Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi Undang-Undang (UU). Payung hukum itu disahkan setelah menempuh pembahasan di Komisi II DPR RI.
Ke-26 kabupaten/kota yang memiliki UU baru itu berada di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatra Barat.
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis yang menyampaikan laporan perancangan UU itu mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi yang menjadi landasan otoritas dalam menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pandangan Cornelis sebagai anggota Komisi II
Komisi II DPR RI menganggap perancangan 26 RUU itu diperlukan karena sejauh ini berbagai kabupaten dan kota masih menggunakan UUD Sementara Tahun 1950 dalam pembentukannya. Menurut dia, hal itu saat ini sudah tidak konseptual dan tidak relevan mengingat adanya ketentuan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945. Dengan disahkannya undang-undang tersebut dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul atas dasar hukum yang tidak lagi relevan.
Pandangan ini diperkuat oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Soeharso Monoarfa yang  mengatakan bahwa perancangan UU tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini Soeharso menyebut pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi di dalam 26 RUU tersebut juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah, sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yang plural, multi kultur, multi etnis, multi ras, hingga multi lanskap.
Berikut 26 RUU tentang kabupaten/kota yang sudah disahkan menjadi UU;
1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Selatan Di Provinsi Lampung
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Tengah Di Provinsi Lampung
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lampung Utara Di Provinsi Lampung
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Batang Hari Di Provinsi Jambi
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Merangin Di Provinsi Jambi
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Jambi Di Provinsi Jambi
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bengkalis Di Provinsi Riau
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau
11. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau
12. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau
13. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatra Barat
14. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatra Barat
15. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Padang Pariaman Di Provinsi Sumatra Barat
16. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pasaman Di Provinsi Sumatra Barat
17. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Pesisir Selatan Di Provinsi Sumatra Barat
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sijunjung Di Provinsi Sumatra Barat
19. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Solok Di Provinsi Sumatra Barat
20. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatra Barat
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatra Barat
22. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang Di Provinsi Sumatra Barat
23. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Padang Di Provinsi Sumatra Barat
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Payakumbuh Di Provinsi Sumatra Barat
25. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Sawahlunto Di Provinsi Sumatra Barat
26. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Solok Di Provinsi Sumatra Barat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
