Mohon tunggu...
Abdul GhoniHasanul
Abdul GhoniHasanul Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswa UIN KHAS Jember FUAH ILHA 21

alhamdulillah

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Sudahkah Diterapkan Pengamalan Sila ke 5 Pancasila?

24 November 2021   00:33 Diperbarui: 25 November 2021   12:05 360
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Image captiohttps://i.pinimg.com/originals/8b/9d/c7/8b9dc73528f388e41b21af48425ff4f8.jpgn

Kesenjangan sosial yang muncul karena banyak masyarakat yang tidak memiliki keberanian mengungkapkan keluhan mereka. Aspirasi masyarakat kelas bawah sangat rendah. Dikhawatirkan Indonesia akan menghadapi permasalahan kesenjangan ekonomi yang semakin parah pada masa yang akan datang. Bersamaan dengan hal tersebut tanpa kita sadari kita masyarakat hanya dijadikan boneka dan hanya sekedar tumbal di negeri ini. 

 Politik hanya dijadikan alat untuk kaumkaum menengah keatas demi mencari kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja. Politik hanya berfungsi untuk menipu orang, sama seperti orang biasa yang bisa melakukan apapun yang mereka mau, tidak mau ribet. Kemerdekaan yang kita raih selama ini terbukti membebaskan kita dari ketakutan akan masa depan yang cerah atau tidak. Kemerdekaan yang kita klaim hanya dirasakan oleh segelintir orang. Rakyat Indonesia hanya menginginkan kemerdekaan yang sejati, yang tercermin dari pelaksanaan hak-haknya sebagai warga negara. Padahal, harus diakui banyak permasalahan dalam dunia pendidikan. Banyak anak putus sekolah hanya karena keterbatasan dana dan transportasi ke sekolah. Masa depan bangsa ada di tangan anak-anaknya. 

 Selain itu, banyak anak muda di Indonesia yang merasa bahwa masalah di negeri ini bukanlah sesuatu yang harus dipikirkan, dipikirkan, dan diketahui. Mereka acuh tak acuh terhadap perkembangan negaranya sendiri. Sementara generasi muda harus berperan penting dalam membantu pemerintah dan menjadi agen perubahan atau inisiator masa depan, negara jauh dari kata maju, bagi rakyatnya, Kemerdekaan hanyalah palsu. 

Penjajah sudah pergi tapi kenapa kita masih seperti ini? Karena orang kecil hanya memiliki mentalitas budak. Dan saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai bos. Hak pilih mereka tidak pernah digunakan untuk menyatakan keinginannya. Mereka hanya diam tanpa perlawanan dan menikmati apa yang mereka lakukan. 

Sungguh ironis jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas daratan jauh lebih kecil namun memiliki nama negara maju. Sebagai orang kecil, kita pasrah dengan keadaan dan pasrah menerima semuanya. Dan beberapa orang mewariskan kepada keturunan mereka pikiran, perilaku, dan tindakan mereka seperti budak. Ini adalah tradisi. Anak-anak Indonesia harus dimotivasi untuk mencintai dan melindungi negaranya agar tidak dibiarkan acuh.

Hukum Tebang Pilih di Indonesia

Meskipun Indonesia adalah negara hukum, dalam praktiknya Indonesia bersifat selektif. Itu lurus ke bawah. Tidak semua orang diperlakukan sama meskipun mengetahui bahwa setiap orang sama dan sama di depan hukum, namun di sini Indonesia tidak menjunjung nilai keadilan. Pengertian hukum adalah menjebak siapa saja, tanpa kecuali. 

Meskipun Pasal 28D ayat 1 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum, perlakuan yang adil dan sama di depan hukum", ketentuan ini paling sering dilanggar oleh pemerintah dan juga dilanggar secara tidak bertanggung jawab. faktor. .bertanggung jawab atas semakin banyak kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di negara ini, baik kecil maupun besar. Tetapi hukuman itu tidak diikuti 

. Banyak orang miskin melakukan kejahatan ringan tetapi mereka menerima hukuman berat. Dan juga banyak orang dengan ekonomi menengah ke atas yang melakukan kejahatan berat tetapi menerima hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan tingkat kejahatannya. Hukum Indonesia bersifat memaksa bagi yang lemah dan rakyat, tetapi hukum "hampir" tidak berlaku bagi mereka yang bermodal tinggi. 

Banyak orang miskin melakukan kejahatan karena dipaksa, tetapi hukuman yang mereka terima sangat berat. dan ketika pejabat melakukan kejahatan dengan sengaja untuk memuaskan perut mereka, hukuman yang mereka terima tidak akan sesuai dengan perilaku itu. Hal ini merugikan masyarakat yang ekonominya kelas bawah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum yang menyatakan bahwa hukum itu adil dan semua orang sama di depan hukum. 

 Contoh kasus adalah hukuman yang diberikan kepada koruptor yang menguras kekayaan negara triliunan rupiah, tetapi hukuman yang diterima terlalu ringan. Lebih parah lagi, misalkan GT kepergok nonton tenis di Bali, padahal seharusnya GT dikurung dan menyesali perbuatannya serta dimintai pertanggungjawaban di selnya karena perbuatannya sangat merugikan negara. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun