Dari beberapa pengungsi tersebut terungkap keinginan mereka melarikan diri dari Myanmar karena tak tahan lagi dengan sikap diskriminatif dan represif junta militer Myanmar. "Kami lebih memilih mati di Aceh di tempat saudara Muslim mereka ketimbang mati di Myanmar," kalimat tersebut terlontar dari sejumlah pengungsi Rohingya dari tempat penampungan di Aceh Utara
Kalimat tesebut menyengat nurani warga Aceh. Kenyataan tersebut menggugah sejumlah warga Aceh. Dari masyarakat biasa hingga Mahasiswa seluruh Kabupaten berduyun-duyun mengumpulkan bantuan untuk diserahkan ke lokasi kem pengungsi. Pejabat daerah tak tinggal diam menyediakan makanan, dapur umum dan unit kesehatan di beberapa lokasi pengungsi tersebut.
Dalam jangka pendek, keberadaan mereka mungkin belum terasa memberatkan Aceh atau daerah manapun yang terbuka menerima mereka. Namun dalam jangka panjang keberadaan ribuan orang tersebut mungkin akan menimbulkan permasalahan baru yakni biaya sanitasi, biaya makan dan lapangan kerja apa untuk mereka. Cepat atau lambat hal itu akan menimbulkan gangguan sosial, apalagi JIKA; beberapa diantara mereka ternyata diberdayakan untuk menjadi anggota sindikat jaringan tertentu bahkan direkrut sebagai anggota pengacau keamanan dan ketertiban Aceh. Mereka akan melakukan serangan lebih berani pada fasilitas penting milik pemerntah dan sipil asal demi uang dan bertahan hidup.
Inikah yang diinginkan oleh pemerintah Myanmar?
Myamnar terkesan melepas tanggung jawabnya begitu saja lalu membiarkan persoalan tersebut menjadi beban negara lain. Inikah yang disebut dengan kerjasama multilateral dan saling bersahabat dengan negara tetangga terutama Asean?
Myanmar semakin tidak terkendalikan karena "mengeskpor manusia perahu Ronghiya" ke berbagai negara. Dalam konstelasi HAM, Myanmar sama halnya telah merobek-robek norma kemanusiaan termasuk hak berdemokrasi oleh dan untuk bangsanya sendiri.
Taring dan kuku Myanmar telah merobek norma kemanusiaan sejak beberapa dekade lalu tapi rasanya tidak ada perhatian yang kongkrit dan sistematis dari PBB. Jika PBB,AS dan Barat mampu melakukan hal tersebut pada Iran, Indonesia, Venezuela, Kuba, Korut, Rusia dan lain-lain mengapa hal tersebut tak mampu diwujudkan untuk Myanmar?
Apakah posisi RRC (Tiongkok) mampu membentengi apapun resolusi dunia terhadap Myanmar lantas membuat Myanmar merasa besar kepala? Tidak juga, karena hubungannya dengan Tiongkok juga tidak terlalu mesra.
Lihat saja pada 14 Maret 2015 lalu, enam belas tentara dan petugas Tatmadaw menyerahkan nyawa mereka bagi negara dan 110 Tatmadaw lain terluka melawan pemberontak Kokang yang disokong Beijing. Akibatnyam 5 pesawat tempur Mig 29 Myanmar menyerbu perbatasan China mengejar pemberontak Kokang yang lari ke perbatasan China Akibatnya, 5 warga China tewas di pinggiran Kota Lincang, Provinsi Yunan China.
Tidak ada alasan meremehkan arogansi Myanmar karena telah mengoyak nlai kemanusiaan dan terbukti menganggu negara lain akibat ekspor memaksa tersebut. Myanmar lepas tangan tak merasa terbebani sedikitpun. Pejabatnya sambil tertawa menyaksikan tayangan demi tayangan televisi tentang arus "ekspor " mereka telah karam atau mendarat di sebuah sudut negara tetangganya.
Terlalu beratkah memberi tekanan dan resolusi terhdaap Myanmar? Tidak berminatkan rambo-rambo AS dan NATO beraksi untuk menegakkan demokrasi dan HAM seperti dilakukan di tempat lainnya.
