya, sejumlah besar dana yang disetorkan oleh calon jemaah harus dikelola dengan bijak dan efisien. BPKH selama ini bertugas mengelola keuangan haji, termasuk pengembangan dana tersebut melalui investasi berbasis syariah. Di sisi lain, Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menangani aspek operasional haji, dari pendaftaran, bimbingan manasik, hingga pengaturan keberangkatan dan pemulangan jemaah.
Namun, seiring dengan semakin kompleksnya pengelolaan haji dan besarnya dana yang terlibat, pemerintah memandang perlunya badan tersendiri yang lebih terfokus pada operasional penyelenggaraan haji, yang kini terpisah dari Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Haji yang baru diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada jemaah dengan lebih baik dan efisien. Tapi, dengan semakin banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dana haji, muncul kekhawatiran bahwa perebutan kendali atas dana triliunan rupiah yang dihimpun dari tabungan jemaah bisa menjadi arena baru bagi berbagai institusi untuk memaksimalkan kepentingan finansial mereka.
Pertanyaan yang muncul apakah pembentukan badan baru ini justru akan memperburuk tumpang tindih kewenangan dan perburuan tabungan haji di antara berbagai institusi terkait? Di sinilah letak tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa semua pihak bekerja untuk kepentingan utama jemaah, bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan finansial.
Opini ini akan mengurai lebih dalam mengenai dinamika perburuan tabungan haji yang melibatkan BPKH, Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Agama, serta bank syariah, dan bagaimana kepentingan ekonomi dapat berbenturan dengan nilai ibadah.
Tabungan Haji, Aset Ibadah atau Komoditas Finansial?
Dengan triliunan rupiah yang mengalir setiap tahunnya dari calon jemaah yang menabung untuk menunaikan ibadah haji, dana ini telah menjadi magnet bagi berbagai institusi, mulai dari bank syariah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hingga Badan Penyelenggara Haji. Tabungan haji yang seharusnya dikelola dengan hati-hati dan transparan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah, kini mulai tampak lebih seperti komoditas finansial yang diperebutkan oleh berbagai lembaga dengan berbagai kepentingan.
Dalam konteks ini, bank syariah tampaknya berada di barisan terdepan dalam "berburu" tabungan haji. Produk-produk seperti Haji Muda menawarkan skema cicilan dan tabungan yang fleksibel, memungkinkan masyarakat memulai rencana haji sejak dini. Namun, di balik janji kemudahan ini, tersimpan agenda yang lebih besar: mengumpulkan dana segar untuk diinvestasikan oleh bank syariah. Apakah ini untuk kepentingan jemaah atau justru untuk memaksimalkan keuntungan bagi bank?
BPKH, Jembatan Investasi atau Kepentingan?
Â
BPKH, sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dana haji, telah berkembang menjadi pemain besar dalam mengelola dana investasi berbasis syariah. Dengan triliunan rupiah di bawah pengelolaannya, BPKH berperan penting dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun dari calon jemaah haji tidak hanya diam di rekening, tetapi juga berkembang melalui instrumen keuangan seperti sukuk dan deposito syariah. Di satu sisi, ini memang menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan finansial penyelenggaraan haji di masa depan.
