Sabtu (2/1/2016) pemerintah Saudi Arabia (KSA) telah melaksanakan eksekusi hukuman mati terbesar dalam sejarah pelaksanaan hukuman mati pancung (penggal kepala) dalam sehari, sejak 1980. Otoritas KSA telah melaksanakan hukuman mati terhadap 47 orang yang dituduh terlibat tindakan kriminal dan terorisme berkomplot dengan Al-Qaeda di 12 kota dalam 5 tahun terakhir. Salah satu yang menjalani hukuman pancung adalah ulama terkemuka Syiah, Sheikh Nimr Baqir al-Nimr.
Putusan pengadilan Riyadh's Specialised Criminal Court pada 15 Oktober 2014 lalu menyebutkan Nimir sejak 2006 Nimr merencanakan aksi Arab Springs di KSA berupa aksi makar, penghasutan dan menjadi pemimpin protes paling vokal dalam upaya menggoyang sistim monarki kerajaan Arab Saudi.
Pada 2012, Nimr pernah terluka ditembak polisi Saudi saat memimpin demontrasi anti kekerasan di provinsi bagian timur khususnya di Ash-Sharqiyyah lalu dipenjarakan dan divonis hukuman mati yang terlaksana pada Sabtu 2 Januari 2016 lalu.
Reaksi atas eksekusi pancung terhadap 47 tahanan tersebut telah menuai perhatian penggiat hak asasi manusia di seluruh dunia. Sama dengan beberapa peristiwa pelaksananaan (eksekusi) hukuman mati di setiap negara, kali ini reaksi keras bermunculan di seluruh dunia.
Reaksi keras bermunculan dari kelompok Syiah baik di KSA maupun Iran sendiri hingga di beberapa negara yang banyak terdpat komunitas Syiah. Dari Irak, Bahrain hingga Kashmir melakukan aksi protes keras terhadap Saudi Arabia terutama aksi eksekusi dalam sehari yang mencengangkan, mencapai 47 korban jiwa dalam sehari.
Kondisi tersebut kini menuai reaksi dan perbincangan hangat di PBB dan mengaitkan posisi KSA sebagai salah satu anggota penting dalam dewan UNHCR PBB dengan isu HAM terkait masih terjadinya hukuman mati massal dalam sehari mencapai angka fantastis terlebih lagi diperkirakan KSA akan mengeksekusi lebih 100 tahanan. KSA juga disayagkan menangkap seorang remaja (berusia 15 tahun saat ditangkap pada 2012) Abdullah Al-Zaher, ia termasuk dalam korban eksekusi kemarin.
Sarah Lea Wiltson, direktur HAM untuk Timur Tengah menanggapi hal tersebut pada Reuters kemarin, "Terlepas dari kejahatan yang diakukan oleh penjahat, pelaksanaan hukuman mati massal tersebut hanya akan menambah catatan noda hitam hak asasi manusia dan menganggu Arab Saudi saja," katanya.
Di Iran sendiri, ribuan orang melakukan anarkis di kedutaan besar (kedubes) Arab Saudi di Teheran. Massa yang tak terbendung menerobos dan membakar gedung kedubes KSA hingga meninggalkan kehancuran besar.
Peristiwa saat ini meski tidak menimbulkan korban jiwa mengingatkan aksi serangan terhadap kedubes AS masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Gedung kedubes AS di teheran juga pernah diserang lalu diduduki mahasiswa dan pelajar Iran sejak 4 Nopember 1979 hingga 20 Januari 1981 menyebabkan 9 orang tewas termasuk 8 warga AS di dalamnya.
Saudi Arabia tidak tinggal diam. Hussein Sadiqi, Dubes Iran di Riyadh dn rombongan Iran diminta untuk meninggalkan negeri tersebut dalam tempo 24 jam. KSA menjamin keselamatan utusan Iran dalam waktu 24 jam sebut Menlu Arab Saudi.
