[caption id="attachment_375381" align="aligncenter" width="579" caption="Presiden Jokowi sedang berpikir keras untuk kebaikan bangsa (foto; rmol)"][/caption]
Baru 156 hari Jokowi-JK menduduki kursi presiden dan wakil presdien, tapi Pemerintahan Jokowi-JK sudah berkali-kali dipojokkan, salah satunyalantaran dalam waktu sesingkat itu sudah berkaili-kali manaikturunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Entah manajemen apa yang dipakai oleh pemerintah Jokowi-JK sehingga harga BBM seolah-olah bisa dinaikturunkan “seenak wudele dewek”. Lebih-lebih untuk kenaikan hari ini, Presiden Jokowi justru sedang tidak berada di tempat, melainkan sedang melakukan lawatan ke luar negeri.
Kenaikan harga BBM kali ini sedikit banyak tentu akan berpengaruh terhadap roda perkonomian nasional. Salah satu yang terkena imbasnya secara langsung adalah usaha sektor jasa angkutan yang merasa kebingungan dengan naik-turunnya harga BBM dalam waktu yang relatif singkat ini. Pihak Organda mengaku bingung, apakah pihaknya juga harus membuat kebijakan “menaik-turunkan” tarif angkutan umum? Organda kesulitan menetapkan tarif angkutan sebab harga BBM tidak bertahan lama, sebentar naik, sebentar turun lalunaik lagi. Belum jasa transportasi lainnya seperti angkutan barang yang akan berpengaruh pada harga produk di pasaran.
Terkait kenaikan harga BBM kali ini, Presiden Jokowi mengaku tidak tahu-menahu. Bahkan Jokowi mengatakan soal kenaikan harga BBM jenis premium agar ditanyakan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu dikemukakan oleh Jokowi kepada sejumlah wartawan setelah bertemu dengan PM Belanda Mark Rutte di MGM Grand Sanya Hotel, Hainan, Jumat malam menjelang dini hari waktu setempat. "Tanyakan pada menteri ESDM," kata Jokowi kepada wartawan sebagaimana dilansir antara.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati memebrikan kritikan pedas dan menilai keputusan pemerintah yang kembali menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai bukti tak adanya konsep manajemen pengelolaan ekonomi yang baik. Bahkan, Enny menyebut manejemen yang diterapkan pemerintah itu sama saja seperti manajemen warung kopi. "Semakin tidak jelas mengelola negara. Ini manajemen warkop," ujar Enny saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Dia menjelaskan, gaya pemerintah mengelola negara, terutama ekonomi saat ini, cenderung reaktif dan hanya berorientasi jangka pendek. Salah satu kebijakan yang dinilai Enny reaktif adalah penghapusan subsidi BBM. Menurut Enny, kebijakan penghapusan subsidi BBM membuat harga BBM dilempar ke harga pasar. Akibatnya, harga BBM naik-turun dengan mudah karena mengacu harga minyak dunia yang berfluktuasi. Apalagi kata dia, pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas.
Bahkan, Enny menyebut pemerintah tak memiliki perencanaan kebijakan yang baik. Hal itu yang dinilai Enny sama dengan cara mengelola ala warkop yang terbilang sederhana. "Karena dengan menghapus subsidi kan artinya tidak memperhitungkan secara komprehensif. Kita setuju pengurangan subsidi tapi kan kalau seperti ini tidak rasional," kata dia. Pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium untuk Wilayah Penugasan luar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali (Jamali), naik masing-masing Rp 500 per liter dari harga lama. (sumber; kompas)
Menurut hemat penulis, Pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan 156 hari. Jangka waktu yang terlalu pendek untuk bisa disimpulkan bahwa pemerintahan menggunakan manajemen warung kopi. Jadi pendapat Enny boleh dibilang terburu-buru. Resiko dari diputuskannya pencabutan subsidi BBM salah satunyanya adalah adanya fluktuasi harga minyak yang akan terus terjadi, sesuai dengan perkembangan harga minyak di tingkat dunia. Berbeda jika BBM masih disubsidi, maka pemerintah bisa menetapkan harga minyak dalam negeri stabil untuk jangka waktu tertentu tanpa terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dunia.
Pencabutan subsidi BBM ini yang mungkin perlu dikaji ulang, atau pemerintah harus menerapkan kebijakan lain yang tidak membingungkan masyarakat karena BBM bisa naik turun mengikuti trend dunia. Sementara Pada kenaikan harga BBM edisi 18 November 2014, di mana harga bensin premium naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.500 per liter sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi R p7.500 liter, pengamat ekonomi Indef, Eko Listianto, sempat mempertanyakan, mengapa pemerintah menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia turun. Sementara sekarang disebutkan naik turunnya harga BBM karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia yang juga mengalami naik-turun.
Yusril Ihza Mahendra juga membenarkan bahwa kenaikan harga BBM kali ini dipicu oleh trend kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar untuk impor minyak. Hanya saja, sebelumnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan melemahnya rupiah akan menguntungkan Indonesia dan memperkuat APBN. Yusril meprediski bahwa dengan naiknya harga BBM akhir Maret ini, tak hanya membingungkan pengelola jasa angkutan, namun pengaruhnya akan lebih luas lagi, antara lain disusul dengan kenaikan tarif dasar lisrik (TDL), kemudian disusul juga kenaikan harga elpiji tabung kecil untuk konsumsi rakyat kecil dan harga-harga kebutuhan lainnya juga akan ikut merangkak naik.
156 hari merupakan masa yang terlalu pendek untuk menvonis sebuah pemerintahan dianggap gagal atau berhasil. Kita hanya bisa berharap, bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintahan Jokowi-JK terkait kenaikan harga BBM tidak salah. Apa yang dituduhkan bahwa Jokowi menerapakan manajemen warung kopi juga tidak benar, dan kekhawatiran Yusril bahwa paska kenaikan harga BBM akan disusul berbagai macam kanaikan harga yang tentunya sangat memberatkan masyarakat kecil pun tidak terwujud. Semoga... (Banyumas; 28 Maret 2015)
Masih berharap, walau cemas!
Recomended :
Inilah Jawara HL Kompasiana Januari 2015
Kemenangan Jurnalisme Gosip Atas Jurnalisme Warga
Mati Lampu, Batal Tampil Di Kompasiana TV