Dalam sistem keuangan negara, terdapat dua instrumen anggaran yang saling terkait, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Sementara APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD.
Meski terpisah, APBN dan APBD memiliki kaitan erat dalam skema desentralisasi fiskal. Dana transfer dari APBN seperti DAU, DAK, dan DBH memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan APBD di daerah. Tanpa adanya transfer dana tersebut, banyak daerah akan mengalami defisit anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.
Dalam pusaran desentralisasi fiskal, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah memegang peran krusial. Namun, di balik istilah-istilah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terkandung perbedaan mendasar yang menentukan bagaimana uang rakyat dibelanjakan.
Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan DAU, DAK, dan DBH:
Dalam skema transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, terdapat tiga jenis dana utama yang perlu dipahami, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meski sekilas terdengar serupa, ketiga jenis dana ini memiliki tujuan, sumber, dan mekanisme penyaluran yang berbeda.
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU dihitung berdasarkan formula yang memerhatikan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah. Dengan kata lain, DAU berfungsi untuk menjembatani kesenjangan fiskal antara daerah kaya dan daerah miskin.
- Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional. DAK digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Besaran DAK ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang didasarkan pada kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara.
- Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh). Sementara DBH Sumber Daya Alam berasal dari penerimaan kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Besaran DBH didasarkan pada potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.
Perbedaan mendasar antara DAU, DAK, dan DBH terletak pada sumber dana, tujuan penggunaan, dan fleksibilitas pengelolaannya. DAU bersifat umum dan dapat digunakan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan sesuai prioritas daerah. Sebaliknya, DAK bersifat spesifik dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan khusus yang telah ditentukan pemerintah pusat. Sedangkan DBH merupakan bagi hasil dari penerimaan negara yang besarannya tergantung pada potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.
Pemahaman yang baik mengenai perbedaan DAU, DAK, dan DBH menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan ketiga jenis dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Setelah memahami perbedaan mendasar antara DAU, DAK, dan DBH, perlu juga disoroti sumber dan jumlah dana yang akan disalurkan ke daerah-daerah pada tahun anggaran 2024. Besaran alokasi dana transfer dari pusat akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Sumber dan Jumlah Dana Tahun Anggaran 2024 Secara Nasional
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Sebagai negara besar dengan struktur ekonomi yang kompleks, Indonesia memiliki sumber-sumber pendanaan yang beragam untuk membiayai kegiatan pemerintahan, program pembangunan, serta pelayanan publik. Alokasi dana secara nasional menjadi salah satu agenda prioritas dalam rangka menggerakkan roda perekonomian dan mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah negara pada tahun anggaran mendatang.
Sumber pendanaan APBN 2024 diperoleh dari berbagai sektor, di antaranya penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana hibah, bantuan luar negeri, serta potensi pendapatan lainnya. Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi kontributor utama bagi pendapatan negara, yang berasal dari berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan jenis pajak lainnya. Dalam menetapkan besaran pajak, pemerintah mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan belanja negara, serta aspek keadilan agar tidak memberatkan masyarakat golongan ekonomi rendah.
Selain mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan, Indonesia juga mendapatkan kontribusi penting dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam menunjang pendapatan negara. PNBP dihasilkan dari berbagai usaha yang dikelola oleh pemerintah, seperti pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor energi dan sumber daya mineral, serta sektor sumber daya alam lainnya. Pemerintah juga berpeluang memperoleh tambahan dana melalui hibah yang diberikan oleh negara lain atau organisasi internasional dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di tanah air.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana yang besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Total anggaran yang dianggarkan mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana yang proporsional dan efektif menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam APBN 2024, pos Pengeluaran Negara dianggarkan sebesar Rp3.325,1 triliun. Alokasi terbesar dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp2.467,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.090,8 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.376,7 triliun. Selain itu, alokasi besar juga diberikan untuk Transfer ke Daerah yang mencapai Rp857,6 triliun.
Sementara itu, total Penerimaan Negara dalam APBN 2024 diproyeksikan sebesar Rp2.802,3 triliun. Penerimaan tersebut akan bersumber dari Perpajakan sebesar Rp1.988,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492,0 triliun, Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp321,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Pembiayaan Anggaran juga dialokasikan sebesar Rp522,8 triliun, dengan rincian Pembiayaan Utang sebesar Rp648,1 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar Rp176,2 triliun.
Dana APBN 2024 akan didistribusikan ke dalam berbagai pos pengeluaran, antara lain belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, belanja pegawai untuk membiayai gaji PNS dan tunjangan terkait, belanja barang dan jasa, serta berbagai subsidi dan bantuan sosial. Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunga, serta kebutuhan lain yang dipandang penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara.
Sumber dan Jumlah Dana Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Bungo
Dalam upaya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo mengambil langkah penting dengan menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 4 September 2023 lalu. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah mendengarkan Pendapat Akhir dari setiap Fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBD TA 2024 yang telah diajukan sebelumnya.
Setelah melalui proses pembahasan dan pendalaman yang saksama, serta mempertimbangkan masukan dari seluruh Fraksi di lingkungan DPRD Kabupaten Bungo, postur APBD Tahun Anggaran 2024 untuk wilayah tersebut ditetapkan. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Paripurna, Anggaran Pendapatan Kabupaten Bungo pada tahun mendatang diproyeksikan mencapai Rp1,18 triliun lebih, sedangkan Anggaran Belanja dianggarkan sejumlah Rp1,32 triliun lebih.
Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 telah disepakati bersama. Dalam rancangan tersebut, terdapat selisih negatif sebesar Rp144,61 miliar antara proyeksi Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang direncanakan. Defisit anggaran ini akan ditutup melalui mekanisme pembiayaan netto.
Pembiayaan netto sendiri merupakan selisih positif antara Penerimaan Pembiayaan, yang berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, dengan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Dengan demikian, pembiayaan netto ini akan digunakan untuk mengompensasi kekurangan antara pendapatan dan belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna yang membahas dan menyetujui RAPBD ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Martunis, AMD. Rapat yang berlangsung dengan lancar ini dihadiri oleh 29 dari total 35 orang Anggota DPRD Kabupaten Bungo, menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun anggaran daerah yang tepat sasaran dan efektif.
Berikut rincian sumber dari APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Pendapatan transfer
- Lain-lain pendapatan yang sah.
