ilustrasi (sumber; smkn3denpasar.sch.id)
Gaji kecil yang tak sebanding dengan beban kerja sebagai seorang menteri menjadi alasan Mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang terlibat dugaan kasus pemerasan. Hal itu disampaikan oleh Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saleh Abdurahman dalam diskusi bertema Korupsi di Pusaran Migas, di Warung Daun Cikini, Jakarta. Gaji yang diterima Jero Wacik yang hanya Rp 19 jutaan. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang berat oleh karena itu, harus dibantu dengan dana operasional.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero sebagai tersangka terkait diduga pemerasan. Dia diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperbesar dana operasional menteri (DOM) yang plafonnya dinilai tidak mencukupi.Terhitung sejak 2011 hingga 2013, total uang yang diduga diperoleh Jero dari pemerasan itu Rp 9,9 miliar. Saleh mengatakan, dana operasional menteri yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan itu sebesar Rp120 juta per bulan, tiap tahun Rp1,4 miliar di manapenggunaan dana operasional itu memang diserahkan kepada menteri.
“Beliau (Jero) memiliki acara yang banyak, seperti perkawinan, meresmikan acara. Hal itu kan banyak sekali. Dia harus buka suatu acara, nyumbang laptop. Kan itu bagian dari penggunaan DOM itu,” ujarnya. Namun Saleh berkilah bila dana operasional itu harus terkait dengan pekerjaan, tidak untuk kebutuhan pribadi menteri. Terkait pengawasan penggunaan dana operasional, sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Wira Yudha mengatakan, hal yang ironis bila kementerian yangmerupakan profit center tetapi tunjanganpejabatnya kurang, hingga sampai harus memeras. Kementerian ESDM, menurut Satya, adalah institusi yang menghasilkan uang bagi negara hingga mencapai Rp 150 triliun. Bila kementerian sebagai profit centre, remunerasi terhadap karyawannya tidak diperhatikan dengan bagus atau disamakan dengan kementerian yang bukan profit center maka potensi penyalahgunaan akan muncul. Namun, pemberian tunjangan yang besar itu juga harus dibarengi dengan sanksi-sanksi yang setimpal bila mereka ternyata masih melakukan penyimpangan.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP DewiAryani. Dia mengatakan, remunerasi yang lebih tinggi bagi kementerian profit center harus segera dilakukan untuk mencegah korupsi. Namun beberapa pihak justru meminta agar Pemerintah tidak menaikkan gaji para menterinya. Sebab, pendapatan seorang menteri tidak hanya 19 juta per bulan, melainkan Rp. 48,7 juta juta per hari, dan ini ini menandakan pendapatan menteri dari dana kebutuhaan yang tercatat dalam APBN sudah melimpah ruah, sebagaimana diungkapkan oleh pengamat anggaran politik Uchok Sky Kadafy disini.
Dengan demikian, menaikkan gaji seorang menteri sama saja keserakahan yang tidak bisa dimaafkan. Sebab para menteri sudah mendapat rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar per bulan atau Rp 48,7 juta per hari. ”Apakah jumlah tersebut masih termasuk dianggap minim dan kecil? Kalau memang dengan jumlah itu masih dianggap kecil, ya tidak usah jadi menteri,” ujar Uchok.
Lagi pula, lanjutnya, tidak ada yang memaksa seseorang menjadi menteri. Apalagi bila mereka sebenarnya ”tahu” dan menganggap gaji menteri kecil. ”Namun, siapa yang bilang penghasilan untuk menteri itu minim? Gaji menteri sebesar Rp 19 juta per bulan itu sudah besar sekali,” imbuhnya. Namun di luar gaji yang hanya 19 jutaan, seorang menteri juga mendapatkan tunjangan dari negara lainnya yang kalau dirata- rata atau disimulasikan, menteri secara total akan memperoleh penghasilan minimal sebesar Rp 17,5 miliar untuk pribadi sebagai penunjang kinerjanya. Dengan demikian, seorang menteri setiap bulannya akan memperoleh sebesar Rp 1,4 miliar atau Rp 48,7 juta per hari. Lihat tabel di bawah ini :
No
Jenis Tunjangan