Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, menilai positif koreksi tersebut. bahkan ia memberi apresiasi atas koreksi tersebut sekaligus bangga dengan salah satu item koreksi bidang kesehatan yang katanya mendapat apresiasi pusat karena melebihi 10% dari ketentuan yang ada. Lumayan, hehehhe..
Selain itu, Gubernur Zaini Abdullah menanggapi positif koreksi tersebut. Ia menentukan sikap kembali pada aturan seraya menilai sangat malu atas koreksi habis-habisan dan penyampaian anggaran yang tiak sesuai aturan itu kenapa mesti terjadi.
“Kami akan menyelidiki SKPA mana saja yang mengusulkan bantuan hibah barang dan bansos yang belum sesuai ketentuan itu,” seperti dikutip dari tribunnews.com lalu.
Memalukan memang iya, tapi pertanyaannya, mengapa hal itu terus terjadi dan berulang -jika tak salah- sampai berturut-turut dalam empat tahun terakhir? Dimanakah letak kesalahannya?
- Tidak paham menyusun anggaran? Rasanya tak mungkin, karena sekelas anggota dewan dan pejabat yang telah mendapat sertifikat dan SK Gubernur bahkan menteri pasti telah paham rambu rambu dan aturan tentang hal tersebut.
- Sejumlah SKPD di kabupaten menyusun anggaran ABS (asal bapak senang atau asal beres segera) tanpa membayangkan ramburambu penyusunannya? Ini juga tak mungkin, karena mereka adalah orang-orang pilihan yang telah diangkat menjadi pejabat daerah, pasti berkapasitas dan berwawasan luas dalam berbagai bidang.
- Adanya oknum DPRA yang menyiasati angka-angka anggaran menjelang detik akhir penyerahan ke pusat dengan teknologi sepuhan pada ekor-ekor angka per mata anggaran tertentu? Rasanya juga tidak mungkin karena hal itu berbahaya dan berisiko tercium adanya kepentingan tertentu beraroma korupsi. Mereka pasti tidak akan mau menanggung tuduhan korup, apalagi menjadi koruptor bukan? hehehehhe..
- Adanya pesan terselubung pada pemerintah pusat bahwa Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang nantinya bakal membuat Aceh bebas menuntukan pagu anggaran belum disetujui juga sampai saat ini. Dan jika nanti UUPA tersebut disetujui maka postur anggaran yang akan dibentuk Aceh adalah seperti itulah strateginya. Ini juga tidak mungkin karena kita bicara fakta, saat ini pemerintah Aceh menerima dana dari pusat, tentu semua pihak yang berkompeten dibidang tersebut memahami aturannya mesti dipatuhi.
Kemendagri sedang menyelidiki peristiwa hancurnya postur anggaran APBA 2015 Aceh tersebut. Jika persoalannya karena tidak memahami cara penyusunannya maka tim khusus dari dirjen keangan daerah akan ditugaskan membantu. Jika persoalannya akibat perseteruan antara legislatif dan eksekutif seperti DKI maka Kemendagri akan menanti sampai akhir bulan (Februari) ini.
Jika karena unsur lalai maka sanksinya pasti ada. Meski belum jelas apa sanksinya tapi menurut beberapa informasi berakibat pada tidak bergajinya aparatur pemerintah daerah tesebut sampai 6 bulan lamanya.
Dampak lainnya, tentu membahayakan kinerja roda pemerintah dan perekonomian yang bermuara pada loyonya iklim aneka aktifitas di daerah tersebut sampai ke pedesaan karena tiadanya anggaran operasional.
Jadi "duo sadara" Aceh dan dan DKI Jakarta, harus mewaspadai efek domino akibat lambatnya penyerahan anggaran yang sesuai aturan tersebut karena bukan saja berdampak pada mereka yang berkutat dengan tugas dan tanggung jawab penyusunan anggaran tersebut melainkan berdampak pada masyarakat dalam konstelasi multi dimensi nantinya.
Salam Kompasiana