Sementara itu juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mansor al-Turki menanggapi sorotan luar negeri atas sistem hukuman di negaranya dengan tenang. "Kerajaan melaksanakan hukum syariatnya dan menolak campur tangan negara manapun dalam sistem peradilan kita," katanya sekaligus menambahkan terorisme sama bahanya dengan korupsi yang dapat mengacaukan negara (Kerajaan).
Mufti kharismatik KSA, Mufti Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh menilai apa yang dilaksanakan oleh KSA adalah pelaksanaan hukuman berdaasarkan Quran dan Hadist, tindakan ini diperlukan untuk menjaga integritas dan stabilitas negara, keamanan dan aturan di negaranya.
Perbedaan aturan, perbedaan aliran dan keyakinan serta perbedaan hukum antara satu negara dengan negara lain sesungguhnya sah-sah saja. Artinya negara manapun tidak berhak melaksanakan intervensi atas sebuah negara. Sayangnya pengaruh dan kepentingan geopolitik lebih sering menunggangi issue tersebut sehingga sering menimbulkan kekacauan antar negara.
Kini Arab Saudi dan Iran bagaikan air dan minyak tak pernah menyatu dan belum dapat disatukan semakin panas setelah beberapa kali terlibat rivalitas tak bertepi di dalam percaturan geopolitik terutama di kawasan Timur Tengah.
Mungkinkah karena Arab Saudi yang mulai keteteran dalam memimpin serangan udara ke milisi Houti (dukungan Iran) di Yaman dan di sisi lain juga mulai kewalahan membantu pejuang anti pemerintah Suriah mengalami penurunan signifikan penguasaan wilayah Suriah menjadi salah satu aksi di balik itu?
Ataukah karena Iran terlalu ambisius dan egoistik memaksakan pengaruhnya sehingga menganggap KSA sebagai batu sandungan yang tak terecahkan dalam mewujudkan pengaruh Shiahnya ke seluruh dunia sehingga tak henti-hentinya menggedor ketengangan KSA?
Momentum perseteruan abadi Iran dan KSA seakan tak bertepi menghiasi usia sejarah peradaban ummat manusia di atas muka bumi sejak puluhan abad yang lalu. Perseteruan abadi dalam pengaruh Syah dan Sunni tak akan mampu menyatukan ke dua negara saling menghargai satu sama lain sehingga negara pihak ketiga menantikan aksi perang terbuka antara kedua negara yang seharusnya harus dihindari oleh kedua negara meski berbeda prinsip tersebut.
Prakiraan pecahnya perang Iran dan KSA diyakini berbagai pengamat lebih disebabkan oleh pengaruh pihak ketiga baik dalam bentuk perang proksi atau perang untuk program The New World Order. Issue perbedaan aliran, pengaruh kawasan egoisme, rivalitas, kepentingan ekonmi (minyak dan gas) di kawasan antara Iran dan KSA menjadi celah menarik pihak ketiga untuk mengadu domba kedua negara tersebut setiap saat.
Apa yang terjadi jika KSA dan Iran terlibat perang frontal dan terbuka ketika masing-masing pihak memiliki sistim pesenjataan berteknologi tinggi dan dukungan aliansi masing-masing. Siapakah yang akan memenangkan perang pengaruh geopolitik di kawasan Timur Tengah?
Jawaban ini mungkin berlebihan. Pemenangnya adalah negara pencetus perang proksi dan mengemasnya menjadi komoditi berita menarik atau menjadi bisnis menggiurkan penjualan aneka jenis senjata kelas berat dengan angka penjualan yang fantastis, bikin ekonomi kedua negara menjadi morat-marit.
Apapun alasannya yang terbaik baik adalah saling menghargai satu sama lain. Dalam skala lebih luas adalah saling menghargai negara lain agar negara lain juga memperlakukan hal yang sama. Biarlah hukum di sebuah negara berbicara untuk kepentingan bangsanya, setidaknya untuk kepentingan politik dan penguasa di DALAM negaranya saja. Dan tentu saja biarlah warga atau masyarakatnya sendiri yang menilainya.
-----------
Salam Kompasiana
abanggeutanyo
