Karut-marut Pemilu Serentak 2019

Pemilihan umum sejatinya merupakan pesta rakyat yang bebiaya lebih dari 20 trilyun. Kedaulatan rakyat yang tegak akan menghasilkan demokratisasi pada sebuah Negara. Namun bukan berarti tanpa celah, pada pemilu serentak yang pertama kali terselenggara pada tahun 2019 ini, terbukti masih banyak kejanggalan yang perlu perbaikan.

Rangkaian demi rangkaian kekacauan pada pemilu serentak ini masih terus bergulir. Bola liar kini ada ditangan KPU dan Bawaslu. Integritas dan profesionalisme kedua lembaga tersebut benar-benar diuji secara telak.  Apalagi, dizaman media sosial yang segala sesuatu dapat terpublikasi dengan mudah. Oleh karena itu, pada konteks ini gue coba runtut rangkaian kekarut-marutan tersebut.

Keos di Malaysia
Terbaru dan terhangat adalah kejanggalan di Malaysia. Surat suara telah tercoblos untuk paslon 01 dan calon anggota legislatif bernama David Kirana. Sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan siapa dalang dibalik kericuhan tersebut.

Mirisnya, salah satu sikap KPU menanggapi kericuhan tersebut adalah menganggap surat suara yang telah tercoblos, hanya menjadi sampah dan tidak berlaku. Padahal, pemilihan umum menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit. Seharusnya KPU lebih berhati-hati dalam mengawal surat suara.

Sama halnya dengan sikap kepala Negara. Beliau hanya menginstruksikan untuk melaporkan kejanggalan tersebut. Narasinya selalu begitu. Akhirnya, Bawaslu mengambil tindakan cepat dengan rekomendasi penundaan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan kepolisian Malaysia.

Baca : KPU: Surat Suara Tercoblos di Malaysia Dianggap Sampah Saja

Baca : Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Jokowi: Laporkan Saja ke Bawaslu

Baca : Bawaslu Minta Pemilu di Malaysia Dihentikan

Korban Berjatuhan
Pemilu serentak 2019 ini bak sebuah tragedi. Beberapa korban terus berjatuhan, ada yang meninggal, ada yang sakit karena kelelahan. Semua itu mereka lakukan hanya demi mengawal keberlangsungan proses demokrasi. Mayoritas korban yang teridentifikasi berasal dari pertugas KPPS dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Hingga artikel ini ditulis, data terbaru menunjukan petugas KPPS yang meninggal sebanyak 91 orang. Sedangkan oknum kepolisian yang meninggal sebanyak 15 orang.

Baca : Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Baca : Data Terbaru: 15 Polisi Meninggal Saat Pengamanan Pemilu 2019

Baca : Ibu Hamil Jadi Petugas KPPS Keguguran Karena Kelelahan

Baca : Sejumlah Petugas KPPS Dirawat Dirumah Sakit Lantaran Kelelahan

Pertanyaan besarnya, siapa yang paling bertanggung jawab akibat rentetan-rentetan tragedi ini? Sebuah ironi. Dengan mudahnya Negara menyematkan mereka sebagai 'pahwalan' dan santunan sebagai tebusan. Seharusnya Negara melihat ini sebagai sebuah sistem, jangan hanya menyatakan bela sungkawa dan duka cita. Akui saja, memang ada beberapa kesalahan fatal yang mesti dikaji serius akibat pemilu serentak.

Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan Yang Cukup Masif
Banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang terjadi dibeberapa daerah merupakan bukti adanya carut marut pada pemilu serentak 2019. Hal ini lantaran dipicu oleh beberapa faktor. Ada faktor internal terkait kesalahan petugas KPPS. Ada faktor eksternal terkait kesalahan non petugas KPPS seperti adanya DPT, surat suara, dan logistik yang bermasalah.

Hingga artikel ini ditulis, dari 2.767 TPS, terdapat 10 TPS telah melakukan PSU, 1.488 TPS sudah menggelar PSS, dan 13 TPS telah melaksanakan PSL. Jadi, terdapat 1.511 TPS di berbagai daerah yang kini tercatat sudah melakukan PSU, PSS, dan PSL.

Baca : KPU Putuskan Pemungutan Suara Ulang, Susulan & Lanjutan di 2767 TPS

Baca : Beredar Video Petugas KPPS Coblos Beberapa Surat Suara di Boyolali

Baca : Bilik Suara TPS di Buleleng, Bali, Pakai Kardus Air Mineral

Human Error, Salah Input Data
KPU selaku pemegang otoritas penuh terhadap pemilu harus benar-benar serius dalam proses rekrutisasi. Kesalahan input data tak dapat ditolerir bagi lembaga sekelas KPU. Walaupun KPU mengakui bahwa ada human error, tapi secara tidak langsung, hal ini menyebabkan kegaduhan baru dimasyarakat. Jika kejadian ini terus berlanjut, maka reputasi KPU sebagai lembaga negara patut dipertanyakan.

Baca : KPU Jawab Tuduhan Curang soal Salah Input Data di Situng

Baca : Proses Rekrutmen Penginput Data di Kabupaten Bandung

Honor KPPS yang Bermasalah
KPPS merupakan organ vital pada pemilu. Mereka merupakan orang-orang yang bergerak pada tingkatan paling bawah. Pada pemilu serentak ini, mereka telah berjuang sekuat tenaga mengawal proses pemilu yang memakan waktu hampir 24 jam. Mulai dari sumpah, pencoblosan, perhitungan suara, pengisian form C1, hingga rekapitulasi keseluruhan hasil pemilu di TPS.

Di saat orang lain asyik memburu diskon setelah jari kelingkingnya basah oleh tinta TPS, para KPPS masih berkutat dengan kesibukan di TPS demi kelancaran proses pemilu. Maka, sudah seharusnya perjuangan mereka tak dipermainkan. Apalagi, soal honor yang sifatnya sangat sensitif.

Baca : Honor KPPS di Sulawesi Selatan Bermasalah

Baca : Honor KPPS di Nusa Tenggara Timur Bermasalah

Baca : Honor KPPS di Kabupaten Sleman Bermasalah

Dalam prosesnya, pemilihan umum bersifat estafet. Banyak elemen masyarakat terlibat didalamnya. Oleh karena itu, sangat wajar apabila masyarakat berasumsi bahwa potensi terjadinya kecurangan akan sangat tinggi. Mulai dari tingkatan terbawah (KPPS), hingga tingkatan atas (KPU). 

Dalam hal ini, seharusnya KPU benar-benar peka melihat situasi ini. Kini, waktunya KPU menunjukan integritasnya dengan menjawab semua asumsi dan tuduhan yang beredar dimasyarakat. Itu merupakan sebuah konsekwensi pekerjaan. Hari-hari ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukan reputasi KPU, Baik atau Buruk.