Gerakan menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu 2024) dan turunkan Presiden Jokowi telah lama bergulir, tanda-tandanya telah mengkristal setidaknya saat pandemi covid-19 sedang marak-maraknya awal 2021.
Para politikus, kritikus dan lawan garis keras Jokowi dari partai atau kelompok tertentu melontarkan gagasan turunkan Presiden Jokowi dengan beberapa alasan yaitu :
- Gagal melindungi warga Indonesia dari Covid-19
- Gagal mendengarkan keprihatinan rakyat
- Mengkriminalisasi kritik
- Tidak dapat mengatasi lonjakan harga sembako
- Tidak dapat mengendalikan harga BBM dan LPG
- Memperpanjang jabatan menjadi 3 periode dengan melanggar konstitusi
- Menunda Pemilu 2024, dan lain-lain
Gerakan tersebut dikemas sedemikian rupa memanfaatkan corong grassroots berbalut agama di media sosial berisi pernyataan vulgar atau sangat berani dan menantang pemerintahan Jokowi.
Para penerima informasi -terutama golongan anak muda dan remaja dan warga yang tidak tahu seluk beluknya secara detail akan mudah tersulut bara api kebencian yang dilontarkan nyaris tak terkendali.
Sekarang mari kita cermati dengan kepala dingin dan membuka wawasan, apakah semua alasan di atas dapat dijadikan dasar guna menjatuhkan Jokowi?
Gagal melindungi rakyat Indonesia dari Covid-19
Masalah covid-19 bukan konsumsi Indonesia saja. Penyakit ini melanda antar benua sehingga dinamakan Pandemi. Meski sangat disayangkan jatuh korban jiwa namun dari sisi jumlah penderita dan jumlah kematian jauh lebih berat negara lain berpenduduk besar dibandingkan Indonesia.
Dengan demikian isu tersebut sepantasnya BUKAN alasan yang tepat menjatuhkan Jokowi
Gagal mendengarkan keprihatinan rakyat
Rakyat Indonesia saat ini berjumlah (lebih kurang) 270 juta jiwa. Persoalan terjadi pada saat ini selain sangat kompleks juga sangat bervariasi. Ada yang mampu tertangani ada juga yang sedang tertangani namun ada juga yang kurang atau nyaris tidak tertangani.
