Dua Menteri Tumbang Pada Akhir 2020, Siapa Selanjutnya?

Akhir tahun ini sedikit berbeda. Dua menteri kabinet Indonesia Maju, telah menyalahgunakan wewenang yang ia miliki. Edhy Prabowo dengan suap pemberian izin benih lobster dan Juliari Batubara dengan suap penunjukan rekanan pemberian dana bansos.

Waktu yang berdekatan. Kurang lebih sekitar dua minggu. Rupanya, sesama Menteri tidak saling belajar. Korupsi tetap berjalan tanpa ada kompromi. 

Harta telah melimpah ruah. Layaknya penjahat mereka tak pernah puas. Sekolah tinggi, lulusan luar negeri. Ternyata kepintaran bukan untuk mengabdi, tapi mencuri.

Maka ada dua sosok yang harus  dibahas. Sama-sama pejabat Negara. Beda partai asal. Gerindra dan PDIP. Sepertinya kompetisi antar parpol bukan saling mensejahterakan rakyat, tapi justru menyengsarakan.

Profil Menteri, Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan.(KOMPAS.com/Dhawam Pambudi)

Edhy Prabowo ditangkap setelah ke Honolulu Hawaii. Bersama istrinya juga ia mengejar diskon Black Friday. Belanja barang mewah, yang mungkin itu uang hasil korupsi. 

Ia adalah tersangka kasus suap ekspor benih lobster (benur) senilai Rp 3,4 miliar. Walau, dalam hati kecil saya berkata bisa jadi lebih dari itu. Aturan yang ia buat terkait ekspor benur adalah skema dan konsep untuk melancarkan tindak kejahatannya.

Usianya 48 tahun. Di usia yang bisa dibilang muda ini, seharusnya ia bisa membuat prestasi yang membanggakan. Tapi hasrat dan sifatnya justru mengedepankan nilai-nilai yang tidak baik, seperti korupsi.

Infografik: Profil Menteri, Juliari Batubara Menteri Sosial (KOMPAS.com/Dhawam Pambudi)

Juliari Batubara tak mau kalah. Setelah ada Menteri yang tertangkap korupsi, rupanya ia pantang mundur. Aksi kejahatan tetap dilakukan. Sungguh ironi, karena uang yang ia korupsi adalah dana kemanusiaan.

Ia jadi tersangka korupsi bantuan sosial (bansos). Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 (Corona) menjadi sasaran empuk Menteri Sosial melancarkan tindakan korupsi.

Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang diduga diterima (suap) adalah Rp 17 miliar. Sangat tidak manusiawi. Dana tersebut adalah bentuk program mulia pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi saat pandemi ini.  

Semenjak dari awal, saya mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju: jangan korupsi!

Karena itulah, terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. pic.twitter.com/OJoPgqGK4R--- Joko Widodo (@jokowi) December 6, 2020

Sebenarnya tindakan Presiden Joko Widodo sudah benar mengeluarkan pernyataan terkait kasus korupsi yang terjadi di kabinetnya. Tapi saya secara pribadi, juga sedikit heran dengan pernyataannya .

Presiden terlibat dalam pemilihan kabinet dan beberapa yang ia pilih telah tersandung kasus korupsi. Alangkah lebih bijak, seharusnya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa ia telah keliru dalam memilih menterinya.

Kedepan, Negara harus lebih berhati-hati dalam menentukan pemimpinnya. Jangan sekedar deretan gelar sarjana dan pendidikan yang baik, tapi juga mereka yang akan memimpin harus mencintai rakyat dan bangsanya. 

***

Ada hal yang sangat menyesakkan. Saat pertama menjadi menteri, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara sama-sama berjanji untuk komitmen dalam memberantas korupsi. Secara tidak langsung mereka sebenarnya juga menyatakan anti korupsi. 

Edhy Prabowo juga menyampaikan, bahwa ia berkomitmen untuk memberantas korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu juga dengan Juliari Batubara, ia pernah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bersinergi dalam meberantas korupsi di Kementrian Sosial.

Sebenarnya banyak pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini. Konsistensi dalam berucap dan bertindak itu adalah sebuah keharusan. Jangan sampai kita menjilat ludah sendiri, seperti yang sudah dilakukan para koruptor tersebut. 

Lantas, siapa selanjutnya yang akan memakai rompi KPK? Menteri atau pejabat mana lagi yang akan ditangkap? 

Sepertinya perjuangan KPK akan terus berlanjut. Dari dua kasus tersebut kemungkinan ada perkembangan lagi. Bisa jadi masih banyak penyelewengan dana untuk penanganan pandemi ini. 

Dalam penanggulangan bencana non-alam ini, banyak kementerian yang terlibat secara praktis. KPK harus bisa lebih jeli dan teliti melihat potensi korupsi pada lembaga-lembaga tersebut.

Semoga, pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar retorika. Ia harus menjadi langkah nyata. Presiden dan jajarannya wajib mewujudkan kata-kata pemberantasan dalam tindakannya. Rakyat sudah pintar menilai, mana yang peduli dan mana yang hanya sekedar janji. 

***

Bagaimana menurut teman-teman, siapa yang akan ditangkap selanjutnya ?