Mohon tunggu...
Abanggeutanyo
Abanggeutanyo Mohon Tunggu... Wiraswasta - “Besar, ternyata ada yang lebih besar, sangat besar, terbesar, super besar, mega besar dan maha besar.”

Nama : FM Al-Rasyid ---------------------------------------------------------------- Observe and be Observed

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Pelajaran Demokrasi dari Paman Sam, Pengkhianatan di Partai Demokrat

22 Desember 2019   06:41 Diperbarui: 22 Desember 2019   18:38 962
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebagaimana telah sama-sama kita ketahui proses pemakzulan terhadap Trump telah lolos di tingkat majelis rendah (DPR atau House Representatives) dengan perolehan suara 232 mendukung dan 196 menolak serta 4 abstain. 

Menariknya ada 2 anggota Demokrat yang menolak 2 pasal dan 1 orang yang menolak 1 pasal, jadi totalnya 3 orang berbeda sikap dengan garis partai (Demokrat) yaitu :

  • Collin C. Peterson anggota DPR asal Minnesota, pilih "Tidak" untuk penyalahgunaan wewenang dan "Tidak" menghalangi kongres
  • Jeff Van Drew anggota DPR asal New Jersey, pilih "Tidak" untuk penyalahgunaan wewenang dan "Tidak" mengahalangi kongres
  • Jared Golden anggota DPR asal Mine, pilih "Tidak" untuk menghalangi kongres dan "Ya" untuk penyalahgunaan wewenang

Sumber : www.axios.com
Sumber : www.axios.com
Apa reaksi partai Demokrat menyikapi aksi ketiga anggota DPR mereka tersebut. Apakah dengan kondisi itu lantas pengurus teras partai Demokrat langsung menggusur ke 3 anggota DPR mereka?

Tampaknya telah ada negosiasi dan tawar menawar antara Peterson dan Van Drew dengan petinggi Republikan (jauh-jauh hari) setidaknya sejak mulai bergulirnya perdebatan tentang rencana pemakzulan terhadap Donald Trump, sehingga pembelotannya sejak lama di Demokrat dilakukan dengan gagah berani.

Sebelumnya, saat voting pengumpulan pendapat pada Mai 2019 dan voting Perumusan masalah pada 30 Oktober 2019 Jeff (juga Petterson) berseberangan dengan partainya. Teman separtai dan pendukung Demokrat menyebutnya "Traitor" dan "Betrayal" (pengkhianat dan pengkhianatan).

Di mata Trump tokoh Jeff Van Drew sangat istimewa. Dia diundang oleh Presiden AS itu ke Gedung Putih hari itu juga setelah voting selesai. Di ruang Oval, Trump menilainya sebagai orang yang penting dan sangat terkenal.

Trump memuji Jeff setinggi langit, "Terimakasih atas kejujuranmu Jeff. Semua orang Demokrat tahu kamu benar tapi mereka tidak seperti mu. Mereka tidak punya nyali mengatakannya," ujar Trump pada Jeff dalam pertemuan singkat di Gedung Putih.

Setelah voting itu Jeff mengatakan akan pindah ke "kapal" ke Republik. Ternyatalangkah Jeff itu sangat mulus, selain didukung oleh Donald Trump juga diikuti disambut positif oleh petinggi Republikan lainnya.

Selain itu langkah JEff juga diikuti oleh 5 orang staf kantor Jeff di NJ mereka ingin pindah ke kantor Jeff yang baru. Nuansanya terasa sangat emosional, partai Demokrat terpukul rasanya.

Sementara itu sikap Jared Golden dianggap masih wajar-wajr saja atas sikapnya oleh Demokrat. Ia menilai Trump telah melewati benang merah meminta pihak Ukraina memeriksa Joe Biden (kandidat Pilpres AS akan datang) dan keluarganya terkait suap di Ukraina.

Jauh sebelumnya di Indonesia, dalam sebuah sidang paripurna DPR RI pada 22/3/2011 rencana pembentukan pansus Hak Angket Pajak, mayoritas anggota DPR saat itu menolak usul hak angket perpajakan. Kubu Tidak Setuju Hak Angket menang dengan 262 suara melawan kubu tidak setuju 260 suara. 

Partai PKB termasuk dalam kubu setuju hak angket. Ironnisnya 2 anggota DPR dari fraksi PKB berbeda pendapat dengan26 anggota PKB lainnya. Keduanya mendukung kubu yang setuju yaitu: Golkar, PDI-P, PKS, Hanura, Lily Wahid (PKB), dan Effendy Choirie (PKB) total 260 suara.

Tidak lama setelah itu, 29 Maret 2011 ketua fraksi PKB di DPR saat itu (Marwan) mengumumkan pergantian antar waktu (PAW) alias recall dijatuhkan terhadap 2 politisinya karena dianggap tidak sejalan dengan garis dan kebutuhan partai.

Meski beda kapasitas, beda kelas dan beda kasus tapi pelajaran politik yang kita lihat dari 3 politikus Demokrat yang tidak sejalan dengan arah partainya dalam upaya pemakzulan terhadap Presiden jelas sebuah sikap yang bertolak belakang dengan strategi partai.

Kembali ke AS, AS tidak mengenal istilah Recall untuk anggota Senat atau di DPR karena tidak ada mekanisme yang mengatur hal tersebut. Meskipun demikian ada hukuman tertinggi hingga terendah pada anggota yang terlibat kriminal atau melawan hukum AS yaitu: Expulsion (pengusiran); Expel (dikeluarkan); Censured (disensor); Convicted (hukuman bertahap); Reprimanded (ditegur).

Hukuman tertinggi Expulsion dan Expel hanya bisa terjadi apabila 2/3 DPR atau Senat yang berasal dari partai yang sama menyetujui hukuman dikeluarkan atau diusir dari partai.

Jadi pengurus partai Demokrat tidak bisa sewenang-wenang memberhentikan anggotanya jika ada yang tidak selaras dengan strategi partai.

Dari sini pelajaran politik yang bisa kita dapatkan dalam proses impeachment Presiden AS, Donald Trumpa adalah kebebasan bersikap dan menentukan pilihan sangat dijunjung tinggi di AS.

Pelajaran politik lainnya adalah meskipun suasana politik panas tidak ada demonstrasi anarkis. Tidak perang petasan antara pendukung Trump dengan anti Trump. Tidak ada toko dan plaza atau supermarket yang tutup kuatir dijarah.

Juga tidak ada pelemparan botol minuman dan pemasangan spanduk bernuansa mencekam. Kondisi politik dan ekonomi serta aktifitas sehari-hari berjalan dengan normal. 

Tidak tahu bagaimana kondisinya JIKA itu terjadi di negara lain. Entah karena baru belajar demokrasi atau demokrasi yang acak adul sehingga serba berantakan (hampir) di mana-mana.

abanggeutanyo

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun