Pendidikan Politik: Peran Penting Dalam Demokrasi Indonesia

Selain itu, masyarakat juga rentan terhadap manipulasi politik dan mudah percaya terhadap propaganda, janji-janji palsu, atau kampanye yang menyesatkan. Hal ini berpotensi menguntungkan pihak-pihak yang hanya berusaha mencari kekuasaan tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

Ketika warga negara tidak memiliki kemampuan kritis untuk menilai para calon pemimpin serta kebijakan yang diajukan, mereka akan cenderung mendukung pemimpin yang tidak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Minimnya pendidikan politik akan menyebabkan kurangnya keadilan bagi rakyat karena masyarakat tidak memiliki pemahaman politik yang memadai dan akan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik yang merupakan inti dari demokrasi.

Jadi, Indonesia telah memilih sistem demokrasi yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. dalam mewujudkan demokrasi yang adil, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemerintah juga harus bisa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan seluruh rakyat, termasuk kelompok yang kurang beruntung.

Pendidikan politik menjadi kunci penting dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis, sehingga dapat terlibat aktif dalam proses politik. Sayangnya, berdasarkan survei dari Litbang Kompas.id, bisa dikatakan bahwa pendidikan politik di Indonesia masih belum maksimal, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun partai politik. Minimnya pendidikan politik akan mengakibatkan dampak negatif bagi demokrasi, seperti rendahnya partisipasi, manipulasi politik, serta ketidakadilan dalam kebijakan yang dihasilkan.

Seharusnya pemerintah dan partai politik mampu meningkatkan peran dalam memberikan pendidikan politik secara merata baik melalui seminar, diskusi publik, dan penyuluhan masyarakat. Bahkan, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan media massa untuk meningkatkan kesadaran politik sejak dini. Kegiatan seperti itu akan membangun daya berpikir kritis masyarakat sehingga bisa menghindari manipulasi.

Pemerintah juga perlu menyediakan lebih banyak ruang dan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi mereka terhadap kebijakan publik. Dengan transparansi yang baik, partisipasi masyarakat akan meningkat, dan pemerintah akan lebih bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang adil. Sehingga, keadilan tersebut dapat menyebar dan meluas hingga kepada warga akar rumput.