2013, Sumsel Tetap Fokus Kesehatan dan Pendidikan Gratis

PALEMBANG - Program sekolah gratis dan berobat gratis yang diluncurkan oleh Ir. H. Alex Noerdin sejak awal menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008, dan terbukti berhasil akan tetap menjadi perhatian bahkan akan ditingkatkan di tahun 2013.

Ini diungkapkan Gubernur Sumsel, Ir. H. Alex Noerdin pada acara kilas balik/outlook 2012 dihadapan insan pers baik media cetak maupun eletronik di Griya Agung, Palembang.

Dalam paparannya, Ir. H. Alex Noerdin yang didampingi Sekda Sumsel, Yusri Effendi beserta Kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sumsel, bahwa pada tahun 2013 nanti kualitas program  sekolah dan berobat gratis akan ditingkatkan.

"Untuk sekolah gratis, peningkatan yang akan dilakukan misalnya, tambahan buku pelajaran, seragam sekolah, pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualitas guru seperti melanjutkan pelajarannya di luar negeri atau mengambil  S2 dan S3 dan seterusnya," jelas Alex.

Dibidang kesehatan, lanjut Alex, Sumsel di tahun 2013 ini akan mengenalkan jaminan sosial bagi rakyat yang akan dilaksanakan di tahun 2014, artinya di tahun 2014 nanti biaya untuk kesehatan bagi rakyat diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel dengan dana APBN, tetapi sebagian dari rakyat yang berpenghasilan itu akan dipotong hasilnya sekian persen guna membiayainya.

"Peningkatan fasilitas kesehatan itu sendiri misalnya dengan membangun Puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, menambah fasilitas alat-alat kesehatan untuk setiap Puskesmas, pembangunan rumah sakit baru dan lain-lain," ungkapnya seraya menambahkan di tahun 2013, akan mulai pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang bertaraf Internasional dengan pelayanan yang tetap gratis.

Menurut Alex, program berobat gratis dan pendidikan gratis sudah dilakukan di Sumsel sejak tahun 2008, sebelum ada rencana pemerintah Pusat terhadap kedua program tersebut.

"Prestasi pemprov Sumsel ini bisa ditulis supaya semua tahu, kita sudah mulai sekolah gratis dan berobat gratis di tahun 2008," tegas Alex.

Sementara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dr Hj Fenty Aprina, M,Kes, mengungkapkan untuk pelaksanaan berobat gratis, Provinsi Sumsel merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia ini yang paling siap untuk menjalankan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2014.

“Jadi Provinsi Sumsel ini lah yang pertama paling siap untuk melaksanakan BPJS, karena seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas dan jaringan lainnya, Rumah Sakit Kelas B, C dan A sudah siap. Dan sudah menjadi jejaring program berobat gratis di Sumsel, jadi kita saat ini tinggal melanjutkan saja,” ungkapnya.

Ia juga melanjutkan untuk program berobat gratis ini, di tahun 2012 yang lalu seluruh Puskesmas dari 301 Puskesmas yang ada sudah melayani lebih dari 1.000.800 kunjungan, kemudian di Rumah Sakit Kelas C yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, RS. Muhammadiyah dan RS. Siti Khadijah, sudah melayani 67.784 kunjungan. Kemudian RS. Kelas B lebih dari 40 ribu kunjungan, dan rujukan ke RS. Kelas A, RS. Cipto dan RS. Jantung Harapan Kita Jakarta sebanyak 58 kasus.

“Dari data terakhir untuk rujukan ke RS. Kelas A, sampai dengan bulan Desember 2012, sudah lebih dari 218 kasus yang kita rujuk ke RS. Cipto dan RS. Jantung Harapan Kita Jakarta. Dan kalau kita lihat dari kasus yang di rujuk itu adalah memang kasus yang berat dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Ade Karyana mengatakan, kebijakan sekolah gratis ini sudah kita mulai sejak tahun 2008-2009 yang tentunya mengcoverit seluruh anak didik yang ada di Sumsel. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.

“Kita ketahui program sekolah gratis ini secara umum memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perubahan yang terjadi. Pertama kita mulai terdapat 1,6 juta anak yang kita rekrut tetapi sampai tahun 2012 ini sudah mencapai 1,97 hampir 2 juta anak. Tetapi ini juga masih menjadi persoalan karena untuk jenjang SMA lebih banyak sekali ruang yang belum tercover. Oleh karena itu dengan adanya program dari pemerintah pusat maka sebagian dari anggaran yang sudah kita siapkan bisa kita lakukan untuk penambahan sekolah-sekolah baru,” bebernya.

Ia juga mengatakan, dalam menjalankan program sendiri itu masih mendapatkan kendala-kendala yang sering bermunculan di masyarakat antara bedan antara sekolah Negeri dan Swasta.

“Karena sekolah swasta itu lebih berat karena harus membayar gaji para guru yang ada. Nah ini juga sedang kita upayakan menekan untuk melakukan perubahan tersebut, untuk itu kita juga akan melakukan perubahan pada Perda yang ada yang sudah disahkan dalam perda No 3 tahun 2009 dan Perda/Gub No 31 tahun 2009,”