Sudah dapat dipastikan jabatan Benjamin Netayahu sebagai Perdana Menteri (PM) Israel ke 32-35 segera berakhir setelah berkuasa lebih 12 tahun. Dan itu belum termasuk masa jabatan pertamanya pada 1996 hingga 1999 sebagai PM ke 27.
Untuk periode kedua, Netayahu musti menanti 3 kali rotasi pejabat PM lainnya guna tampil kembali sebagai PM Israel (sejak 31 Maret 2009 hingga Juni 2021).
JIka digabung 2 kali menjabat, total masa jabatan Netanyahu adalah 15 tahun, melampaui rekor jabatan David Ben Gurion dalam 2 kali menjabat dengan total masa jabatan 14 tahun (dari 1948-1954 dan 1955-1963).
Netayahu akhirnya tergusur. Dia bakal keluar dari kantor Perdana Menteri dalam waktu dekat setelah gagal membentuk pemerintahan koalisi dan terus digoyang oposisinya dalam 2 tahun terakhir setelah Partai Likud dipimpinnya gagal dalam Pemilu Legislatif Maret 2021 lalu.
Presiden Israel Reuven Rivlin masih memberi kesempatan kepada Netanyahu agar membentuk pemerintahan koalisi hingga 4 Mei 2021 guna meneruskan kekuasaannya.
Hingga batas waktu tersebut Netanyahu gagal membentuk pemerintahan koalisi akibat blok (kelompok partai) anti Netanyahu telah bertekad bulat melakukan pembaharuan dan mengakhiri kiprah Netanyahu yang dianggap berbahaya bagi masa depan Israel.
Dalam dua tahun terakhir Netanyahu telah 4 kali gagal membentuk koalisi mayoritas di parlemen sehingga mencoba berkoalisi dengan berbagai cara termasuk mengalihkan isu dan menciptakan ketegangan dengan Iran, Hezbollah, Suriah, dan terakhir perang roket dengan Palestina.
Bukan Benny Gantz (Menteri Pertahanan Israel sekaligus pimpinan partai Blue and White dengan perolehan 8 kursi di Knesset yang akan menggantikan Netanyahu.
Bukan juga Yair Lapid (pimpinan partai Yesh Atid) dengan perolehan kursi 17 kursi di Knesset yang mengincar posisi tersebut sebagai pengganti Bibi.
Pengganti Netanyahu adalah salah satu menteri dalam kabinet Netanyahu pada 2019 sekaligus pemimpin partai gurem yaitu partai Yamina yang hanya memperoleh 8 kursi di Knesset yakni Naftali Bennett.
Dia adalah mantan pasukan khusus Israel yang kemudian terjun ke dunia politik hingga pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Ekonomi Israel pada 2019 lalu.
Bennett pernah dipercaya sebagai kepala staf Perdana Menteri pada 2006 - 2008. Hubungan keduanya retak lantas Bennett pindah partai dari Likud ke Yamina. Di sana ia melompati beberapa kelas hingga menjadi ketua partai Yamina pada 2019.
Tahun 2019 ia ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Ekonomi Israel dalam pemerintahan koalisi pimpinan Netanyahu.
Bennett memiliki perusahaan elektronik terkemuka dan telah membuatnya menjadi milyuner terkenal Israel kemudian menjadi pemimpin partai Yamina.
Dia bergabung dalam kelompok partai anti-Netanyahu guna mengakhiri ambisi PM yang telah dianggap berbahaya bagi masa depan Israel.
Setelah melalui proses lobi dan negosiasi panjang sesama partai anti-Netayahu, tercapailah kesepakatan antara partai Yamina, partai Yesh Atid, partai Blue and White, Labour, Yisrael Beytenu, New Hope dan Meretz. Kelompok tersebut dipimpin oleh Bennett.
Terakhir partai Ra'am satu-satunya partai Arab Israel ikut bergabung dengan total 68 suara sudah cukup menguasai mayoritas dari 120 kursi di parlemen Israel, kelomp[ok partai ini siap menghentikan mimpi Netanyahu berkuasa kembali.
Bennett telah lama dikenal sebagai politikus garis keras Israel karena sering tampil membela apapun kepentingan Israel dalam pentas internasional dan piawai dalam berbahasa Inggris.
Selain masih muda, kaya dan cerdas ia juga dikenal sebagai Yahudi ultra nasionalis karena tidak kenal kompromi dengan yang namanya isu Palestina.
Kiprahnya dalam membela orang Yahudi di kawasan Palestina sudah lama karena ia pernah menjadi tim advokasi pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak 2005 sebagai ketua dewan Yesha, perwakilan pemukiman Yahudi di kawsan Palestina.
Pandangannya tentang Palestina terutama Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan dan Jerussalem timur sangat keras dan lebih keras dari apa yang telah diperlihatkan Netanyahu.
Namun sedikit beda dengan Netanyahu yang fokus pada masalah Gaza dalam konflik dengan Palestina, Bennett malah lebih fokus ke Tepi Barat sungai Jordan karena ia mempunyai pandangan "tidak ada negara Palestina di sini (Tepi Barat)," ujarnya pada 2013 lalu.
Selain itu Bennett punya pandangan sadis tentang Palestina yakni masalah Palestina tidak akan bisa diselesaikan tapi harus dilanggengkan.
Jadi "lengser keprabonnya" Benjamin Netanyahu tidak akan memberi janji manis bagi Palestina khususnya.
Bennett akan menjadikan isu Palestina, Hamas, Fatah, JIP, Hezbollah, Iran, Suriah sebagai komoditas politik klasik pejabat Israel yang ingin lama berkuasa. Kini giliran Naftali Bennett akan mendesainnya dalam kemasan lebih apik lagi.
Tampaknya jelas sekali, siapa pun jadi pemimpin Israel akan menjadikan isu Palestina sebagai alat propaganda politik guna memperpanjang masa kekuasaan mereka, setidaknya mendapat populariitas warga Israel, sebagaimana pernah penulis tuliskan di sini pada edisi 26 Mei 2021 lalu.
abanggeutanyo
