Konflik Agraria yang Tak Pernah Ada Habisnya: Mempertanyakan Peran Negara dalam Menghadapi Konflik Agraria

Hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal oleh sebab rusaknya lingkungan akibat banyaknya kegiatan tambang dan perkebunan sawit. Dari nasib sial itu, lantas tidak menjadikan masyarakat lokal hanya berdiam diri. Menurut kawan saya, masih ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal walaupun hasilnya mereka tetap kalah.

Lalu pada persoalan selanjutnya, yakni pembangunan IKN. Seberapa pentingnya pembangunan IKN? Menurutnya, pembangunan IKN ini berasal dari ide presiden pertama Republik Indonesia, yakni Ir Soekarno pada tahun 1957. 

Mengutip harian kompas, "Diberitakan Harian Kompas edisi 25 Januari 1997, Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur." (Kompas.com). 

Selain itu, menurutnya, pembangunan IKN di Kalimantan juga merupakan keinginan langsung dari masyarakat Kalimantan untuk mewujudkan keadilan yang merata dan lain-lainnya.

Dalam persoalan ini, kawan saya tak lagi banyak berpendapat mengenai pembangunan IKN, sebab saya hanya menanyakan tentang bagaimana sikap dan respon yang sebenarnya dari warga Kalimantan, terutama Kalimantan Utara. Mengetahui sikap dan respon warga Kalimantan, dan kenyataan yang ada di lapangan tentunya membuat saya bertanya-tanya lagi. 

Pada kenyataannya, pembangunan IKN ini justru menimbulkan persoalan yang sama, yakni konflik Agraria. Lahan yang digunakan pemerintah untuk membangun IKN, di dalamnya terdapat beberapa masyarakat lokal yang tak setuju oleh sebab tanah atau lahannya yang juga merupakan lingkungan dan sumber mata pencaharian serta tempat tinggal mereka diambil alih oleh pemerintah dengan dalih kepentingan negara.

Tak dapat dipungkiri memang ada jaminan untuk hal itu yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi ada beberapa hal lainnya yang membuat masyarakat lokal tak setuju dengan pembangunan IKN. Terutama soal tanah dan ruang hidup masyarakat lokal, yang menjadi sumber keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Mengutip Kompas, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.

Presiden Joko Widodo sendiri juga mengatakan bahwa sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan. Hanya saja, diakui memang belum masif (Kompas.com).

Tetapi melihat kenyataan yang ada, tampaknya pemerintah masih tak serius untuk melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi soal pembangunan IKN terhadap masyarakat lokal yang terdampak.

Kembali mengutip Kompas, sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022. Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.