Awal saya mendapatkan berita mengenai PDI-P yang merupakan partai pemenang untuk berkolaborasi dengan PSI dalam mengkritik Anies di Jakarta, saya percaya begitu saja.
Tapi setelah dipikir-pikir, bahwa gebrakan politik DPRD F-PDI di Jakarta kurang nendang kemarin-kemarin, saya melihat bahwa PDI-P hanya ingin mencari tenar. Bagaimana? Begini penjelasannya.
Sebelumnya, PDI-P dan PSI saling serang dalam masa kampanye sebelum 17 April 2019. Serangan demi serangan bersarang di kedua kubu. Mereka saling serang di koalisi.
Sama-sama membuat tudingan yang katanya sih berdasarkan fakta. PSI menyerang keseriusan PDI-P sebagai partai nasionalis dalam satu hal.
"Ya gimanapun saya yakin masih unggul PDIP. Insyaallah masih leading, kalau PSI luar biasa... Mudah-mudahan nanti mereka bisa bergabung dan berkolaborasi untuk mengkritisi jalannya pemerintahan daerah. Untuk menjaga keseimbangan," tandas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Tapi benarkah bahwa kalimat Pak Gembong Warsono ini benar-benar mengajak Kolaborasi? Atau malah hanya lip service. Bagi saya, ini hanyalah lip service. Mengapa saya mengatakan begini. Ada beberapa alasannya.
Pertama, di mana suara PDI-P pada saat anggaran dewan membengkak di zaman Anies? Malah membela.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi mengatakan bahwa kenaikan anggaran DPRD DKI dari 162,6 miliar di era Ahok Djarot sampai kepada era Anies dengan angka 339,4 miliar, adalah hal yang wajar. Wajar dari mana ya saudara-saudara?
Prasetyo mengatakan bahwa hal itu dituang di dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Katanya sudah ditugaskan, bukan sembarangan cari untung.
Pada kunker anggota DPRD tahun 2017 silam, kegiatan hanya diberikan senilai 12,5 miliar. Sedangkan semenjak Anies menjabat, nilai itu masuk ke angka 88,9 miliar dan diturunkan sedikit menjadi 65,4 miliar. Tetap saja naik 5 kali. Apakah mereka haus uang?
