Ketegangan Indonesia - Cina meningkat sejak pertengahan Desember 2019 saat puluhan nelayan China menjaring ikan di kawasan tersebut. Kemudian pada 8 Januari 2020 Preisden Jokowi berkenan melihat ke lokasi. Kedatangan itu disikapi oleh penjaga pantai dan nelayan China dengan menjauh dari lokasi tersebut.
Setelah itu para nelayan pencuri menghilang beberapa hari, tapi ternyata pada 11 Januari 2020 mereka muncul lagi bahkan lebih banyak mencapai 49 kapal nelayan. Tak gentarkah mereka pada kunjungan Presiden Republik Indonesia?
Tampaknya ada semacam alasan yang membuat para nelayan China tidak menganggap serius Indonesia. Hal ini disebabkan oleh :
- Pemerintah Cina (Tiongkok) tahu dan hakul yakin bahwa Indonesia tidak akan menerapkan pola perang menghadapi Tiongkok dalam kasus Natuna.
- Meskipun kunjungan Presiden ke kawasan tersebut secara simbolis memperlihatkan perhatian yang sangat serius tapi di sisi lain pernyataan Presiden Jokowi terhadap masalah tersebut bersifat mengambang, tidak tegas mengatakan bahwa China telah melanggar kawasan ZEE Indonesia.
Jadi apa maunya Cina? Maunya adalah menguasai perairan tersebut mengacu pada kepercayaan yang mereka gunakan yakni peta China di laut selatan berupa 9 garis putus-putus. BUKAN berdasarkan konvensi ke 3 PBBtentang tentang hukum laut dan ZEE yang diratifikasi pada 1982 oleh seluruh dunia meskipun pada persoalan lain di perairan lain Cina mengakui UNCLOS untuk perseteruannya denganJepang dalam perebutan pulau Senkaku atau beberapa pulau di pesisir Vietnam.
Pantas saja mereka mundur beberapa puluh mil (60 NM) pasca Presiden Jokowi berkunjung ke sana mungkin sekadar memberi penghormatan pada Presiden Indonesia yang diminta segera dilaksanakan oleh para penjaga pantai Cina di kawasan tersebut.
Tapi setelah itu seakan tahun benar-benar skema penyikapan Indonesia terhadap Natuna utara dan ZEE Indonesia mereka kini muncul lebih banyak. Kini diperkirakan nelayan Cina mulai merangsek kembali ke kawasan tersebut.
Menurut informasi yang diterima dari Kabar24bisnis.com edisi 12/1/2020, melaporkan empat unit KRI patroli KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 bertemu enam kapal Coast Guard Cina, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing. Salah satu kapal Coast Guard China-5302 menantang, berani memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards (sekitar 55 meter). Peristiwa terjadi pada 11/1/2020.
Meski telah disikapi provokatif oleh nelayan dan penjaga pantai Cina seperti itu tetap saja Indonesia masih bersikap hati-hati. Sikap inilah yang sering dimanfaatkan atau dibaca oleh Cina.
Demi tetap menjaga hubungan baik, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan"Jangan sampai hubungan pemerintah Indonesia-Tiongkok yang sudah terjalin dengan baik, terganggu dengan adanya kegiatan ilegal yang dilakukan oleh para nelayan Tiongkok," ujarnya pada pers.
Di sisi lain meskipun ada statemen keras dari Pangkogabwilhan mengatakan apabila mereka tidak mau dan masih bertahan maka akan ditangkap dan diproses secara hukum. Bagaimana jika ancaman agak keras seperti ini tidak digubris oleh Cina? Kongkritnya adalah pada saat TNI AL menangkap mereka (sebagaimana disebutkan dalam ancaman keras di atas) lalu penjaga pantai Cina datang membantu bahkan kapal perang Cina ikut membantu nelayan mereka apa yang akan terjadi?
Mundurkah TNI AL dari eskalasi tersebut jika situasinya seperti itu karena alasan pertimbangan demi hubungan baik di atas? Kita yakin pasti TNI AL tidak akan mundur meskipun Cina adalah raksasa militer dunia. Dengan demikian berarti akan terjadi insiden yang ujung-ujungnya adalah memburuknya hubungan ke dua negara.
Berdasarkan fakta dan aneka kemugkinan di atas apa yang perlu dan penting dilakukan pemerintah saat ini adalah :
- Tetap menghadirkan armada patroli intensif di sana.
- Membangun armada maritim modern di Natuna
- Tidak bosan-bosannya berani adu perang urat saraf (psychological warfare) dengan nelayan dan penajga pantai Cina bahkan armada maritim Cina di kawasan tersebut
- Mewakilkan kehadiran TNI berkonfrontasi langsung dengan nelayan Cina melalui proksi "nelayan nasionalis" dalam jumlah besar.(Meski tidak berharap tapi kumungkinan nelayan ASEAN akan siap membantu solidaritas memutus hegemoni Cina sekaligus di laut cina selatan).
- Melatih dan melengkapi nelayan asuhan bagaimana menghadapi nelayan Cina dalam hal teknologi dan mencari ikan serta cara menghadapi tekanan.
- Membentuk nelayan proxi Indonesia sebagai intelijen maritim di kawasan tersebut untuk memutus mata rantai proksi maritim Cina melalui nelayan yang hadir disana.
![Gambar ilustrasi : dibuat oleh penulis](https://assets.kompasiana.com/items/album/2020/01/13/nelayan-indonesia-2-vs-cina-5e1c216e097f3634960453e2.jpg?t=o&v=770)
Persoalan perairan Natuna utara ini akan menjadi masalah panjang dan tidak akan habis-habisnya. Jika pemerintah Indonesia memilih jalan konservatif dengan Cina jangan ambil langkah militer, cukup perhatikan beberapa hal di atas. Lain halnya jika menempuh garis geras misalnya siap korbankan jiwa raga demi kehormatan di laut Natuna, meskipun tahu betul bahwa raksasa militer dunia itu di atas kertas jauh lebih besar dan unggul dalam berbagai hal dari Indonesia.
Oleh karena itu tergantung pemerintah Indonesia mau dibawa kemana kasus Natuna ini jika khadiran presiden Jokowipun ternyata tidak menimbulkan efek gentar pada Cina di Natuna utara.
abanggeutanyo