Terungkap! Penolak Reklamasi Teluk Jakarta Adalah Masyarakat Bayaran

Pagi hari tadi saya terkejut setelah membaca berita dihalaman koran Indopos yang berjudul “Jakarta Terancam Tenggelam” Terkejutnya saya bukan karena membaca judul dan isi beritanya yang menolak reklamasi teluk Jakarta, tetapi karena berita tersebut bersumber dari aksi demonstrasi sekelompok warga yang menurut saya sangat terorganisir dan “entah dari mana asalnya!, tidak jelas!”

Mereka menggelar Mimbar Bebas bertajuk ‘Jakarta Tanpa Ahok’ di Tugu Proklamasi kemarin siang, Selasa 17 November 2015 yang dimulai pada pukul 14:00 WIB. Mimbar bebas atau mimbar rakyat itu mereka jadikan tempat untuk menyuarakan kekesalannya terhadap sikap dan gaya kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama​ (Ahok) yang dianggap sering bersikap arogan dan diskriminatif terhadap masyarakat kecil (terutama buruh dan nelayan) lewat kebijakan-kebijakannya.

Tapi sayangnya, kegiatan mimbar rakyat tersebut disalahgunakan oleh sekelompok orang. Hal itu terlihat dari orasi yang disampaikannya lebih memprovokasi massa yang diperkirakan hadir dalam acara tersebut sekitar 300-an orang dari berbagai usia dan profesi. Sehingga kegiatan aksi yang digelar dan dikoordinatori oleh Alfian Nurfitroh itu mendapat kecaman dari Ketua WALHI DKI Jakarta yang kecewa karena telah memasukkan nama WALHI Jakarta sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Mimbar Jakarta tersebut. Puput selaku ketua WALHI Jakarta menegaskan bahwa itu merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak bisa diterima. WALHI menilai tujuan kegiatan Mimbar Bebas ‘Jakarta Tanpa Ahok’ tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan statuta WALHI. Tutur Puput TD Putra Direktur Eksekutif Walhi Jakarta yang dimuat di RMOL Jakarta​. (Baca selengkapnya http://bit.ly/1WYfeph)

Terlebih yang membuat saya terkejut hingga menggeleng-gelengkan kepala, ternyata!!! Aksi Mimbar Bebas 'Jakarta Tanpa Ahok' yang diklaim akan dihadiri puluhan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), ratusan Mahasiwa dan korban penggusuran Bukit Duri dan Kampung Pulo serta para pedagang kaki lima, faktanya mereka itu adalah massa aksi bayaran. Karena mereka yang hadir dalam acara aksi Mimbar Bebas ‘Jakarta Tanpa Ahok’ itu memang secara sengaja dikoordinir oleh panitia penyelenggara dengan dijanjikan uang dan disediakan truk yang disulap menjadi panggung sebagai tempat menyuarakan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebagaimana berita yang dimuat di Metrotvnews.com.​ (Baca selengkapnya http://bit.ly/1WYfhkJ dan http://bit.ly/1NCRk8h)

Seperti yang diungkapkan Taufik (19th) dan Sima (64th) dalam penelusuran Metrotvnews.com, mereka mengatakan hanya diajak ke Tugu Proklamasi dan dijanjikan uang setelah acara selesai tanpa mengerti apa-apa dari acara Mimbar Bebas tersebut.

Ada dua hal yang paling kencang dikritisi dalam aksi mimbar bebas ‘Jakarta Tanpa Ahok’ yaitu Kebijakan reklamasi 17pulau di teluk Jakarta yang dianggap sebagai pengingkaran terhadap janji sembilan program Jakarta Baru, dan menuding Basuki Tjahaja Purnama​ (Ahok) terlibat dalam kasus korupsi soal pembelian tanah Sumber Waras. (Baca selengkapnya http://bit.ly/1SXuMnf)

Diketahui, aksi mimbar bebas ‘Jakarta Tanpa Ahok’ itu juga dihadiri oleh Laode Kamaludin dan Eqi Edysa dari Badan Relawan Jakarta. Dalam keterangannya yang dikutip dari berita rmoljakarta.com berjudul “Tak Dihadiri Tokoh Nasional, Acara Mimbar Rakyat Jakarta Tetap Berjalan Meriah” Eqi Edysa Tarigan mengatakan awalnya "Mimbar rakyat Jakarta" akan dihadiri Hariman Siregar tokoh Malari, Prijanto dan Joko Santoso, namun hingga selesai ketiganya tidak datang dengan alasan ada acara pada waktu yang bersamaan. Ujar Eqi di rmoljakarta.com, 17/11/2015.

Dari beberapa sumber berita yang saya baca dan analisa dapat disimpulkan bahwa, selama ini aksi penolakan atas beberapa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam membangun dan menata Jakarta untuk lebih baik dan maju adalah mereka “massa aksi bayaran” yang sering mengatasnamakan masyarakat nelayan pesisir pantai utara Jakarta.