PALU - Â Rencana pembanguna infrastruktur oleh pemerintah jokowi sebagai konpensasi kenaikan harga BBM, ternyata tidak merata ke seluruh provinsi. Salah satu pelabuhan di Kota Palu yang merupakan pelabuhan terdalam ketiga di dunia, ternyata tidak tersentuh pengembangan. Padahal pelabuhan ini merupakan urat nadi ekonomi di wilayah timur indonesia.
Pelabuhan Pantoloan Palu yang masuk dalam Alur Laut Kepualauan Indonesia (ALKI) 2 di Indonesia ini, merupakan pelabuhan terdalam ke tiga di dunia dengan kedalaman 30 meter. Sayangnya, pelabuhan pantoloan tidak menjadi salah satu pelabuhan yang masuk dalam pengembangan infrastruktur oleh pemerintah Jokowi-Jk sebagai konpensasi kenaikan harga BBM. Padahal, dibanding pelabuhan lain di Indonesia, Pelabuhan Pantoloan Palu memiliki banyak kelibihan lain selain soal kedalaman. Misalnya, memiliki back up area yang luas, jika dilakukan pengembangan, serta akses transportasi dari dan ke pelabuhan yang sangat mudah karena berada tidak jauh dari pusat ibukota provinsi. Pelabuhan ini juga bisa menampung kapal dengan kapasitas 150.000 gross ton. General Manager Pelindo IV Cabang Pantoloan, Ahmad Abd. Razak mengungkapkan rencana pengembangan infrastruktur memang menjadi kebijakan pemerintah. Namun kata Ahmad pihak Pelindo sebelumnya sudah membahas masalah pengembangan tersebut. “Selama ini memang sudah dibahas, bahkan ada final draft yang sudah dibuat yaitu rencana induk pelabuhan Pantoloan dalam bentuk ringkasan eksekutif yang sudah kami sampaikan melalui konsultan yang sudah dibentuk oleh otoritas pelabuhan Makassar,’’ jelas Ahmad Abd. Razak saat ditemuiRabu (19/11/2014). Pelindo sendiri sudah merencanakan pengembangan pelabuhan ini namun belum mendapat respons dari pemerintah. Dalam rencana pemngembangan ini, pelabuhan pantoloan membutuhkan perluasan sepanjang 1300 meter dengan estimasi Rp.1 miliar per meter, sehingga pembangunan pelabuhan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp.1 triliun lebih. “Sampai saat ini kami semua masih menunggu termasuk pemerintah Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Namun semua tergantung kebijakan pemerintah,’’ tandas Ahmad.(Abdee)
