Pemerintah Tolak Jadikan Gempa Lombok sebagai Bencana Nasional, Tepatkah?

Akhir-akhir ini ramai didengungkan khususnya dari pihak oposisi pemerintah (PKS dan Gerindra) bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi tidak tanggap menangani bencana gempa Lombok karena belum juga menaikan status bencana nasional. Bantuan Rp 50 juta per keluarga untuk renovasi rumah dan triliunan rupiah yang telah digelontorkan pemerintah di mata oposisi tetaplah salah. Namun, dari kacamata hukum dan kedaulatan negara, apa yang dilakukan pemerintah saat ini jelas tepat.

Pertama, perhatian pemerintah dalam menghadapi bencana lombok sudah sangat besar atau all out. Presiden bahkan sudah datang langsung ke Lombok dan tidur di tenda yang sama dengan para pengungsi. Sebuah dukungan moril yang berharga dari seorang kepala negara.

Saya baca di media online pun, pada Selasa (21/8/2018) Wakil Presiden Jusuf Kalla juga bertolak ke Lombok untuk mengoordinasikan penyaluran bantuan.

Di luar dukungan moril dan turunnya langsung Presiden dan Wapres, pemerintah sudah menyalurkan bantuan Rp 50 juta per keluarga yang rumahnya hancur.

Pembangunan rumah juga didampingi oleh Kementerian PUPR agar fondasinya tahan gempa. Kementerian Keuangan pun sudah menganggarkan Rp 4 triliun untuk memulihkan Lombok pasca gempa.

Presiden Jokowi dan Gubernur NTB TGB saat di tenda pengungsian korban gempa lombok. Sumber gambar: sebar.com

Tidak hanya itu, hari ini pun Mendagri Tjahjo Kumolo sudah mengedarkan surat kepada seluruh kepala daerah agar memberikan bantuan pendanaan dari sisa anggaran tahun lalu sesuai kemampuan masing-masing daerah. Secara konstitusi, memang mekanisme itu diatur dan sah sesuai hukum.

Kedua, cara yang dilakukan pemerintah tentu sangat tepat dibandingkan menjadikan gempa lombok sebagai bencana nasional.

Kenapa?

Perlu diketahui dengan menjadikan bencana nasional, itu berarti membuka pintu seluas-luasnya negara lain untuk turut campur dalam penanganan bencana Lombok. Negara lain akan diperbolehkan membawa pasukan dan senjata militernya ke Indonesia atas nama kemanusiaan dan atas Konvensi Geneva, mereka kebal terhadap hukum di Indonesia.

Hal itu tentu akan menimbulkan konsekuensi tersebut terhadap masalah kedaulatan bangsa secara politik, ekonomi, maupun penegakan hukum. Apakah itu yang diinginkan kubu oposisi? Jika masalah semakin runyam dan turut campurnya asing di negara ini, mereka akan semakin mendapat bahan bakar isu untuk menyerang pemerintah. Jika itu memang niat mereka, sungguh keji karena mereka tega mempolitisasi bencana alam demi merebut kekuasaan.

Perlu diketahui dengan menjadikan bencana nasional, itu berarti membuka pintu seluas-luasnya negara lain untuk turut campur dalam penanganan bencana Lombok.

Ketiga, Kepala Humas BNPB Sutopo Purwonugroho bahkan sudah menjelaskan, "Potensi nasional masih mampu mengatasi bencana lombok, tanpa harus menyatakan bencana nasional."