Taktik Pansos Di Tengah Isu Pergantian Sekjen Pdip

Perkembangan terbaru terkait dugaan keterlibatan petinggi negara dalam korupsi melalui video yang akan dirilis oleh Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli, menarik perhatian publik. Guntur menyebutkan bahwa puluhan video yang dibuat oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, akan mengungkap keterlibatan tokoh penting dalam kasus korupsi. Hasto, yang selama ini diklaim taat hukum dan kooperatif, kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

Namun, klaim tentang video yang mencengangkan ini perlu dicermati dengan hati-hati. Pernyataan tersebut terkesan lebih sebagai strategi untuk membentuk opini publik atau mengalihkan perhatian dari proses hukum yang sedang berjalan. Sebelum video divalidasi oleh pihak berwenang, kita harus waspada terhadap potensi penggiringan opini yang tidak berdasar. Penyelesaian kasus korupsi seharusnya mengedepankan jalur hukum yang transparan, bukan spekulasi yang bisa memperburuk polarisasi di masyarakat.

Pertanyaan mengapa puluhan video baru dirilis sekarang, meskipun Hasto mengklaim taat hukum, sangat relevan. Jika Hasto memiliki bukti kuat, mengapa tidak disampaikan lebih awal, terutama ketika kasus Harun Masiku pertama kali mencuat? Penundaan ini memberi kesan bahwa video-video tersebut lebih digunakan untuk membentuk opini publik, terutama saat Hasto tengah menghadapi proses hukum.

Sikap kooperatif yang dipuji Guntur Romli patut dipertanyakan. Jika bukti tersebut benar ada, mengapa baru sekarang video tersebut dirilis? Ini bisa dilihat sebagai upaya mengalihkan perhatian atau menggiring opini publik. Jika memang menjunjung supremasi hukum, bukti seharusnya diserahkan melalui jalur hukum, bukan dengan merilis video yang hanya akan memperburuk polarisasi dan spekulasi di masyarakat. Pemberantasan korupsi harus melalui proses hukum yang transparan, bukan taktik komunikasi.

PDIP, dengan kekuatan politiknya, memang kerap menggunakan pendekatan penuh tekanan terhadap lawan politik. Klaim mengenai rilis puluhan video yang mengungkap dugaan korupsi, khususnya terkait Hasto Kristiyanto, justru menimbulkan kecurigaan bahwa ini lebih merupakan strategi untuk mengintimidasi lawan politik. Video yang mengancam untuk membongkar keterlibatan petinggi negara bisa jadi upaya mengalihkan perhatian dari masalah internal atau menggiring opini publik demi kepentingan mereka.

Jika ini adalah taktik, maka PDIP terkesan lebih mengutamakan citra dan kekuatan daripada penyelesaian hukum yang objektif. Pendekatan semacam ini hanya akan memperburuk iklim politik dan meningkatkan polarisasi di masyarakat.

Kalau memang berani mengungkap, lakukanlah secara terbuka, bukan sekadar untuk pansos. Klaim rilis video dugaan korupsi petinggi negara seharusnya tidak dimanfaatkan untuk menarik perhatian, apalagi di tengah isu pergantian posisi Sekjen PDIP. Jika tujuannya membongkar korupsi, lakukanlah dengan transparan dan sesuai jalur hukum, bukan dengan taktik politik untuk keuntungan pribadi atau partai.