Sektor Kelautan dan Perikanan memiliki potensi yang besar untuk menjadi penggerak ekonomi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permintaan produk perikanan terus meningkat, baik dalam negeri maupun luar negeri.Â
"Ini harus kita jadikan suatu peluang  sebagai motor penggerak untuk kegiatan perekonomian kita, " ungkap Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Artati Widiarti ketika berkunjung ke Pokdakan Masagenae desa Waetuoe kecamatan Lanrisang, Pinrang, Selasa (29/3/2022).
Kunjungan Dirjen Artati disambut Bupati Pinrang, Irwan Hamid beserta, Direktur PT Atina, Hary Yuli Susanto, Direktur Produksi dan Usaha DJPB KKP, Kanwil BRI Makassar, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi selatan, Kepala BPBAP Takalar Kepala BRPBAPPP Maros, Â beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten, Kepala Bagian dan Camat Lanrisang.
 Kunjungan kerja Dirjen PDSPKP tersebut dalam rangka Kick Off Perluasan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster bagi industri pengolahan udang bersama dengan mitra biaannya yakni pembudidaya untuk komoditi udang windu di Kabupaten Pinrang. Sebelumnya, Artati Widiarti melakukan tebar benur dan panen udang windu di lokasi tambak milik Umar anggota Pokdakan Masagenae desa Waetuoe.
Dirjen PDSPKP sangat tertarik dengan komoditi udang windu Pinrang sebab diproduksi cara tradisional yang mengandalkan pakan alami endemik Phronima sp. Makanan udang tersebut tumbuh secara alami setelah tambak melalui proses persiapan. Artati berharap agar produktivitas udang windu terus ditingkatkan namun ekologinya tetap terjaga sehingga berkelanjutan.
Salah satu kendala dalam meningkatkan produksi udang windu di Pinrang adalah permodalan. "Masih belum banyak pembudidaya mendapatkan skses ke perbankan untuk mendapatkan modal usaha," kata Direktur PT Atina Hary Yuli Susanto. Ia mengatakan, kegiatan hari ini sebagai bentuk komitmen BRI kerjasama KKP untuk membantu akses permodalan kepada pembudidaya udang windu mitra PT Atina.Â
Dukungan akses finansial sangat diperlukan oleh pembudidaya skala kecil. "Pembudidaya udang tradisional mengandalkan tradisi yang proses budidayanya berhubungan langsung dengan tanah. Untuk mengolah tanah dasar tambak menjadi lebih produktif dibutuhkan biaya," kata Hary Yuli.Â
Ia mengharapkan, fasilitas KUR dari BRI yang didukung oleh KKP dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pembudidaya agar produksi udang windu dapat ditingkatkan."Kami akan beli udang windu yang bapak hasilkan dari size kecil sampai zise besar. Tidak usah khawatir kami akan beli," kata Hary dihadapan sekitar 200 orang pembudidaya udang.
Optimalisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan, dinilai penting untuk meningkatkan produksi udang dalam mendukung industri pengolahan di hilir, yang pada akhirnya mendukung peningkatan nilai ekspor perudangan. Artati Widiarti mengatakan, Realisasi penyaluran KUR di sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp. 8,05 triliun yang diberikan kepada 231 ribu pelaku usaha.Â
Nilai tersebut meningkat signifikan sebesar 53 persen dari tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi KUR nasional, proporsi KUR di sektor KP masih relatif kecil atau hanya sekitar 2 persen saja. Untuk mengoptimalkan penyaluran KUR di sektor kelautan dan perikanan, KKP pada tahun 2022 telah menargetkan realisasi KUR sebesar Rp.8,98 triliun dengan target optimisnya sebesar Rp. 10 triliun.
Bupati Pinrang Irwan Hamid berharap agar BRI dapat memberikan kemudahan bagi pembudidaya tambak untuk mendapatkan akses modal usaha dalam bentuk kredit bunga lunak.Â
Petambak udang windu menjadi tumpuan harapan untuk mengembalikan kejayaan udang windu yang pernah berjaya pada beberapa dekade sebelumnya. "Saya berharap, 13.000 hektare tambak di 6 kecamatan pesisir ini dapat perhatian, terutama bantuan permodalan dan pendampingan" ungkap Bupati Pinrang.
Regional Micro Banking Head BRI Makassar, Susanto mengatakan, target penyaluran KUR di BRI Pinrang tahun 2022 sebanyak Rp. 607 miliyar.Â
Untuk memudahkan pelayanan kepada calon debitur maka BRI telah membentuk petugas pojok mantri desa yang akan melayani nasabah di desa dan kelurahan. "Sebagai bentuk percepatan pelayanan KUR calon nasabah tidak perlu ke kantor cabang BRI cukup ke petugas pojok mantri desa yang akan ditempatkan di kantor desa dan kelurahan," kata Susanto.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H