Mohon tunggu...
Abah Pitung
Abah Pitung Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pengamat Politik & Sosial Ekonomi yang sangat Sadar pada tingkat bawah sadar. Sangat setuju agar Koruptor besar dihukum mati dan perilaku mereka sebenarnya sudah mengabaikan serta meniadakan Allah SWT., dalam kehidupannya ketika berbuat korupsi. KORUPTOR adalah PENJAHAT NEGARA dan BANGSA INDONESIA sampai dunia kiamat. Vonis hukuman bagi Koruptor, bukanlah nilai yang bisa impas atas kejahatan Korupsi. Email ke : abahpitungkite@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

ICMI Tidak Ada Dukung Mendukung, Itu Hanya Pribadi Jimly

11 Desember 2017   07:06 Diperbarui: 11 Desember 2017   08:26 1877
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Budaya Orde Baru seperti zaman Soeharto kembali lagi terjadi walaupun banyak beberapa pihak saat ini yang mencelanya, akan tetapi pola-pola Orde Baru saat ini diulang kembali tanpa memiliki rasa malu dengan dukung mendukung figur tertentu.

Selang beberapa saat setelah Prof. Jimly Asshiddiqie mengeluarkan pernyataannya yang sangat kontroversial, suasana Silaknas ICMI menjadi panas. Banyak kritik dan protes pedas yang disampaikan peserta dari berbagai wilayah kepada sosok Jimly Asshiddiqie.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqie akhirnya meminta maaf atas pernyataannya. Diketahui, pernyataan Jimly dalam pidato pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin memantik kontroversi di tubuh ICMI.

Kita berharap, sosok seperti Jimly Asshiddiqie ini harus segera disingkirkan dari semua peluang kepentingan ummat Islam dimanapun dalam jangka panjang. Ini harus dicatat oleh semua anggota dan simpatisan ICMI dimanapun berada.

Janganlah ICMI yang sudah baik dan susah payah dibangun oleh beberapa tokoh Cendekiawan Islam ini dijadikan sebagai ORGANISASI SAMPAH MASYARAKAT, hanya dengan pernyataan PRIBADI didalam sebuah peluang pidato tanpa melalui proses musyawarah dan mufakat organisasi ICMI. 

Memang banyak individu sejak dahulu zaman Soeharto, masuk berbagai ragam sosok individu yang hanya memerlukan kepentingan pribadi untuk masuk dan bergabung di ICMI. Semoga ICMI saat ini, bisa menyaring mendelete dan tidak menampilkan sosok individu-individu yang hanya berniat untuk kepentingan pribadi semata. Semoga di ICMI muncul sosok yang bisa dan mampu memberikan tauladan juga menggerakkan kebangkitan IPTEK, IMTAQ serta Ekonomi, Politik, Sosial ummat Islam Indonesia.

Dalam pidatonya yang kontroversial, Jimly menyatakan, ICMI tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode selanjutnya di 2019-2024.

"Karena itu, ICMI tidak perlu dan tidak boleh ragu untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun. Bukan untuk kepentingan orang per orang. No. Melainkan untuk kemajuan bangsa dalam jangka panjang," kata Prof. Jimly Asshiddiqie disambut tepuk tangan meriah dari hanya puluhan orang saja, seperti dikutip dari detikcom.

Acara tersebut memang dihadiri Presiden Jokowi. Tampak hadir pula, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan ICMI B.J. Habibie, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ketua ICMI Lampung Dr. H. M. Yusuf S. Barusman yang hadir di acara tersebut menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Prof. Jimly Asshiddiqie, Jimly langsung menyampaikan permohonan maaf lantaran pernyataannya telah menimbulkan kontroversi. ''Peserta silaknas langsung ribut, seperti dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Makassar," katanya saat dikonfirmasi semalam.

Jimly mengklarifikasi pernyataannya itu sifatnya pribadi. Tidak mengatasnamakan organisasi ICMI. ''Alhamdulillah, Ketum Prof. Jimly Asshiddiqie sudah minta maaf. Dan berjanji tidak mengulanginya," kata Yusuf S. Barusman.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun