Jubir militer Filipina Brigjen Restituto Padila menyebut kegiatan penculikan yang sering dilakukan kelompok Abu Sayyaf sudah menjadi semacam “industri.” Padila menghimbau agar jangan membayar uang tebusan seperti yang diminta kelompok tsb, agar industri penculikan tsb dapat dihentikan.
Lebih jauh Padilla menegaskan otoritas Filipina tidak ingin pembayaran tebusan justru menambah subur praktik penculikan di wilayah perairannya. Otoritas Filipina berupaya keras untuk memutus aliran dana yang berpotensi memperkuat kelompok pemberontak dan militan semacam itu.
Padilla menyatakan hal tsb untuk menanggapi berita di media yang mengutip pernyataan menteri Indonesia bahwa uang tebusan untuk 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf akan dibayarkan dengan uang dari perusahaan.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keputusan pembayaran uang tebusan ini diambil oleh perusahaan. Menurut Luhut, proses pembayaran sedang berjalan. Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya meminta tebusan 50 juta peso atau Rp 15 miliar.
Apakah Indonesia menyetujui himbauan yang dinyatakan Padila tsb ? Yang jelas saat ini media telah memberitakan, Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu (1/5/2016), menyampaikan bahwa 10 orang warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, telah dibebaskan.
Menurut Jokowi, kesepuluh WNI sudah berada di Bandar Udara Sambuanga, Filipina. Mereka diperkirakan tiba di Jakarta pada Minggu tengah malam. Mereka dalam kondisi yang baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia.
Sampai saat ini belum ada berita resmi yang menjelaskan dengan cara apa pembebasan Sandra tsb bisa dilakukan. Akan tetapi sebuah sumber megatakan uang tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14 miliar sudah dibayarkan kepada pihak Abu Sayyaf.
Jika berita itu memang benar, kita patut bersyukur atas pembebasan para sandra dari Indonesia itu. Akan tetapi tampaknya kekhawatiran Jubir militer Filipina yang mengatakan industri penculikan Abu Sayyaf akan makin tumbuh subur bisa menjadi kenyataan.
Sekarang saja mereka sudah menuai untung bersih sebesar Rp.14 miliar. Tentu akan lebih repot lagi jika kelompok radikal lainnya yang ada di berbagai negara akan ikut-ikutan mendirikan perusahaan yang juga bergerak di bidang penculikan. Sudah waktunya semua negara di dunia bekerja sama untuk membasmi industri penculikan ini.
Sumber:
1.Berita6.com (21-4-2016)
