Indonesia Negara Politik Bukan Negara Hukum!

Ketika meyaksikan acara Rapimnas Partai Golkar (PG) Juli 2016, Ketua Umum PG Setya Novanto menyatakan dengan tanpa malu dan berat hati, disaksikan oleh banyak masyarakat Indonesia bahwa Partai Golkar akan mendukung Presiden Jokowi untuk yang kedua kalinya pada Pemilu 2019 mendatang. Pernyataan partai hanya semata politik dan kepentingan kelompok.

Pantasan Indonesia masih jalan ditempat belum ada arah yang jelas bagi banyak rakyat untuk memastikan bahwa pengelolaan Negara sudah didalam tracknya. Hal ini bisa terjadi karena semua simpul masa dan Partai politik hanya mengutamakan politik kepentingan daripada kerja solusi makro dan mikro ekonomi Nasional. Belum apa apa semua partai politik selalu mempersiapkan keterpilihan mereka pada lima tahun mendatang. Sehingga kerja mereka adalah baagaimana mendapatkan dana pemenangan Pemilu lima tahun mendatang.  

Apakah seluruh jajaran PG tidak mengetahui bahwa kondisi bangsa Indonesia kekinian mengalami permasalahan ekonomi yang cukup berat sehingga  sangat banyak rakyat Indonesia berada didalam penderitaan dengan daya beli yang sangat lemah ?

Apakah seluruh jajaran PG tidak mengetahui bahwa Neraca Pembayaran Indonesia sejak akhir Desember 2015 hingga kuartal I/2016 selalu devisit dan kini mencapai devisit US $ 4,7,- Milyar berada pada posisi setara minus dan di ASEAN hanya Indonesia yang transaksi berjalannya devisit, sehingga sangat mengancam berbagai kepentingan belanja dan pembiayaan Negara selanjutnya ?

Indonesia masuk dalam daftar Negara tak mampu bayar utang dan terancam menjadi tontonan dunia dalam barisan negara bangkrut dunia : 1. Ekuador, 2. Venezuela, 3. Mesir, 4. Pakistan, 5.Indonesia, 6. Timor Leste, 7. Spanyol, 8. Portugal, dan 9. Italia.

Seharusnya Partai Golkar sebagai partai tertua di Indonesia, yang pertama dinyatakan adalah PG adalah siap membantu Presiden Jokowi didalam mensolusi semua permasalahan ekonomi Nasional yang sedang dihadapi. Agar nantinya ada percepatan peningkatan tabungan negara serta peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kalau demikian, apa yang sedang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua petinggi Eksekutif dan Legislatif hanya berbuat untuk kepentingan mereka sendiri saja dan rakyat banyak selalu ditipu secara berkepanjangan. (000)