Survei terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam tiga besar peringkat menteri dengan kinerja buruk. Ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan Bahlil, terutama dalam menghadapi tantangan sektor energi, transisi energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Bahlil dinilai gagal memberikan terobosan dalam sektor energi, dengan kebijakan yang dinilai tidak terkoordinasi dengan baik, terutama soal pengelolaan energi bersih dan investasi energi terbarukan. Selain itu, pengawasan terhadap izin tambang dan dampak lingkungan dinilai kurang tegas, menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kebijakan Bahlil, terkait pembatasan distribusi LPG 3 kg tanpa sosialisasi adalah kegagalan untuk kesekian kalinya, meskipun niatnya baik dan jawaban atas keluhan tingginya harga LPG 3 kg di eceran dari harga yang ditetapkan pemerintah, namun akibat kebijakan yang terburu-buru ini malah justru menyusahkan masyarakat dengan kelangkaan stok  LPG 3 kg.
Sebagai pemimpin sektor vital, Bahlil seharusnya memastikan kebijakan disosialisasikan dengan baik sebelum diterapkan. Kurangnya komunikasi ini membuat kebijakan terkesan tidak mempertimbangkan dampaknya pada rakyat.
Bahlil perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan memberikan penjelasan yang jelas agar kebijakan dapat diterima dengan baik dan mengurangi keresahan.
Pernyataan Bahlil yang menyebut stok LPG 3 kg cukup, bertentangan dengan kenyataan di lapangan pada saat ini. Gas elpiji justru langka di banyak daerah, menyebabkan keresahan di masyarakat.
Sebagai pejabat terkait, Bahlil seharusnya lebih peka terhadap kondisi tersebut dan memberikan penjelasan yang jelas. Klaim stok cukup, sementara gas sulit didapat, hanya menambah kebingungan dan ketidakpercayaan publik.
Bahlil harus segera bertindak untuk memastikan ketersediaan gas elpiji yang memadai, bukan hanya bergantung pada pernyataan tanpa data yang valid.
Menariknya kebijakan ini juga di amini oleh DPR, artinya semua kegaduhan ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat, apa iya stok nya ada, atau jangan-jangan sudah ada kesepakatan di antara mereka atau kongkalikong untuk menutupi fakta sebenarnya tentang ketersedian stok LPG nasional.
Mengutip slogan KPK "Berani Jujur itu Hebat" sudah jelas kebijakannya menyengsarakan rakyat tapi malah di amini oleh DPR, kalau memang ada katakan yang sebenarnya, sebaliknya kalau memang ada masalah harusnya diselesaikan secara internal terlebih dahulu, bukan langsung memutus jalur distribusinya.
Alih-alih mencari solusi nyata, langkah-langkah yang diambil terkesan lebih berfokus pada menutupi masalah daripada menyelesaikannya. Padahal, kelangkaan gas melon telah mengganggu kehidupan banyak warga, terutama yang bergantung pada subsidi energi ini untuk kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah dan DPR seharusnya lebih transparan dalam menangani isu ini, bukan bermain-main dengan informasi untuk mengalihkan perhatian publik. Rakyat berhak mendapatkan ketersediaan energi yang memadai, dan tindakan yang justru menutupi kenyataan hanya akan menambah ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Sudah saatnya pemerintah dan DPR fokus pada solusi yang jelas dan konkret demi kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja Bahlil. Kebijakan terburu-buru, seperti pembatasan distribusi LPG 3 kg dan klaim stok yang cukup meski gas langka, menunjukkan kegagalannya dalam mengelola sektor energi. Keputusan yang tidak matang ini meresahkan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Evaluasi segera dibutuhkan untuk memastikan sektor energi dapat dikelola dengan lebih baik.
