Busyro Menyerah, Samad Pecahkan Status Quo Rekening Jumbo

[caption id="attachment_391576" align="aligncenter" width="400" caption="Sumber : http://087828150515.blogspot.com/2012/10/seruan-dosen-itb-dalam-pencegahan-dan.html"][/caption]

Beredarnya data Laporan Hasil Akhir (LHA) PPATK tentang aliran dana di rekening Jumbo milik 23 perwira tinggi pada awal Mei 2010, kebetulan sekali pada saat itu KPK sedang tidak mempunyai ketua yang definitif.

Meski tidak ada kaitan antara beredarnya LHA itu dengan Ketua KPK akan tetapi kondisi tersebut akan menyingkap peristiwa tersebut mengapa baru terpecahkan pada saat ini di awal 2015.

Sebagaimana diketahui, ketua KPK sebelum boming kasus tersebut adalah Tumpak Hatorangan Panggabean yang berakhir tugasnya pada 15 Maret 2010 (menjabat mulai 6 Oktober 2009). Baru kemudian pada 20 Desember 2010, Busyro Muqoddas dilantik secara defenitif sebagai ketua KPK sampai berakhir pada 17 Desember 2011.

Selama masa kosong ketua KPK, mulai April 2010 hingga 19 Desember 2010, tidak ada ketua KPK selain pimpinan bersama yang terdiri dari 4 wakil ketua KPK yang disebut ketua bersama atau Pimpinan KPK.

Laporan Hasil Akhir (LHA) rekening gendut PPATK ternyata beredar kemana-mana termasuk diterima aktifvis Indonesia Corruption Watch. Meski ICW tidak merasa menerima data LHA tersebut -sedikit beda karena diberikan oleh orang misterius- mereka merespon temuan tersebut sangat reaktif. ICW memamng salah satu pilar anti korupsi di tanah air karena  wujud korupsi telah menjadi budaya yang sistemik dan endemik di tanah air.

Sekadar mengenang kembali, berikut sejumlah peristiwa penting berkaitan dengan upaya ICW melawan korupsi dalam kaitan rekening jumbo Polisi :

1. 
   
2. Pada 9/6/2010 ICW menyampaikan hasil temuan mereka berupa laporan selisih kekayaan sejumlah petinggi Polri kepada KPK.
   
3. Pada 16/6/2010 ICW meneruskan laporannya ke Satgas Anti Mafia Hukum. Kesannya kurang mendapat tindak lanjut.
   
4. Pada 28 Juni 2010, Majalah Tempo memuat investigasi menegangkan tentang rekening gendut sejumlah perwira tinggi di Kepolisian. Menurut informasi, hampir seluruh majalah yang beredar diborong oleh Polisi.  Majalah Tempo masih menerbitkan topik tersebut pada 3 edisi setelah itu yang menuai teror berupa pelemparan bom molotov terhadap kantor redaksi majalah Tempo tersebut.
   
5. Pada 1/7/2010 ICW  untuk ke dua kalinya menyampaikan temuan mereka kepada KPK. Kali ini melampirkan bukti pendukung berupa lampiran dari berita Majalah Tempo yang melakukan investigasi sejumlah rekening Jumbo perwira tinggi Polisi. KPK tidak dapat merespon dengan cepat dan tepat seiring dengan lambatnya reaksi KPK atas laporan ICW tersebut.
   
6. Pada 16/7/2010, Polri mengadakan jumpa pers di Mabes Polri. Melalui Kadiv Humas Irjen Edward Aritonang, Polri tidak membebekan secara rinci tentang pemilik rekening  gendut sebagiamana yang diharapkan ICW.
   
7. Pada  2 Agustus 2010, ICW meminta klarifikasi Polri atas temuan berkatagori Wajar dan Tidak Wajar  sebagaimana diutarakan Edward Aritonang sebelumnya.
   
8. Oleh karena tidak memperoleh jawaban pasti dari Polri maka ICM membuat pengaduan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)  pada 21 Oktober 2010.
   
9. KIP menyambut positif pengaduan tersebut akan tetapi Polri menyatajan itu urusan internal Polisi dan bergeming atas upaya membuka secara transparan rincian sejumlah rekening gendut dan pemiliknya. Masalah tersebut tidak pernah diungkap sampai 3-4 pergantian Kapolri, mulai BHD pada masa itu ke Timor Pradopo dan Sutarman ke Badron Haiti berganti jabatan tidak ada perkembangan tentang hal tersebut.
   

