Itu sebabnya warga yang bergantung hidup pada masa normal melalui hutang meminta reschedule utang. Itu juga sebabnya warga berharap ada keringanan dalam membayar iuran listrik dan PDAM dan mungkin pajak-pajak lainnya pada masa sulit pandemi Corona saat ini.
Gambaran disebutkan di atas BUKAN berarti mengakomodir karakter manja dan mental malas bergantung pada bantuan, toh segala bantuan itu juga merupakan program pemerintah dari jaman dulu hingga kini.
Oleh karenanya terobosan Presiden membatalkan keputusan MA dan menerbitkan aturan iuran kenaikan BPJS Kesehatan yang baru mestinya disikapi juga dengan arif dan bijaksana. Bukankah Presiden Joko Widodo dikenal paling perduli pada masalah warga pinggiran, kaum papa dan berpenghasilan rendah?
Mengapa idealisme Presiden Joko Widodo (perhatian) terhadap kaum menengah ke bawah justru paling dominan di negeri ini kini seperti tergerus oleh kepentingan lain? Bisa jadi banyak hal dan sebab dibalik keputusan itu misalnya membantu kondisi pemasukan negara yang kian tersengal-sengal akibat krisis Corona.
Negara terpaksa melupakan Anggaran Pendapatannya karena mendapat pukulan dari krisis Corona, bahkan yang terjadi adalah pengeluaran, pengeluaran dan pengeluaran hingga waktu yang belum jelas.
Jika kondisi minus pertumbuhan ekonomi terjadi lagi dalam kwartal ke dua tahun ini bisa dipastikan negara bakal terjadi resesi. Beberapa pakar ekonomi bahkan mengkhawatirkan terjadinya depresi jika kondisi minus pertumbuhan berlarut hingga pada kwartal ke III tahun ini.
Mungkin itu sebabnya Presiden dan tim ahli ekonominya memeras otak bagaimana memperoleh pendapatan untuk negara dalam krisis corona ini. Salah satu cara paling cepat adalah menarik iuran dari warga misalnya menambah beban iuran BPJS.
Tetapi meningkatkan iuran warga dalam masa kirisis corona seperti ini bisa jadi buah simalakama. Kebijakan itu bisa jadi pukulan balik untuk pemerintah apa lagi MA telah membatalkan rencana menaikkan iuran BPJS sebagaimana disebutkan di atas.
Lalu bagaimana pemerintah harus menggerakkan roda pemerintahan jika cadangan devisanya sudah kandas dan PDB nya minus dua kwartal berturut-turut?
Pemerintah harusnya melakukan penghematan, tidak jor-joran menghamburkan dana untuk kesehatan menghadapi wabah corona seperti panik menghadapi musuh yang tidak kelihatan dalam berperang.
Pemerintah harus lakukan efisiensi dengan memangkas praktik koruptif dan bisnis dalam "proyek" pengadaan alkes dan aneka bantuan di level pusat hingga kabupaten.
