Mohon tunggu...
abdul mukti
abdul mukti Mohon Tunggu... Dosen - dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

saya adalah peneliti dan penulis dibidang filsafat, pemikiran islam, politik dan sosial keagamaan. Aktif sebagai pembicara dan pengajar di berbagai kampus

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Cornelis, IKN, dan Suku Balik

21 Maret 2024   07:52 Diperbarui: 21 Maret 2024   08:01 692
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Hal ini juga menegaskan bahwa suku Aborigin merupakan salah satu suku dan kebudayaan tertua di dunia yang masih eksis hingga saat ini. Begitu juga dengan suku Indian. Sudah diketahui secara luas bahwa suku Indian merupakan suku atau bangsa kuno yang sudah lebih dulu mendiami tanah Amerika Serikat dan bahkan wilayah Amerika Latin. Library of Congress dalam lamannya mencatat bahwa pada abad ke-15 setelah penjelajah Eropa menginjakkan kaki ke Benua Amerika. Di sana, sudah terdapat beberapa suku asli yang sudah mendiami wilayah tersebut selama ribuan tahun.

Suara lantang Cornelis terhadap eksistensi masyarakat Suku Balik di Paser Penajam bukan karena semata ia sebagai anggota Dewan yang bertugas di Komisi II. Melainkan dalam sejarah hidupnya, ia lahir sebagai orang Dayak yang memimpin organisasi Dayak. Artikel Muthiah al-Hasani yang dipublikasikan di Komapasiana dengan tajuk "Drs. Cornelis MH: Pemersatu Dayak untuk NKRI" menuturkan bahwa "Sebagai Presiden Dayak atau Ketua Majelis Adat Dayak nasional, Cornelis telah mempersatukan suku Dayak untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia adalah tiang-tiang penyangga. Kalau tiang ini rapuh, maka rumah bisa rubuh. Di bawah kepemimpinan Drs Cornelis MH, "Dayak Satu Komando" mendukung dan menjaga NKRI, memotivasi suku Dayak untuk mengikuti langkahnya."

Dalam perjalanannya sebagai pemimpin dan motivator ulung Suku Dayak, dalam banyak kesempatan ia selalu mengajak agar Suku Dayak kembali pada jati dirinya yang asli yaitu, ideologi masyarakat Dayak, yakni hormat dan patuh kepada leluhur, hormat dan patuh kepada orangtua, serta hormat dan patuh kepada negara.tetapi pada saat yang sama, orang Dayak harus berhasil melakukan akselerasi, kapitalisasi modernisasi budaya dalam pembangunan.

Kritik dan saran Cornelis terhadap implemetasi pembangunan IKN pada intinya bagiamana menjadikan "semua menjadi enjoy". Pemerintah, dalm hal ini Presiden Jokowi dapat menuntaskan program besarnya berupa pemindahan dan pembanunan IKN tanpa harus mengorbankan apalagi menyingkirkan penduduk setempat sebagai pemangku budaya lokal. 

Pendekatan kebudayaan dalam pembngunan menjadi keharusan nasional untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan. IKN bukan semata soal bangunan fisik baru dengan konsep masa depan berstandar dunia. IKN juga soal pemeliharaan dan kemerdekaan "manusia budaya" yang akan menjadi ruh dari gerak pembangunan nasional dengan karakter kebudayaannya yang unik dan khas. Gagasan keseimbangan yang menjadi spirit dari "suara kritis" tokoh Dayak Nasional seperti Cornelis akan tercatat sebagai sejarah proses pembangunan IKN di pulau Borneo.

Rapat kerja Komisi II dengan Badan Otorita IKN telah mendapatkan gizi dan vitamin dari seorang tokoh Dayak Nasional bernama Drs. Cornelis, MH. Potongan video pernyataan Cornelis akhirnya viral dan banyak mendapat aspirasi positif dari warga net. Sebgai contoh, sorang akademisi ahli parenting anak usia dini, Dr. Nurhamzah Syawal dari IAIN Pontianak yang selama ini mengagumi sosok Cornelis mengumpulkan comentar netizen dari platform Tik Tok. 

Dua diantara comentar penting adalah, @Hendrik Helson Nagar: orang begini lah, yg di inginkan masyarakat, duduk di kursi, untuk bela rakyat, jgn jual rakyat. sehat selalu yah pak Cornelius. @urang kampoeng: ini baru wakil rakyat, hebat, mantap lanjut pak cornelis gas keun, sehat terus pak cor, saya dukung anda muantap. Teruslah bersuara Pak Cornelis karena Anda telah diminta oleh rakyat tanpa cara curang dan politik uang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun