Demokrasi mengharuskan adanya transparansi dalam pemerintahan. Hukum harus mendukung akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan dan keputusan pemerintah. Akuntabilitas juga penting, artinya pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Sistem hukum yang kuat membantu memastikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan ditindak.
Dalam negara demokrasi, terdapat beberapa lembaga yang berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Lembaga-lembaga ini termasuk:
1. Kekuasaan Yudikatif
Lembaga yudikatif, seperti pengadilan, memiliki peran utama dalam menafsirkan dan menegakkan hukum. Dalam negara demokrasi, pengadilan harus independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Pengadilan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hak-hak individu, serta memastikan bahwa undang-undang diterapkan secara adil.
2. Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan, berperan dalam merumuskan undang-undang. Dalam negara demokrasi, undang-undang yang dibuat harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Proses legislasi harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, lembaga legislatif juga memiliki fungsi pengawasan terhadap tindakan eksekutif.
3. Lembaga Eksekutif
Pemerintah atau lembaga eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Meskipun memiliki kekuasaan besar dalam mengelola negara, lembaga eksekutif harus tunduk pada hukum dan diawasi oleh lembaga yudikatif dan legislatif. Dalam demokrasi, pemerintah tidak boleh bertindak di luar batas yang telah ditentukan oleh hukum.
4. Ombudsman
Ombudsman adalah lembaga yang berfungsi untuk menerima dan menyelidiki keluhan masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau tidak adil. Ombudsman berperan penting dalam menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
Salah satu fungsi utama hukum dalam negara demokrasi adalah melindungi hak asasi manusia (HAM). Negara demokrasi harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas privasi. Perlindungan HAM ini biasanya diatur dalam konstitusi dan diperkuat oleh undang-undang.