Tama Satrya Langkun adalah salah satu aktifis ICW yang pertama sekali menganalisis informasi tersebut dan bersama pengurus ICM menganalisis data yang mereka terima dan melaporkan pengaduan indikasi korupsi pada rekening jumbo sejumlah perwira tinggi Polisi melalaui beberapa proses disebutkan di atas.

Hasil temuan Tama  kini telah membuat panas suhu politik nasional. Hampir terjadi ketidak percayaan pada Presiden Jokowi. Sementara itu beberapa politisi dan birokrat lainnya tak bisa tenang tidurnya akibat manuver politik Jokowi berimbas kemana-mana.

Mari kita bayangkan, apa jadinya jika pada saat itu KPK merespon laporan tersebut dengan segera dan tepat sasaran, katakanlah memberi kejelasan yang menguntungkan Polri, misalnya sama dengan hasil pemeriksaan internal Polri : "Semua rekening itu WAJAR...!!!" Kan, sudah selesai masalahnya meski timbul kontra beberapa saat.

Atau sebaliknya, KPK menganalisa seluruh data dan informasi serta saksi saksi lalu memutuskan sejumlah Perwira Tinggi "semua pemilik rekening jumbo itu tersangka...!!!" Tentu tidak akan berlarut larut seperti ini jadinya.

Mungkin sebagian diantara kita yang berada diluar tidak mengetahui apa dan bagaimana sulitnya KPK dalam tekanan menghadapi masalah tersebut, diantaranya kemungkinan adalah :

• 
  
• Tidak adanya ketua KPK yang definitif. Ironisnya pada masa ini sejumlah manuver KPK berjalan dengan baik termasuk memanggil Sri Mulyani dalam kasus Bailout Bank Century dan menahan Bachtiar Chamsah sebagai  koruptor tersangka impor daging sapi.
  
• Adanya potensi perpecahan internal di dalam organisasi KPK yang sempat mencuat ke permukaan.
  
• Terlalu banyak front yang dihadapi KPK saat itu temasuk perseteruan hampir frontal KPK dan Polisi sehingga menimbulkan meme Cicak vs Buaya dalam aneka media sosial dan media massa.
  
• Masuknya beberapa unsur tertentu dalam tubuh KPK membuat lembaga itu kerap dirundung masalah internal sehingga mengurangi ketahanannya dalam mengembang dan mengungkap kasus.
  
• Potensi risiko atas kasus rekening gendut Polisi pasa saat itu terlalu besar sehingga para wakil ketua yang disebut sebagai pimpinan bersama KPK tidak ada yang berani mengambil risiko.
  

Masa Abraham Samad menjabat, mulai tejadi perubahan sejak 16 Desember 2011. Aneka terobosan internal dan eksternal dilakukan bersama wakil ketua. Soliditas dan efektifitas dalam bekerja semakin nyata dan terlihat. Ia pun tampil trengginas seolah tak khawatir risiko yang bakal menimpanya.

Integritas dan komitmen terlihat nyata dalam sejumlah ovensif terhadap tersangka, termasuk kasus rekening Jumbo meski agak sedikit aneh pada 13 Januari 2015 saat mengumumkan Komjen BG sebagai tersangka. Ekspresi dan sikap yang tidak biasanya seakan-akan memberi pesan sangat TERPAKSA mengumumkan status tersebut kepada masyarakat Indonesia.

Apapun latar belakang dan tujuannya bahkan risiko sekalipun, Abraham Samad telah berhasil memecahkan kebuntuan status quo rekening Jumbo milik perwira tinggi Polri, salah satunya yang paling disorot memang Komjen BG karena nilainya memang sangat amat spektakuler.

Strategi status quo atas rekening jumbo tersebut kini sudah terpatahkan. Status yang diharapkan cepat atau lambat akan tertutup rapat atau bahkan menguap seiring dengan berjalannya waktu ternyata meledak lima tahun kemudian. Ironisnya meledak saat nama Komjen BG itu sendiri akan dijadikan calon tunggal Kapolri.

Sangat memalukan memang, tak heran ratusan ribu Polisi setanah air menyeka air mata mereka tak sanggup rasanya diperlakukan demikian. Marwah dan wibawa terasa hambar dan hancur rasanya.

Tapi tak apalah, Polri bukan hanya milik seorang  perwira apalagi jika oknum itu misalnya terbukti dilanda kasus melawan filosfi Polri itu sendiri. Polri milik masyarakat Indonesia ratusan juta jiwa.

Saatnya melepas status quo tersebut dan berbenah menyongosong masa depan lebih baik karena tantangan ke depan masih berat dan kewajiban makin tertantang dengan aneka bentuk ancaman keselamatan dan ketentraman dalam masyarakat.

Salam Kompasiana

abanggeutanyo