Putin Anti LGBT Demi Masa Depan Rusia

Menjelang akhir tahun 2022, Rusia mengeluarkan kebijakan yang membuat negara-negara Eropa dan aktivis Pro LGBT meradang. Presiden Rusia, Vladimir Putin mengesahkan undang-undang yang melarang aktivitas yang dianggap sebagai propaganda LGBT di Rusia. 

Undang-undang ini melarang semua produk-produk iklan, media, sumber daring, buku, film dan teater. Pelanggaran undang-undang akan dikenakan hukuman denda. Bagi individu pelanggar akan dikenakan denda sebesar 400 ribu Rubel sedangkan organisasi atau lembaga dikenakan denda hingga 5 juta Rubel. 

Rusia berdalih bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi nilai-nilai tradisional Rusia. 

Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia Yogyakarta dan Jakarta Selevel Negara Maju

Sedangkan menurut kelompok aktivis HAM aturan ini mendiskriminasi kelompok LGBT. LGBT akan didepak dari kehidupan masyarakat Rusia. 

Dari perspektif demografis (kependudukan), saya menilai langkah yang dilakukan Rusia sangat tepat bagi masa depan mereka. Rusia adalah salah satu negara di dunia yang mengalami pertumbuhan penduduk minus. Ya, jumlah penduduk Rusia dari tahun ke tahun tidak bertambah. Justru terus mengalami penurunan (depopulasi). 

Fenomena ini sudah terjadi sejak memasuki milenium ketiga (awal tahun 2000an). Rusia menghadapi krisis demografis yang memprihatinkan. Jika Rusia mendukung aktivitas LGBT berarti akan memperparah krisis demografis. Tidak mungkin  pasangan sejenis bisa melahirkan anak. LGBT adalah faktor anti natalitas. 

Baca juga: Piala Dunia 1990, Pertanda Alam Runtuhnya Negara Uni Soviet?

World Population Review mencatat, sejak tahun 2000 hingga 2010 penduduk Rusia berkurang lebih dari 3,5 juta jiwa. Pada tahun 2000 penduduk Rusia tercatat 146.844.839 jiwa dan menjadi 143.242.599 jiwa pada tahun 2010.

Tahun 2015 Rusia sempat mengalami lonjakan penduduk akibat aneksasi semenanjung Krimea pada 2014. Rusia mengalami lonjakan penduduk hampir 1,5 juta jiwa. Aneksasi wilayah otonomi Ukraina itu meningkatkan jumlah penduduk Rusia menjadi 144.668.389 jiwa. 

Baca juga: Relokasi Industri Massal Ke Jawa Tengah: Manis untuk Ekonomi, Pahit untuk Lingkungan.

Semenanjung Krimea adalah wilayah otonomi Ukraina yang secara budaya lebih dekat dengan Rusia. Penduduk Krimea berbicara dalam bahasa Rusia. Krimea pernah menjadi bagian Rusia selama 170 tahun dan sempat diberikan ke Ukraina pada masa Presiden Kruschev. Putin "meminta" kembali Krimea di tahun 2014 melalui aneksasi dan referendum yang diorganisir oleh militer Rusia. 

Hingga 2019, demografis Rusia mengalami perbaikan. Periode 2015-2019 Rusia mengalami pertambahan penduduk hingga 145.742.286 jiwa. 

Tapi sejak itu, pertumbuhan penduduk Rusia kembali mengalami penurunan. World population review memperkirakan tahun 2022 penduduk Rusia tinggal 144.713.314 jiwa. 

Penyebab utama krisis demografi Rusia adalah rendahnya tingkat kelahiran dan harapan hidup di negara itu. Saat ini jumlah anak per wanita di Rusia hanya 1,62. Untuk mendapatkan pertumbuhan penduduk , jumlah anak per wanita minimal 2,1. Sedangkan usia harapan hidup penduduk hanya 73 tahun pada 2018. 

Untuk memperbaiki kondisi demografis, pemerintah Rusia mengambil kebijakan pro natalitas dan proyek yang mendukung peningkatan usia harapan hidup. Rusia memberikan subsidi untuk wanita yang memiliki anak. Anak pertama mendapatkan subsidi 466 ribu Rubel. Anak kedua mendapatkan sepertiganya. 

Selain itu, kebijakan migrasi (masuk) juga ditempuh untuk menaikkan jumlah penduduk Rusia. Kebijakan migrasi ini salah satunya diterjemahkan Putin dengan menganeksasi wilayah terdekat yaitu Ukraina seperti Krimea (2014). 

Presiden Putin menganggap bahwa dengan jumlah penduduk saat ini, dari sisi geopolitik tidak cukup baik bagi Rusia. Dengan penduduk yang terus menurun Rusia juga akan kekurangan tenaga kerja. 

PBB memperkirakan pada 2050 penduduk Rusia, dengan kondisi demografis seperti saat ini, hanya tinggal 132 juta jiwa.