Mendapatkan vaksin adalah hak dasar setiap manusia. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin itu semua. Negara wajib mencintai rakyatnya yang secara tidak langsung harus juga melindungi populasi.
Vaksin dan vaksinasi adalah dua hal yang berbeda. Jika vaksin adalah zat antigenik yang digunakan untuk menumbuhkan dan menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit, maka vaksinasi adalah proses pemberian vaksin.
Perlu diketahui, vaksinasi adalah metode paling tepat dan efektif untuk mencegah penyakit menular. Jika Anda atau orang lain, ada yang anti vaksin atau tidak mau melakukan vaksinasi karena alasan tertentu, itu merupakan hal yang tidak masuk akal.
Setiap negara tentu berbeda dalam melakukan manajemen vaksinasi. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki aturan sendiri. Peraturan Menteri (PM) Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, telah mengatur tentang penyelenggaraan imunisasi yang merupakan proses pemberian vaksin.
Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 1984, juga mengatur tentang wabah dan penyakit menular. Dalam peraturan tersebut, negara wajib melaksanakan pencegahan dan pengebalan.Â
Tindakannya adalah memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Bagi yang sakit atau pernah tertular juga wajib dilindungi.
Nah, secara aspek sosiologis dan yuridis negara secara tidak langsung sudah berkewajiban untuk memberikan vaksin gratis. Jadi, kalau pemerintah memaksakan vaksin harus berbayar, itu tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan dasar negara.
Mengurus negara berat sekali ya? Sudah jelas, siap menjadi pejabat berarti juga siap rela berkorban banyak hal. Mulai pemerintah pusat sampai level akar rumput memang berat tanggung jawabnya. Maka dari itu, pejabat memang harus punya mental pemimpin yang melayani dan mengayomi rakyatnya.
Sebagai rakyat, kita juga harus kritis. Jangan apatis dan antipati terhadap situasi kondisi bangsa. Berikan kontribusi positif dan kritik-kritik produktif yang membangun. Jika harus menjadi oposisi, jadilah opsisi yang bermanfaat. Bukan membuat gaduh suasana dan tidak bertanggung jawab.
