Jatuh Bangun Birokrasi Indonesia

Seluruh PNS diwajibkan untuk nyoblos Golkar, kalau tidak maka akan dimutasi. Dwifungsi ABRI juga memiliki peran besar dalam melanggengkan kekuasaan Soeharto. Itulah segelintir kebobrokan rezim Soeharto. Selain itu, krisis ekonomi nasional yang sangat menyengsarakan rakyat dan KKN yang merajalela sudah cukup menjadi alasan untuk meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Ujungnya adalah demonstrasi akbar tahun 1998 yang melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, dengan segala kekurangan tersebut, rezim Soeharto juga perlu mendapat apresiasi tinggi. Pembangunan infrastruktur di Indonesia berkembang pesat. Pesatnya pembangunan juga diikuti oleh pemerataan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, pada rezim ini, Indonesia juga dapat mencapai swasembada beras. Jadi, apakah pada tahapan ini pemerintahan Indonesia dapat dikatakan berhasil dan mampu membawa rakyat untuk mencicipi manisnya kehidupan?. Rasanya harus berpikir dua kali untuk menjawab pertanyaan itu.

Lengsernya Soeharto merupakan akhir dari pemerintahan orde baru sekaligus sebagai tanda dimulainya babak baru pemerintahan Indonesia. Reformasi yang digunakan untuk melengserkan Soeharto, diberi kesempatan unjuk gigi untuk memperbaiki segala kerusakan pada pemerintahan yang lalu. Tanda-tanda baik telah ditunjukkan oleh Presiden pertama masa reformasi. Presiden Habibie mampu mengatasi krisis ekonomi nasional yang terjadi pada akhir tahun 1997-an. Selain itu, amandemen UUD 1945 oleh MPR pada masa kepemimpinan Gus Dur merupakan sinyal baik bagi perkembangan pemerintahan Indonesia.

Lembaga-lembaga yang dianggap kurang perlu dihapus dan adanya peraturan maksimal 2 kali masa jabatan untuk seorang presiden merupakan terobosan yang sangat penting untuk menjadikan pemerintahan Indonesia yang berdemokrasi dengan baik. Didirikannya KPK pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat presiden juga merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Adanya kebebasan pers membuktikan bahwa pemerintah semakin transparan dalam menjalankan amanahnya. Perekonomian juga semakin kuat dan membaik. Hal itu dibuktikan pada saat terjadi krisis ekonomi global pada tahun 2009, Indonesia tidak mengalami krisis moneter seperti pada tahun 1998. Namun, pada awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perekonomian sedikit mengalami guncangan.

Nilai tukar rupiah dengan dollar turun drastis, bahkan nilainya lebih buruk dari pada tahun 1998. Di bidang pemerintahan pun juga mengalami masalah, saat ini KPK yang menjadi lembaga pemberantasan korupsi paling ampuh sedang disudutkan dengan adanya revisi UU KPK oleh DPR. Salah satu poin yang direvisi adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri. jika revisi UU KPK ini jadi disahkan, maka sekali lagi citra pemerintah akan turun, begitu juga dengan kepercayaan publik. Disaat masa reformasi yang merupakan tanda bahwa pemerintahan Indonesia akan kembali ‘di roda bagian atas’ sudah mulai teracuni oleh ‘penyakit-penyakit’ lama bangsa ini, maka bukan tidak mungkin pemerintahan Indonesia harus melewati masa-masa kelam lagi demi mencicipi sedikit rasa manisnya kehidupan.

Empat tahapan telah dilalui oleh bangsa Indonesia demi membentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar bisa mengerti makna semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Waktu dan perjuangan yang dikorbankan pun tidak sedikit. Hingga akhirnya bangsa Indonesia berhasil mencapai masa reformasi yang sudah ‘mendekati’ manisnya kehidupan. Ya, reformasi menjadi masa dimana pemerintahan Indonesia bisa menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Namun, keberlangsungan masa ini juga sedang dalam ancaman. Pemerintahan yang sekarang sudah mulai lupa bahwa ada orang bijak yang berkata bahwa’hidup itu seperti roda’. Kadang di atas, kadang di bawah. Mereka tak menyadari bahwa saat berada di ‘posisi bawah’, memerlukan perjuangan dan pengorbanan hebat untuk bisa kembali ke ‘posisi atas’.