Kekuasaan tidak dibenarkan antikritik dan sebaliknya gandrung akan pujian. Kekuasaan yang demikian itu tak ubahnya seperti cerita kelam masa lalu, dimana masyarakat menempatkan penguasa pada kedudukan yang sangat sakral dan, tentu saja jauh dari kritik serta penuh dengan puja puji yang hampir setara dengan Tuhan.
Di Jepang, Kaisar dipercaya sebagai turunan dewa matahari, Di Cina jangankan mengkiritk para Kaisar, memandang wajahnya saja tidak boleh dan rakyat harus sujud kepada sang raja sebagai bentuk penghormatan padanya. Di Nusantara, para penguasa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit disanjungi rakyat, dipuja puji sebagai sosok yang suci serta dianggap sebagai titisan dewa dengan kemampuan kepemimpinan yang sangat prima.
Bahkan setelah nusantara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih ditemukan menuver kekuasaan otoriter yang mengharamkan kekebasan berpendapat serta sikap kritis pada kebijakan pemerintah, meskipun hal tersebut merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sikap Presiden Sukarno dalam mengucilkan hak politik Hatta yang juga adalah wakilnya sendiri karena mengkritisi kesalahan kebijakan pengelolaan Negara, juga tindakan Presiden Suharto terhadap Mohammad Natsir dan kawan-kawan dengan mengucilkan hak-hak kewarganegaraannya bahkan terancam dipejara karena menandatangani Petisi 50 yang berisikan sebuah dokumen protes atas kesalahan Suharto dalam penggunaan filsafat Negara Pancasila, merukapan bagian dari deretan noktah kelam berbegara yang menggambarkan betapa penguasa bangsa ini tidak nyaman atas kritikan rakyatnya sendiri, meskipun hal itu dibenarkan secara konstitusional.
Indonesia kini telah tumbuh menjadi sebuah Negara berdemokrasi yang diakui oleh kalangan Internasional. Salah satu cerminan Negara berdemokrasi adalah kekuasaanya tumbuh dan besar ditengah-tengah kritikan masyarakat. Negara demokrasi tidak boleh alergi dengan kritikan, melainkan menerimanya sebagai sebuah media evaluasi untuk perubahan yang lebih baik. apalagi saat ini masyarakat berada pada alaf kemuajuan tekhnologi dan keterbukaan informasi, sehingga pengetahuan publik tentang dinamika kebernegaraan menjadi keniscayaa, sehingga masyarakat akan lebih kritis untuk melakukan kontrol sosial terhadap kekuasaan sebagai suatu konsekuensi logis dari keterbukaan informasi publik.
Apalagi di kemimpinan presiden Jokowi dua periode ini banyak kebijakan yang menuai kritikan dari berbagai pihak, baik dari sisi politik, keamanan, hukum, ekonomi dan kebijakan strategis lainnya, yang dinilai kontroversial meskipun harus juga diakui ada pula sisi keberhasilannya.
Dalam kaitan ini, peniliti Benjamin Bland menyebutkan Jokowi sebagai “Man of Contradictions”, dimana Bland secara obyektif menyeimbangkan pandangan simpatik tentang pencapaian signifikansi Jokowi dalam membangun infrastruktur jalan dan kereta api yang sangat dibutuhkan dan sempat tertunda selama beberapa dekade, sekaligus mengkritik gaya pemerintahannya yang terkadang kacau dan kontradiktif.
Sedangkan dalam hal penangan Covid 19, Bland malah menyebut pemerintah Indonesia dibawah kemimpinan Jokowi, “menunjukkan banyak sifat terburuknya” seperti mengabaikan nasihat ahli, kurangnya kepercayaan pada masyarakat sipil, dan kegagalan untuk mengembangkan strategi yang koheren". Bahkan Refly Harun menegaskan kemimpinan Jokowi telah mengarah pada sikap feodalistik, otoritarian bahkan belakangan sempat memperagakan politik oligarki demi mempertahankan kekuasa
annya.
Kritik terhadap kinerja pemerintah Jokowi di atas bukanlah suatu wabah (pandemi) yang harus ditakuti melainkan sebagai potensi pembangunan yang mesti diapresiasi. Kritik tidak bisa dipahami sebagai suatu agresi terhadap privasi, karena keduanya perlu diletakkan pada ruang yang berbeda. Kritik dalam konteks ini berkaitan erat dengan kinerja pemerintahan yang telah diberi kekuasaan penuh oleh rakyat untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan berbagsa dan bernegara pada berbagai bidang.
Sehingga yang dikritik adalah pemerintahannya, bukan privasi orang yang menjalankan pemerintahan tersebut. Lain soalnya jika kritik itu diarahkan kepada pribadi seorang pejabat, maka Negara perlu melakukan perlindungan terhadap hak privasinya. Jika pemerintah merasa kritik tersebut tidak obyektif ataupun tidak benar maka harusnya dibantah, baik melalui verbal (klarifikasi) maupun melalui kinerja yang lebih baik, bukan melalui sikap antipati, bahkan memusuhi (enemy) rakyatnya sendiri.
"Kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat. Tapi lebih banyak kepentingan pembuat kebijakan telah membunuh rakyat." (Soe Hok Gie)
