[caption id="attachment_385500" align="aligncenter" width="480" caption="Wajah-wajah gembira penuh kemenangan, benarkah? (foto; antara)"][/caption]
|Hailet Article| Upaya La Nyala Matalitti (LNM) selaku Ketum PSSI untuk mempertahankan “posisinya” sepertinya tidak sia-sia. Tiga kali berusaha menemui Menpora Imam Nachrawi yang telah membekukan PSSI gagal, tapi itu bukan akhir segalanya bagi LNM. Gugatan ke PTUN pun ditempuh, Surat Terbuka untuk Menpora juga dibuat, bahkan tak tanggung-tanggung LNM langsung “merapat” ke Wapres Jusuf Kalla. Latar belakang politik keduanya yang sama-sama berbasis “kuning” sepertinya match alias nyambung. JK langsung merespon dan mengundang Menpora, PSSI, dan KOI untuk duduk bersama memecahkan masalah persepakbolaan nasional yang tengah “beku” karena ulah Menpora.
Idiologi politik LNM dan JK yang sama-sama “kuning” sepertinya menjadikan pertemuan tersebut “menguntungkan” LNM dan PSSI, dan untuk sementara JK “mengorbankan” Menpora untuk kepentingan yang satu ini. Di hadapan Menpora Imam Nachrawi yang dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo dan Wakil Ketua Umum PSSI versi KLB Surabaya Hinca Panjaitan, JK akhirnya meminta Menpora Imam Nachrawi untuk merevisi Surat Keputusan Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan PSSI Tidak Diakui, dengan kata lain Pembekuan PSSI supaya “dicabut”. Hal ini juga untuk menghindari agar tidak mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).
Sebelumnya FIFA memperingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait adanya sanksi akibat pembekuan organisasi sepak bola tersebut. "Kami mengingatkan anda tentang surat kami kepada PSSI tertanggal 4 Mei 2015 menyampaikan pada PSSI bahwa pengambilalihan segala kewenangan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat PSSI melanggar pasal 13 dan 17 Statuta FIFA," demikian seperti dikutip dari surat FIFA untuk Sekretaris Menpora Alfitra Salam tanggal 22 Mei 2015, yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/5). Surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke tersebut menekankan pembatasan pelanggaran Statuta FIFA Pasal 13 dan 17 tersebut berlaku sampai 29 Mei 2015.
Karena itu, Wapres JK memerintahkan Menteri Menpora Imam Nachrawi untuk mengaktifkan kembali kegiatan organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia per Senin, 25 Mei. "Tadi dalam pertemuan disepakati sepak bola nasional harus tetap jalan, tetap berkompetisi dengan baik. Tentu untuk itu, maka PSSI harus aktif lagi. Setelah (SK) itu direvisi, maka otomatis sudah diizinkan dan selesai itu persolan," kata Kalla di Istana Wapres Jakarta, Senin. "Mudah-mudahan hari ini selesai, sebentar lagi. Sekarang ini (Menpora) sedang proses melaporkan ke Istana, Presiden (Joko Widodo). Insya Allah sore ini sudah beres," kata Kalla. (antara)
"Kalau SK Menpora itu sudah direvisi, maka tentu otomatis polisi sudah mengizinkan dan selesailah itu persoalan. Kepengurusan juga otomatis (baru), kan dipilih secara demokratis. Nanti tentu La Nyalla akan dinilai dari prestasinya di PSSI, yang menilai tentu anggota dan juga ketua Dewan Kehormatan," jelasnya. Sementara Agum Gumelar mengatakan dengan berakhirnya konflik tersebut, maka pembinaan terhadap para pemain sepak bola di Tanah Air dapat kembali berjalan. (antara)
Menpora sendiri belum berkomentar kepada media, mungkin masih terpukul atas pertemuan yang hasilnya tak pernah diduga-duga. Menpora bisa jadi merasa “dipermalukan” oleh Wapres JK di hadapan PSSI dan KOI. Padahal sebelumnya saja, Presiden Jokowi sudah menudukung sepenuhnya keputusan Menpora, artinya resiko apapun, termasuk sanksi pembekuan dari FIFA pun siap dipikul bersama. Tapi yang terjadi, saat Presiden Jokowi sudah menyatakan dukungan kepada Menpora, malah Wapres JK sepertinya “ketakutan” dengan ancaman FIFA dan memilih “memaksa” Menpora untuk mecabut pembekuan PSSI.
Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyebutkan bahwa kemenpora tengah menyiapkan tiga opsi. "Sudah dibicarakan tiga opsi untuk menyelesaikan permasalahan PSSI. Yang pertama, masih kepada yang saat ini sudah dilakukan, yakni pemberian sanksi administratif atau teman-teman media menyebutnya pembekuan," ujar Gatot saat jumpa pers di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin 25 Mei 2015. "Yang kedua, dicabutnya SK tersebut. Sedangkan yang ketiga SK tersebut direvisi. PSSI diminta agar diaktifkan kembali tetapi Tim Transisi juga tetap eksis," tambah dia.
Menpora tidak hadir karena setelah bertemu JK langsung menghadap Jokowi. Menurut Gatot, setelah mendengar uraian hasil pertemuan dengan Wapres, Presiden Jokowi ternyata masih tetap memberi dukungan kepada Menpora untuk membenahi persepakbolaan tanah air. "Pak Menteri hingga saat ini belum ada kata sepakat untuk mencabut sanksi. Saat bertemu Presiden, Pak Menteri juga menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pak JK," tutur Gatot. Terkait hasil putusan sela PTUN yang mengabulkan permohonan dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menangguhkan sementara Surat Keputusan Pembekuan yang terbit pada 17 April 2015 lalu, pihak Kemenpora menghormati dan meminta PSSI tidak gegabah dalam mengambil langkah ke depan. (viva)
Kejadian ini sepertinya mengindikasikan bahwa sepak bola Indonesia memang masih sulit lepas dari “politisasi bola”, sampai kapan? Entah lah.. kita tunggu saja babak selanjutnya. Apa yang akan dilakukan oleh Menpora selanjutnya? Bagaimana dengan keberadaan tim transisi, apakah otomatis bubar? Bagaimana pula sikap FIFA nantinya, apakah batas deadline dianggap sudah tidak ada, dan Indonesia bebas dari sanksi setelah Hinca Panjaitan langsung menghubungi FIFA paska pertemuan dengan JK? Lepas dari itu semua, yang jelas skuad U-23 tengah bersorak gembira, karena peluang berlaga di SEA Games 2015 kembali terbuka. Bagaimana pendapat Anda? (Banyumas; 25 Mei 2015)
Met Malam Kompasiana!
Recomended; Plus Minus Kompasiana Versi Beta Di Mata Saya
