Rebutan perairan dan kepulauan kini panas kembali terkait klaim Tiongkok (China) terhadap perairan Indonesia di kepulauan Natuna. Meskipun klaim seperti itu telah berulang dilakukan bedanya kini sikap China sangat kontras dengan sebelumnya yakni hadirnya dua kapal penjaga pantai (China Coast Guard) dan sebuah kapal pengawas perikanan yang santai mengawal sejumlah nelayan China sedang menguras isi laut Natuna.
Sikap keras kepala China kali ini benar-benar tidak menghargai aturan Internasional. Kehadiran TNI AL dianggap angin lalu. Hingga hari Senin 6/1/2020 upaya penambahan armada TNI AL ke kawasan perairan utara Natuna belum juga membuat penjaga pantai China gentar.
TNI telah menambahkan 2 KRI lagi (jadi 4 KRI) untuk menekan China keluar dari perairan tersebut ternyata (hingga saat tulisan ini dibuat) BELUM membuahkan hasil.
China kini semakin melebarkan kepakan sayapnya. Agresifitasnya di laut lepas makin menjadi-jadi. Impian menguasai perairan laut China selatan seluruhnya termasuk kepulaaun Paracel, kepulauan Spratly, kepulauan Pratas dan kepulauan Scarborough serta bagian utara laut Natuna (yang kini dipersoalkan) ditempuh dengan cara egois.
Padahal berdasarkan cuplikan sejarah kawasan China dari jaman Dinasti pertama, (Xia 2100 SM - 1600SM) hingga jaman Dinasti terakhir (Qing) bahkan sampai masuknya China ke dalam era modern (sejak 12 Maret 1912) tidak ada tanda-tanda hak China atas perairan hingga Natuna utara.
Klaim tersebut ternyata mengacu pada "impian" Zengmu Ansha yang dibuat pada 1935 dalam sebuah peta yang terdiri dari 11 garis putus (eleven dash line).
Pada Desember 1947 cita-cita tersebut diwujudkan dengan menerbitkan sebuah peta dengan judul "Peta Kepulauan Laut Cina Selatan." Peta ini dibuat setelah Jepang kalah dan menyerahkan beberapa kawasan di Laut Cina selatan pada China.
Tetapi 11 garis putus itu pun akhirnya berubah menjadi 9 garis putus pada 1953 setelah dua garis di teluk Tonkin diserahkan pada Vietnam utara yang sedang berperang dengan Vietnam selatan saat itu.
Klaim China seperti itu sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum karena cuma mengacu pada perilaku ambisius pemimpin China jaman Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai saat itu yang bercita-cita membentuk luas pantai selebar 2 juta km persegi di laut Cina Selatan.
Maka tidak heran klaim seperti itu dinilai sangat rancu oleh banyak negara termasuk AS dan PBB yang berulang kali memperingatkan China bahwa klaim mereka atas perarian tersebut sangat tidak mendasar.
Shan Ziqiang, salah satu editor di National Geographic China sampai tak habis pikir melihat rencana ambisius China tersebut hingga menulis pada edisi 2013 "Sembilan garis putus-putus tersebut kini terukir dalam pikiran dan hati orang-orang China," menggambarkan secara implisit betapa tidak kuatnya dasar China menguasai kawasan tersebut.
